Breaking News

Udara Buruk Jakarta Resahkan Istana, Opsi WFH hingga Percepatan Pembatasan Emisi Jadi Pertimbangan

Presiden Joko Widodo. (Istimewa/ Dok.Setpres)


WELFARE.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas masalah polusi udara di Jakarta yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, Selasa (15/8/2023).

Selain para menteri terkait lingkungan, rapat juga dihadiri  Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jokowi mengaku, bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH) usai polusi udara di DKI Jakarta memburuk. Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. 

Jokowi menyebut, bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan. "Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working-work from office, work from home," kata Jokowi pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Jokowi menyoroti kualitas udara Jakarta yang memburuk. Ia menyebut, udara di ibu kota negara RI itu saat ini tidak sehat.

Ia merinci, ada beberapa hal penyebab polusi DKI Jakarta, selain asap kendaraan pribadi, ada juga faktor kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, dan aktivitas industri. Oleh karena itu, ia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara. Ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek. 

Bahkan, Jokowi mendorong   percepatan penerapan pembatasan emisi. Jokowi pun ingin lebih banyak ruang terbuka hijau di Jakarta. 

Ia bahkan, tengah mempertimbangkan opsi pembatasan pekerja yang ke Jakarta. "Dalam jangka menengah konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan," paparnya.

Ia juga menitikberatkan pada aksi penanganan perubahan iklim. Jokowi memerintahkan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek.

Merespons hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan, kendaraan bermotor 2.400 Cc di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Ia berharap, langkah tersebut sebagai salah satu upaya menekan emisi dari kendaraan yang menyebabkan polusi udara.

"Kami usulkan, di Jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru secara daring melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Selasa (15/8/2023).

Selain itu, ia menyampaikan pada Ratas juga dibahas penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. 

Menurutnya, WFH di lingkup ASN DKI dapat mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, Heru ingin kementerian mempertimbangkan kebijakan WFH bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di linkungannya masing-masing.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ini ya WFH itu 50 persen, 50 persen atau 40 persen, 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga Kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," ucapnya.

Berikutnya, Heru menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah lainnya untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota, seperti menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sejak menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta 17 Oktober 2022 lalu, ia telah menanam total sekitar 216 ribu pohon di berbagai wilayah DKI.

"Tadi juga diminta Bu Menteri LHK diperintahkan Pemda mengetatkan uji emisi dan aturan sudah ada. Nanti kami tinggal ketatkan di titik tertentu bekerja sama dengan Dishub, Polda Metro dan KLHK," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, angin muson timur yang membawa massa udara kering dari Benua Australia menuju Benua Asia telah meningkatkan efek pencemaran udara di Jakarta. "Kalau dari segi siklus memang Juni, Juli, dan Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," kata Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Selasa (15/8/2023).

Sejak 2019 hingga 2023, KLHK mencatat konsentrasi partikulat PM2,5 selalu menunjukkan angka tertinggi saat musim kemarau berlangsung. Pada 2020, Bloomberg Philanthopics dan Vital Strategies menerbitkan laporan inventarisasi emisi pencemaran udara di Jakarta.

Hasil inventarisasi emisi diperoleh bahwa total emisi pencemaran sulfur dioksida mencapai 4.257 ton per tahun. Sumber penghasil emisi terbesar adalah sektor industri manufaktur dengan angka 2.637 ton per tahun atau setara 61,9 persen.

Sigit menjelaskan, penyebab utama tingginya emisi sulfur dioksida yang dikeluarkan oleh industri manufaktur akibat penggunaan batu bara. Angka penggunaan batu bara hanya empat persen, tapi menghasilkan emisi sulfur dioksida sebesar 64 persen.

Sektor industri energi adalah penghasil emisi sulfur dioksida kedua terbesar dengan angka mencapai 1.071 ton per tahun atau setara 25,17 persen. Berdasarkan hasil inventarisasi emisi sulfur dioksida di sektor industri energi berasal dari konsumsi bahan bakar minyak dengan rasio emisi bahan bakar minyak dan gas sebesar 27,95 persen.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, saat musim kemarau kualitas udara cenderung kurang baik dan sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat perlu mencermati siklus harian kualitas udara.

Saat malam hari hingga dini hari menjelang pagi, kualitas udara cenderung tinggi dibandingkan siang hingga sore hari. (tim redaksi)


#polusiudarajakarta

#musimkemarau

#udaratinggipolutan

#solusipemerintah

#opsipenangananudaraburuk

#dinasKLHKDKIjakarta

#BMKG

#presidenjokowidodo

Tidak ada komentar