Kabar Duet Anies-Cak Imin Bikin Nasib KPP di Ujung Tanduk, Demokrat: Sebuah Pengkhianatan!
WELFARE.id-Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di ujung tanduk. Hal itu lantaran, muncul kabar bakal calon presiden (capres) dari koalisi tersebut, Anies Baswedan, sudah menentukan calon wakil presiden (cawapres) pilihannya.
Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut sebagai cawapres pilihan Anies. Hal tersebut menjadi polemik, sebab diketahui PKB bukan parpol KPP.
PKB justru ada di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pilihan. Mengetahui kabar tersebut, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya langsung buka suara.
Sebagai jubir Demokrat, ia mengungkapkan kekecewaannya saat mendengar nama Cak Imin disebut sebagai cawapres Anies. Padahal, seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Anies malah dipasangkan dengan Cak Imin. Apalagi, kabar itu diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Riefky dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/9/2023).
Ia mengungkapkan, tiba-tiba Surya Paloh bekerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Lanjut Riefky, persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh.
"Persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ucapnya. Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi seakan 'dipaksa' untuk menyetujui keputusan tersebut.
"Kemarin (Kamis, red), kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ucapnya dengan nada kecewa.
Atas hal itu, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya. "Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tegasnya.
Terpisah sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat.
"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," kata Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (1/9/2023). Ia berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan.
Dalam pertemuan tersebut, muncul dinamika terbaru, berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Anies-Cak Imin, duet yang tidak disetujui Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya.
"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," ucapnya, berusaha menengahi. Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies-Cak Imin, Surya Paloh tidak tegas menjawab.
"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja, kan itu belum tuntas sepenuhnya," elaknya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Almuzammil Yusuf, angkat bicara soal pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Partai Nasdem bersepakat untuk menjadikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.
Ia menyampaikan empat poin sikapnya terkait kabar tersebut. Pertama, PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam koalisinya, tetapi belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama. "Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," ujar Almuzammil lewat keterangannya, dikutip Jumat (1/9/2023).
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," sambungnya.
Nasib Koalisi
Mengenai nasib koalisi, Surya Paloh enggan meramal masa depan. "Sampai hari ini (kemarin, red) koalisi masih ada. Besok pagi (hari ini, red) masih ada atau setengah ada kami belum tahu juga," ujar Paloh, dikutip Jumat (1/9/2023).
Paloh menyebut pihaknya menghargai apa pun sikap yang dinilai terbaik oleh Partai Demokrat yang sudah mencopot baliho Anies Baswedan bersama Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sejak Kamis (31/8/2023) malam. Ia mengaku menghargai pilihan Partai Demokrat apabila memilih hengkang dari KPP.
Di sisi lain, Paloh tak menampik berharap KPP dapat bertahan dan terus lanjut. "Insya Allah apa yang terbaik, kenapa kami paksakan bubar kalau memang bisa bertahan baik, bagus, berkembang? Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai ini kan suatu ridha yang bagus," harapnya.
Lebih lanjut, Paloh menyebut selama ini tak langsung berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Komunikasi terjalin oleh masing-masing representasi partai politik, yakni Tim 8. (tim redaksi)
#aniesbaswedan
#polemikdikoalisiperubahanuntukpersatuan
#polemikditubuhKPP
#partaidemokrat
#PKS
#partainasdem
#tim8
#cawapresanies
#cakimin
Tidak ada komentar