Breaking News

Proyek ITF Sunter Warisan Anies Tiba-Tiba Distop, Heru Budi Pilih Kembangkan RDF, DPRD: Jangan Kau Kasih Pil Pahit!

Maket proyek ITF Sunter. ( Istimewa/ Dok.IDN Times)


WELFARE.id-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyetop mega proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang digagas di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Heru Budi malah memilih fokus mengembangkan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah warga ibu kota.

Padahal, di era Anies, untuk mega proyek tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp577 miliar untuk membangun ITF Sunter yang digadang-gadang berteknologi modern untuk pengolahan sampah. Lantas, kemana dana yang telah dialokasikan tersebut?

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang sebelumnya ditunjuk Anies untuk menjalankan proyek ITF Sunter memastikan anggaran tersebut belum terpakai. "Anggaran itu belum kami gunakan, belum sama sekali. Karena kan proses untuk menjalankan penyertaan modal daerah (PMD) ada prosesnya,” ucap Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Kamis (3/8/2023).

Iwan pun enggan berbicara lebih jauh perihal kelanjutan mega proyek ITF Sunter warisan Anies Baswedan. Ia hanya menyebut, Jakpro mendukung setiap kebijakan yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta.

"Jakpro tidak membahas itu, karena kami pihak yang diberi penugasan. Semua kebijakan itu di pemerintah provinsi,” klaimnya.

Heru Budi menyebut, proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik itu tak dilanjutkan lagi lantaran besarnya nilai investasi dan biaya operasional yang harus digelontorkan Pemprov DKI. "Ya kami enggak sanggup ya (melanjutkan program ITF),” ucapnya, dikutip Kamis (3/8/2023). 

Menurutnya, kendala itu muncul karena nilai investasi dan besaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) ITF terlalu besar. "Ya investasi bisa lebih dari Rp5 triliun, terus Pemda DKI bukan tidak mau. Bagus, bagus semua konsep-konsep itu, bagus, ITF-RDF bagus, bagus. Tapi sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ujarnya.

Atas dasar itu, Heru kemudian menghentikan program warisan Anies dan lebih memilih fokus mengembangkan sistem RDF. Rencananya, fasilitas RDF akan dibangun di dua lokasi, yaitu di Penjaringan, Jakarta Utara, dan Pegadungan, Jakarta Barat. 

"Disediakan lahan untuk membangun di Rorotan dan Pegadungan. Yang sudah kita coba untuk lihat kegunaannya itu di dua lokasi itu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Asep menjelaskan, Pemprov DKI menyiapkan lahan seluas 9,5 hektare di Rorotan. Sementara lahan di Pegadungan seluas 62 hektare. 

Nantinya, lahan sekitar 7 sampai 8 hektare itu akan digunakan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah tersebut. "Akan dipakai kisaran 7 hingga 8 hektare. Lahannya punya Pemprov DKI peruntukannya untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota," jelasnya.

Asep mengatakan pihaknya tengah merampungkan proses administrasi dan penyusunan studi kelayakan hingga akhir tahun 2023. Kegiatan konstruksi proyek RDF di Rorotan ditargetkan mulai pada awal 2024.

"(Konstruksi) tahun depan. Desember (2023) hingga Januari (2024) sudah pemilihan tender," ucapnya.

Pembangunan RDF sendiri mencapai Rp1 triliun lebih. Angka demikian, hanya diperuntukkan bagi pembangunan RDF di Rorotan. 

"APBD murni 2024. Totalnya sudah teralokasikan sekitar Rp1 triliun (lebih). Satu, hanya baru di Rorotan teralokasikannya," ujarnya.

Oleh karena itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyebut bakal segera membahas Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk membangun ITF Sunter yang sudah terlanjur dianggarkan. Adapun, PMD yang sudah dialokasikan pada APBD DKI 2023 untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun ITF Sunter ialah sebesar Rp577 miliar.

Anggaran ratusan miliaran itu nantinya bisa dialokasikan untuk menjalankan proyek Pemprov DKI lainnya. "Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial, kebutuhan membangun MRT, membangun infrastruktur LRT, hingga membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo,” rincinya.

Sebagai informasi, pembangunan ITF Sunter merupakan salah satu program yang digadang-gadang Anies sebagai solusi mengatasi masalah sampah di ibu kota. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ITF Sunter pun sudah dilakukan Anies pada 2018 lalu.

Namun, pembangunan ITF Sunter tak kunjung direalisasikan akibat sejumlah permasalahan hingga Anies purna tugas pada Oktober 2022 silam. Tak seperti ITF, program yang dijalankan Heru Budi justru telah berhasil memproduksi 80 ton hasil RDF.

Hasil pemisahan sampah antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar pun sudah dibeli oleh PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). 


Membangun ITF Sunter Tak Wajib


Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, tak ada keharusan pihaknya membangun ITF di Sunter, Jakarta Utara. Hal ini dikatakan Asep untuk menjawab pernyataan DPRD DKI yang kecewa lantaran pembangunan ITF Sunter dibatalkan, sementara pengolahan sampah menjadi energi listrik ini masuk dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didetailkan dalam peraturan daerah (perda).

"Memang kalau secara regulasi dalam Perda itu tidak menyebutkan bahwa kewajiban membangun ITF," ujar Asep di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (3/8/2023). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemprov DKI hanya diminta memberikan biaya layanan pengelolaan sampah bagi pihak yang membangun fasilitas pengolahan sampah.

Lewat aturan ini, Pemprov DKI menugaskan BUMD untuk membangun ITF bersama investor yang salah satunya berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. "Perda 4 hanya dituliskan adanya biaya layanan pengelolaan sampah untuk pihak yang membangun pengelolaan sampah. Nah terus munculah Pergub penugasan, penugasan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk Jakpro kemudian Sarana Jaya untuk membangun ITF," tutur Asep.

Ia pun meminta semua pihak tak khawatir dengan komitmen pihaknya dalam menambah fasilitas pengolahan sampah. Sebab, saat ini Pemprov sedang mengembangkan pengolahan sampah dengan RDF sebagai sarana pengolahan sampah Jakarta yang dirasa lebih efisien dari segi anggaran.

RDF pertama telah beroperasi di lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Selanjutnya, Pemprov DKI berencana kembali membangun 2 RDF di Rorotan di Jakarta Utara dan Pegadungan di Jakarta Barat.

"RDF dan ITF itu kan sarana untuk pengelolaan sampah, harus dipahami seperti itu bahwa poinnya memang dari Pemprov DKI bagaimana sampah itu terkelola dengan baik," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Manuara Siahaan mengungkapkan rasa kekecewaannya lantaran Heru Budi memutuskan tak lagi melanjutkan proyek ITF Sunter.

Manuara mengatakan, proyek ITF ini sudah berlangsung cukup panjang dengan berbagai upayanya. Mulai dari pelaksanaan groundbreaking hingga pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp577 miliar.

"Jangan kau kasih pil pahit tapi ujungnya jadi sakit perut gitu loh, yang kau kasih obat atau racun," ujar Manuara di gedung DPRD DKI, Selasa (1/8/2023) lalu. Manuara mengatakan, pembatalan suatu program tak bisa dilakukan secara mendadak. 

Perlu ada kajian lengkap mengenai apa saja yang menjadi penyebab proyek ini tak dilanjutkan. "Sangat dimungkinkan apabila di dalam proses evaluasi lebih lanjut itu ditemukan hal-hal yang bersifat misalnya merugikan pemda merugikan masyarakat belum sanggup Pemda menjalankan," ulasnya.

Manuara pun mengaku kecewa lantaran sampai sekarang belum ada penjelasan lengkap soal pembatalan proyek ITF. Sebaliknya, pemberitaan soal Heru Budi tak melanjutkan proyek ITF malah sudah tersiar di mana-mana.

"Tiba-tiba meledak statement gitu loh. Meledak pernyataan bahwa tidak dilanjutkan oleh karena alasan a,b,c,d,e. Lalu teman-teman anggota dewan berpikir ini kan sudah perda sedangkan itu program strategis nasional (PSN), bahkan anggaran sudah disiapkan," kritisnya.

Karena itu, ia meminta pihak DLH DKI dan Jakpro memberikan penjelasan rinci soal pembatalan proyek ITF ini. Keduanya diminta menyampaikannya kepada DPRD DKI dalam rapat komisi pekan depan.

"Kita bicara secara profesional, supaya analisisnya tepat, bukan karena kepentingan tapi harus objektif. Nah alat ukurnya apa yakni kepentingan rakyat," tegasnya. (tim redaksi)


#megaproyekITFsunterdihentikan

#ITFsunter

#masukprogramstrategisnasional

#PSN

#programpengolahansampahwarisananiesbaswedan

#penjabatgubernurdkijakarta

#herubudihartono

#ITFdigantiRDF

#kadisLHK

Tidak ada komentar