Breaking News

8 Perusahaan Multifinance Belum Penuhi Modal Rp100 Miliar, OJK Kasih Warning!

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Agustus 2023, ada 8 perusahaan multifinance yang belum memenuhi standar kewajiban modal. Delapan perusahaan multifinance itu masih belum memenuhi ketentuan modal minimum yang ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur modal minimum multifinance sebesar Rp100 miliar. "Hal ini mengingat rata-rata Perusahaan Pembiayaan dimaksud menargetkan pemenuhan ketentuan paling lambat pada akhir tahun 2023," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangan tertulis hasil RDK OJK, dikutip Senin (11/9/2023).

Kepala Eksekutif Pengawasan perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menambahkan, angka tersebut turun dari sebelumnya 11 perusahaan. "OJK terus memonitor aksi korporasi sesuai action plan yang sudah disetujui OJK dan mendorong perusahaan untuk memenuhinya," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (11/9/2023).

Adapun jumlah perusahaan multifinance yang kurang modal telah berkurang dari sebelumnya.  Hingga Juni 2023, OJK mencatat masih ada 11 perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ketentuah modal minimum. 

Ogi pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati perusahaan terkait dan meminta rencana memenuhi ketentuan modal. OJK memberikan batas bagi perusahaan untuk memenuhi modal melalui tiga surat peringatan dalam kurun waktu 2 bulan. 

Agusman mengimbau, perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, perlu menyampaikan komitmen pemenuhan yang mencantumkan rencana aksi yang akan dilakukan perusahaan disertai dengan target waktunya. Rencana aksi dimaksud dapat berupa komitmen penambahan modal dari pemegang saham eksisting, proses peralihan saham ke investor baru serta aksi korporasi lainnya yang dapat berdampak terhadap peningkatan kemampuan modal serta ekuitas perusahaan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, tepatnya dalam Bab XVIII mengenai Ekuitas pada Pasal 87 ayat (1) huruf a. Di dalamnya tertulis, bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas wajib mengantongi ekuitas paling sedikit sebesar Rp100 miliar, di mana perusahaan memiliki tenggat waktu mencapai modal tersebut paling lambat pada 31 Desember 2019.

Untuk mengatasi hal ini, OJK sudah melakukan supervisory action. Langkahnya termasuk menyurati perusahaan terkait dan meminta rencana memenuhi ketentuan modal.

Sementara itu, piutang pembiayaan neto di industri multifinance mencapai Rp444,52 triliun pada separuh pertama 2023, naik 16,37% yoy. Komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh pembiayaan multiguna dan pembiayaan investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 51,65% dan 33,75%.

Bila dirinci, pembiayaan multiguna tumbuh 12,25% yoy menjadi Rp229,6 triliun dan pembiayaan investasi naik 17,57% yoy menjadi Rp150 triliun. (tim redaksi)


#OJK

#otoritasjasakeuangan

#perusahaanmultifinance

#modalminimum

#tambahmodal

#keuangan

Tidak ada komentar