Breaking News

Upaya Perpanjang Cadangan Nikel RI, Impor Dari Filipina Dihalalkan

Nikel. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Indonesia diketahui melakukan impor nikel dari Filipina. Pengimporan tersebut dilakukan oleh beberapa smelter yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Impor itu dilakukan karena tidak adanya pasokan nikel setelah pemberhentian operasi Blok Mandiodo akibat adanya kasus dugaan korupsi. Provinsi Sulteng dikepung 4 smelter nikel dengan Izin Usaha Industri (IUI), yakni smelter pyrometallurgi PT Bintang Smelter Indonesia, PT Obsidian Stainless Steel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry. Sementara smelter hydrometallurgy terdapat PT Kolaka Nickel Indonesia. 

Adanya smelter yang mengimpor nikel dari Filipina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah kesalahan. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana mengatakan, bahwa yang dilakukan ini dapat memperpanjang umur cadangan nikel Indonesia. 

"Sekarang aku nanya, emang haram impor? Kan bisa memperpanjang cadangan kita. Kenapa harus pakai (nikel) punya kita, kalo misal bisa impor dan prosesingnya ada disini," kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Kamis (7/9/2023). Lebih lanjut, Agus menyebut, bahwa jika pengimporan nikel itu hanya untuk bahan baku saja tidak masalah. 

Kecuali, nikel milik Indonesia dikirimkan ke Filipina untuk dilakukan proses lanjutan disana. "Prosesingnya disini, jangan prosesingnya di Filipina bawa (nikel) dari sini," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berharap, agar kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan nikel di Indonesia dapat dilakukan. Hal ini mengingat sisa umur cadangan nikel yang saat ini diprediksi tinggal belasan tahun lagi.

Menurut Rizal apabila melihat neraca cadangan bijih nikel saat ini, dengan banyaknya jumlah smelter yang terbangun dan beroperasi, maka sisa umur cadangan nikel di Indonesia menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, ia mendorong agar kegiatan eksplorasi untuk menambah umur cadangan nikel di Indonesia dapat terus digenjot. 

Baik itu kegiatan eksplorasi yang dilakukan di area brown field atau eksplorasi lanjutan oleh perusahaan yang sudah dapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan eksplorasi green field di daerah-daerah baru yang memang belum dilakukan eksplorasi. "Ini masih banyak daerah-daerah baru yang belum dieksplorasi, terutama yang di daerah Indonesia Timur ya, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita baru sekitar 34% wilayah potensial yang memiliki sumber daya nikel itu yang baru dilakukan eksplorasi sehingga perlu segera dikembangkan ke arah sana," kata dia, dikutip dalam acara "Mining Zone" cnbcindonesia, Kamis (7/9/2023).

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyebut, pemerintah saat ini berencana untuk menerapkan moratorium pembangunan smelter nikel baru di Indonesia. Secara bersamaan, pemerintah juga meminta agar kegiatan eksplorasi nikel dilakukan secara masif.

"Mau nggak mau kita harus meningkatkan resources dan cadangan, kita harus eksplorasi dan menambah cadangan. Kita evaluasi terus investasi yang stand alone ini agar ketersedian pasokan cukup," ujar Wafid kepada wartawan, dikutip Kamis (7/9/2023).

Di sisi lain, ia menilai, untuk mengantisipasi membludaknya jumlah smelter di dalam negeri dan melihat sisa umur cadangan nikel, maka diperlukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam proses penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) smelter. "Dengan ketersediaan cadangan mestinya seperti itu, jadi tidak langsung diizinkan mendirikan, dilihat dulu kira-kira perizinan Kemenperin atau BKPM, izin itu diberikan kalau melihat kondisi cadangan seperti apa, kita punya berapa. Jangan-jangan diberikan tapi lifetime gak lama, jadi rugi nah seperti itu," tambah Wafid. (tim redaksi)


#cadangannikel

#impordarifilipina

#kementerianESDM

#nikel

#tambahcadangannikel

#sumberdayaalam

Tidak ada komentar