Usai Tolak Kedatangan Gubernur Sumbar di UIN Bukittinggi, Aktivis Mahasiswa Diduga Diteror Orang Tak Dikenal
WELFARE.id-Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki, mengaku mendapat intimidasi dari orang tak dikenal. Teror tersebut diduga berkaitan dengan penolakan kedatangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah saat Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Jaringan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar menyatakan dukungan terhadap mahasiswa UIN dan mengutuk keras tindakan pengancaman tersebut. Direktur Walhi Sumbar Wengki Purwanto yang juga bagian dari Jaringan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar menilai sejak aktif membela dan memperjuangkan hak asasi masyarakat Nagari Air Bangis, mahasiswa telah mendapat berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung.
"Kami mengutuk keras tindakan pengancaman tersebut. Pelaku harus ditangkap dan diadili! Negara harus hadir dan melindungi mahasiswa," ujar Wengki, dikutip Selasa (29/8/2023).
Menurutnya, pengungkapan kasus pengancaman mahasiswa akan menjadi bukti bahwa Negara akan hadir atau abai dalam melindungi mahasiswa yang telah memperjuangkan dan membela HAM masyarakat Nagari Air Bangis. "Pengungkapan kasus ini, sekaligus akan menjadi alat verifikasi, apakah pelaku berasal dari state actor atau non state actor," tegasnya.
Tidak dapat dipungkiri, kata Wengki, gerakan mahasiswa sesungguhnya telah membantu pemerintah, dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat Nagari Air Bangis dari dugaan skenario perampasan ruang hidup masyarakat (diantaranya) melalui usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas sekitar 30.162 hektare itu.
Mahasiswa melalui berbagai gerakannya, telah mengingatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa jika usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dilanjutkan, maka akan ada ribuan jiwa masyarakat Air Bangis yang akan terdampak. Mereka akan kehilangan ruang hidup.
Lahan yang diusulkan sebagai PSN, jelas belum clear dan clean digunakan sebagai kawasan industri. Pemerintah semestinya mengapresiasi mahasiswa yang telah mengingatkan, agar pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pengusaha.
"Komnas HAM harus segera menginvestigasi kasus ini dan memberikan perlindungan terhadap mahasiswa (pembela HAM), serta mengkoordinasikan situasi ini kepada institusi Polri. Pelaku pengancam harus ditangkap dan diadili," harapnya.
"Kami juga mendorong, agar Polda Sumatera Barat aktif melacak keberadaan pelaku pengancam dan meminta pertanggungjawabannya secara hukum," tambahnya lagi. Menanggapi adanya ancaman kepada mahasiswa UIN Bukittinggi, Gubernur Sumbar Mahyeldi, menyarankan agar mahasiswa UIN Bukittinggi yang mengaku mendapatkan ancaman via pesan whatsapp dari Orang Tak Dikenal (OTK), untuk segera membuat laporan kepolisian.
Ia juga mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba bermain api dengan memanfaatkan situasi pascaaksi unjuk rasa sebagian warga Air Bangis terhadap rencana PSN.
"Negara kita ini negara hukum. Kita punya aturan. Kita punya penegak hukum. Tentu saja, penegak hukum tidak akan tinggal diam kalau ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ucap Gubernur Sumbar melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, dikutip Selasa (29/8/2023).
Orang nomor satu di Sumbar itu juga meminta, agar oknum mahasiswa yang merasa diteror oleh orang tak dikenal setelah menolak kehadiran Gubernur di kampus UIN Bukittinggi tersebut, agar membuat laporan kepolisian, sehingga proses hukum dapat berjalan dan pelaku pengancaman dengan nomor whatsapp 082312991374 itu bisa segera ditemukan.
"Saya sudah menghadap Bapak Gubernur, dan pesan beliau, baiknya dilaporkan saja kalau mendapatkan pesan seperti itu. Biar penegak hukum yang bekerja. Kita percaya penegak hukum kita bisa dengan mudah menemukan siapa pelaku dari aksi pengancaman tersebut," ucap Mursalim, menyampaikan pesan Gubernur.
Gubernur Sumbar, melalui Mursalim, juga menegaskan, bahwa selalu terbuka ruang bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk menyampaikan kritik atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, kebebasan itu diatur secara tegas di dalam undang-undang.
Namun, tentu ada aspek aturan yang perlu dipatuhi dalam menyampaikan kritik tersebut.
"Mahasiswa mengkritisi pemerintahan itu hal yang wajar. Tidak masalah. Selama dalam koridor ketentuannya. Namun, jika ada yang mencoba memperkeruh suasana, ini tentu tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum kita," tutup Mursalim.
Latar Belakang Penolakan Mahasiswa
Peristiwa penolakan terjadi saat Mahyeldi dijadwalkan berkunjung ke Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatra Barat. Pria 56 tahun itu sedianya mengisi acara dengan mahasiswa baru dalam kegiatan bertajuk Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK).
Mahyeldi lalu tidak jadi memberikan materi kepada mahasiswa tersebut. Sempat terjadi orasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang menolak kedatangan sang gubernur.
Orasi itu dilakukan dengan membelakangi Mahyeldi yang sudah duduk. "Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sjech M Djamil Padang karena berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional,” kata Persma Ahmad Zaki.
"Kami menolak keras kedatangan Gubernur Sumbar ke UIN sebelum permasalahan ini selesai,” ujarnya melanjutkan. Penyebab penolakan terhadap Gubernur Sumbar itu dilatarbelakangi isu sengketa PSN Air Bangis. (tim redaksi)
#gubernursumaterabarat
#gubernursumbar
#mahyeldiansharullah
#penolakanproyekstrategisnasionalairbangis
#UINsjechmdjamil
#aktivismahasiswa
#dugaanancamandariorangtakdikenal
Tidak ada komentar