Breaking News

Upaya Tekan Polusi Udara, Pengelola Gedung Bertingkat Diminta Beli Penyemprot Air Seharga Rp50 Juta

Gedung-gedung tinggi di Jakarta tampak seperti dikelilingi kabut cokelat akibat polusi udara. (Istimewa/ Instagram @pakindro)


WELFARE.id-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menginstruksikan, gedung dengan minimal 8 lantai di Ibu Kota harus memasang alat penyemprot air atau water mist. Ia menyebut, saat ini ada sekitar 1.300 gedung di Jakarta yang memiliki 8 lantai. 

Pemasangan water mist itu bertujuan untuk menyemprotkan air dari ketinggian atau dari atap gedung guna membilas polusi udara yang kian memburuk di Ibu Kota. "Itu tidak mahal alatnya, kemudian juga operasional tidak mahal. Seharusnya itu tidak menjadi hal yang memberatkan bagi gedung," yakinnya, di hadapan wartawan, Sabtu (2/9/2023). 

Asep kembali menegaskan, bahwa alat water mist itu sekitar Rp50 juta. Ia juga mengimbau kepada pengelola gedung agar memasang alat water mist itu di 4 sisi agar lebih efektif mengurangi polusi udara.

"50 juta kisaran (harga alatnya), dan biaya operasional murah. Supaya lebih efektif (alat water mist) di pasang di 4 sisi. Jadi kan gedung tergantung hadap ke mana, itu lebih bagus kalau 4 sisi," tuturnya. 

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sedang membahas sl sumber air untuk alat water mist atau alat penyemprot air yang bakal digunakan gedung-gedung tinggi di Ibu Kota. Alat tersebut bakal dipasang dan digunakan dari atap gedung untuk menyemprotkan air guna menekan polusi udara di Ibu Kota.

"LH (Lingkungan Hidup) lagi diskusi yang pertama yang dibahas itu untuk tidak menggunakan air PAM," ulasnya. Masalah polusi udara di Jakarta memang belum selesai. 

Saat ini, kondisi kualitas udara Jakarta masih di zona merah, Sabtu (2/9/2023). Tak ada perubahan yang berarti, meskipun ASN Jakarta mulai WFH sejak 2 pekan lalu.

Bahkan, saat hujan sempat mengguyur Jabodetabek akhir pekan lalu, tak juga mampu meredam ganasnya polutan di musim kemarau ini. 

Konsentrasi polutan PM 2,5 penyebab polusi udara Jakarta terus mengalami peningkatan secara signifikan. 

Kondisi pencemaran udara Jakarta itu disampaikan Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Fachri Radjab.

BMKG Kemayoran Jakarta memantau konsentrasi PM 2,5 periode 1 sampai dengan 31 Agustus 2023. "Nilai konsentrasi maksimum terekam pada 8 Agustus 2023 pukul 05.00 sebesar 164,6 µg/m3, sangat tidak sehat," kata Fachri, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Nilai rata-rata konsentrasi PM 2,5 selama Agustus ini adalah 60,4 µg/m3, yang masuk dalam kategori tidak sehat. "Sebagai perbandingan pada periode yang sama di 2022, nilai rata-rata konsentrasi PM2.5 adalah 44,3 µg/m3, dengan kategori sedang," ujarnya.

Sebelumnya, Heru juga menyebutkan akan membentuk satuan tugas (satgas) polusi. Pembentukan satgas ini untuk menanggulangi polusi udara Jakarta yang tak kunjung selesai. 

Satgas akan berisikan personel internal Pemprov DKI. "Ya satgas dari internal. Semua terlibat,” ujar Heru, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Menurut Heru, pembentukan satgas ini akan segera dilakukan dan akan ditugaskan, bagi siapa saja yang akan menjadi satgas untuk menangani polusi udara ini. "Ya segera mungkin saya terbitkan,” tambahnya.

Beriringan dengan pembentukan satgas, pemerintah berupaya mencari solusi polusi udara dengan mengadakan diskusi publik tentang kualitas udara di Jakarta dengan beberapa stakeholder, baik dari KLHK, ESDM, dan Perhubungan. Saat ini, pemerintah melakukan beberapa strategi untuk menghentikan sumber polusi udara salah satunya adalah razia kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi. 

Ia menyebutkan, banyak kendaraan yang masuk di Jakarta akan terus dibahas. Baik kendaraan dari Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya yang memasuki daerah Jakarta.

Pun demikian dengan industri yang melebihi emisi. Permasalahan polusi udara Jakarta dan lainnya tidak semata disebabkan kendaraan bermotor, melainkan juga karena banyaknya industri yang berada di sekitar Jakarta.

 

Satgas KLHK


Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah lebih dulu membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Satgas itu hadir sebagai respons pemerintah melalui KLHK untuk mengatasi polusi udara Jakarta yang belakangan terus memburuk.

"Salah satu aksi nyata kami, Bu Menteri Siti Nurbaya akan membentuk satgas di KLHK, (perannya) melakukan pemeriksaan dan pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono di Jakarta, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara diterjunkan untuk mengawasi dan menindak sumber-sumber pencemaran tidak bergerak. 

Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), industri, limbah elektronik, dan pembakaran sampah terbuka (open burning), khususnya di kawasan Jabodetabek.

Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Rasio Rido Sani menegaskan, apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, maka tim satgas akan menindak tegas. 

Termasuk menghentikan operasional kegiatan yang mengakibatkan polusi udara. "Kalau dalam pengawasan, para petugas melihat secara jelas adanya pencemaran udara, maka petugas secara langsung menindak di tempat atau melaporkan kepada ketua/ pimpinan satgas guna mendapatkan dukungan penindakan,” tuturnya. 

Selain sanksi di tempat, Satgas juga bisa mengambil langkah hukum lainnya, seperti hukuman administratif, selanjutnya gugatan perdata dan penegakan hukum pidana. 

Penegakan hukum mencakup Supervisi dan Pengawasan Pembangkit Energi Listrik (PLTU, PLTD, atau pembangkit independen). 

Selain itu juga menyasar ketaatan emisi kendaraan bermotor, stockpile batu bara, pembakaran terbuka, serta penerapan Sistem Informasi, Standar, dan Komunikasi Media.

 Sejalan dengan hal itu, lanjutnya, KLHK juga mengambil langkah penanaman pohon dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan operasi teknik modifikasi cuaca secara paralel. 

"Langkah-langkah tegas ini sebagai komitmen pemerintah yang juga merupakan instruksi Menteri LHK untuk memulihkan kualitas udara,” ucapnya. 

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK No. SK.929/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Langkah Kerja Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Jabodetabek. 

Dalam melaksanakan tugas, tim satgas KLHK akan mengikuti tujuh langkah kerja. Tujuh langkah kerja itu meliputi:

Pertama, identifikasi sumber polutan udara di Jabodetabek. 

Kedua, mengawasi emisi gas buang kendaraan bermotor melalui uji emisi secara bertahap yang diawali dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi (Pemprov).

Ketiga, mendorong aksi penanaman pohon dalam rangka menyerap pencemaran udara.

Keempat, mengawasi ketaatan perizinan dan perundang-undangan bagi sumber tidak bergerak.

 Kelima, penegakan hukum berupa pemberian sanksi administrasi, serta sanksi hukum perdata maupun pidana bagi pelanggar Baku Mutu Emisi.

Keenam, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek KLHK juga mengambil langkah penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada kondisi tertentu berdasarkan evaluasi, misalnya geomorfologis dan street canyon.

Ketujuh, membina, mengawasi, mengoordinasi, dan melakukan supervisi kepada Pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota wilayah Jabodetabek secara berjenjang maupun langsung sesuai kebutuhan lapangan dan mendesak dalam sistem secondline enforcement. (tim redaksi)


#satgasantipolusi

#satgaspolusiudara

#satgaspolusiKLHK

#pjgubernurDKIjakarta

#herubudihartanto

#polusiudarajabodetabek

#kualitasudara

Tidak ada komentar