Aktivis Lingkungan Hidup Kritik Anjuran Mobil Listrik Luhut, Greenpeace: Hanya Memindahkan Knalpot Kendaraan ke Cerobong PLTU Batu Bara
WELFARE.id-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikritik aktivis lingkungan hidup soal cara mengatasi polusi di Jakarta. Luhut sebelumnya mengatakan, mobil listrik bisa menjadi solusi untuk mengatasi polusi.
Juru Kampanye dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengkritik dengan tegas pernyataan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo tersebut. Ia mengatakan, bahwa penggunaan kendaraan listrik hanya akan memindahkan polusi dari knalpot kendaraan ke cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Sebab, mobil listrik saat ini menggunakan energi listrik yang berasal dari PLTU. "Jadi, kalau kita hanya meng-highlight mengganti mobil listrik tanpa mengganti energi di ujungnya, kita hanya memindahkan polusi dari knalpot menuju cerobong PLTU batubara," tegasnya, dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat (8/9/2023).
Lebih lanjut, ia juga menilai, pemerintah seharusnya mengutamakan penggunaan bus listrik dan membangun infrastrukturnya. Dengan demikian, penggunaan bus listrik bisa diperbanyak.
Ia bahkan menyayangkan langkah pemerintah dalam mengatasi polusi udara. Sedangkan, sebelumnya tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah. Padahal, data pencemaran udara ini sudah ada datanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak lama.
"Ketika viral, baru seolah kebakaran jenggot untuk mengontrol pencemarnya. Harusnya, kemarin sudah bisa dikendalikan, nggak perlu nunggu viral. Nggak perlu nunggu presiden batuk, nggak perlu nunggu Sri Mulyani ISPA," kritisnya.
Ia mendesak, agar pemerintah membuka baseline data pencemar udara ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui sumber-sumber polusi dan dapat menilai tepat tidaknya upaya pemerintah.
Sedangkan Juru Kampanye Walhi M Aminullah dalam rilisnya, juga mengkritik sejumlah langkah yang akan dilakukan Luhut, terutama soal kendaraan listrik dan uji emisi. "Luhut sangat egois, untuk membersihkan udara Jakarta harus merusak lingkungan di wilayah lain untuk menunjang kendaraan listrik," ujar Amin, dikutip Jumat (8/9/2023).
Menurutnya, kendaraan listrik tidak ramah lingkungan, karena dari hulu, tambang-tambang nikel untuk kendaraan listrik sudah merusak lingkungan, menciptakan konflik masyarakat, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat seperti di Sulawesi dan Maluku. Sedangkan untuk uji emisi, Amin berpendapat bahwa polusi udara adalah masalah struktural yang tidak bisa solusinya hanya bersifat individu seperti uji emisi.
Ia juga berpendapat, harusnya pemerintah mencari tahu alasan dibalik mengapa masyarakat tidak mau menggunakan transportasi publik. Misalnya, merasa belum aman, nyaman, dan dirasa tidak terjangkau, oleh karena itu, masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
"Lagi pula tidak etis ada sanksi tilang padahal masyarakat tidak punya pilihan, kecuali ada insentif ya. Misal yang tidak lolos uji tilang diberi insentif atau subsidi untuk naik kendaraan umum," tutur dia.
Amin menjelaskan, pajak kendaraan harusnya bisa dipakai untuk insentif atau subsidi pengguna angkutan umum. Namun, ia juga fair mengatakan, langkah Luhut untuk suntik mati PLTU batu bara untuk mengatasi polusi udara, sesuai apa yang diharapkan masyarakat.
Meskipun sebetulnya hal ini sudah lama disuarakan dan baru dilakukan oleh pemerintah sekarang. KLHK bersama dengan Satgas Pemprov DKI Jakarta tengah serius mendatangi unit-unit usaha yang diduga mencemari udara Jakarta. (tim redaksi)
#pencemaranudara
#polusiudara
#kualitasudarajakartamenurun
#KLHK
#luhutbinsarpandjaitan
#menkomarves
#walhi
#greenpeace
Tidak ada komentar