Breaking News

Polusi Udara di Tahap Mengerikan, Pemprov Jakarta Siapkan 100 Bus Listrik

Penampakan langit Jakarta saat lockdown dan sesudah new normal pascapandemi COVID-19. ( Ilustrasi/ Twitter @AnggaPutraF)

WELFARE.id-Polusi di Jakarta makin tak terkendali. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun mencoba melakukan langkah strategis guna menurunkan asap polusi di ibu kota. 

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam waktu dekat segera mengoperasikan 100 bus listrik untuk mengatasi kualitas udara yang semakin memburuk akibat polusi. Diharapkan, upaya tersebut bisa meningkatkan kualitas udara di Jakarta, sehingga polusi diharapkan dapat lebih terkendali.

"Tahun ini sebanyak 100 unit bus listrik akan dioperasikan PT Transjakarta sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam konferensi pers di Kantor Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL), Jakarta, Senin (14/8/2023).

Selain menggunakan angkutan umum, Syafrin juga mendorong masyarakat, terutama di DKI Jakarta, untuk beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai alat mobilitas sehari-hari. Sebab, salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor.

"Kami mendorong elektrifikasi di sektor angkutan umum maupun kendaraan bermotor, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memberikan insentif bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor listrik dengan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Rp0," papar Syafrin.

Sebagai informasi, sejumlah studi telah membuktikan electric vehicles atau kendaraan listrik lebih unggul untuk menekan emisi polusi udara bila dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Salah satu studi yang dipublikasi pada 2013 menemukan bahwa kendaraan listrik unggul sekitar 80 persen dalam meminimalisir emisi karbon.

Berdasarkan hasil analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), rata-rata emisi karbon per kilometer (km) akan turun sebesar 25 persen, yakni menjadi 188 gram CO2 per km dari 252 gram CO2 jika penggunaan kendaraan listrik masif dilakukan. Dalam kesempatan yang sama, Syafrin mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta juga akan menyediakan lebih banyak trotoar dan jalur sepeda untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berjalan kaki. 

Dengan demikian, penggunaan kendaraan bermotor akan berkurang dan masalah polusi dapat teratasi. "Kami juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan active mobility. Penyediaan trotoar secara dilakukan secara masif, demikian juga dengan jalur sepeda yang terintegrasi dengan seluruh layanan angkutan umum Jakarta," imbuhnya.

Beberapa waktu terakhir, kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya semakin memburuk. Kualitas udara di Jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pada Minggu (13/8/2023) pagi.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5. Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut pun mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Setelah Jakarta, kota dengan kualitas udara terburuk berikutnya adalah Dubai (UEA) dan Johannesburg (Afrika Selatan). Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan tercatat masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 201, yakni Cilandak Timur dengan angka 206 dan Kebayoran Lama dengan angka 206.

Pakar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban pun meyoroti hal tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Senin (14/8/2023), Prof Zubairi mengatakan, sudah saatnya mencari solusi serius untuk mengatasi polusi udara yang terjadi di Jakarta. Terlebih, cuaca saat ini terasa panas.

"Berkaitan dengan kualitas udara buruk dan cuaca panas yang terjadi, sudah saatnya kita mempertimbangkan berbagai solusi serius," tulisnya. Adapun solusi yang disarankan Prof Zubairi adalah penyesuaian jam kerja menjadi empat hari dalam seminggu. 

Ia juga mengusulkan untuk work from home (WFH) seperti saat pandemi COVID-19 yang terbukti bisa membuat kualitas udara membaik. "Misalnya dilakukan penyesuaian jam bekerja, yang mungkin bisa menerapkan sistem empat hari bekerja dalam seminggu," ulasnya.

"Saya setuju dengan usulan WFH yang sebelumnya pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Saat itu kualitas kerja rasanya tetap bagus dan dilaporkan juga bahwa kualitas udara kita jadi membaik," sambungnya.

Pada 2020, kondisi udara di Jakarta dilaporkan membaik. Bahkan, peningkatan kualitas udara mencapai 50 persen dibandingkan 2019. Selain bisa mengurangi polusi udara di Jakarta, Prof Zubairi menjelaskan, bahwa penerapan empat hari kerja juga baik untuk pekerja. 

Hal ini pun sudah terbukti melalui penelitian. "Saya jadi berpikir bahwa kombinasi WFH dan penerapan empat hari bekerja dalam seminggu amat layak untuk dipertimbangkan," yakinnya.

Ia menambahkan, sistem empat hari kerja juga sudah diterapkan di beberapa negara. Salah satunya Jepang, Islandia, hingga Jerman dengan tujuan mendukung kesehatan karyawan.

"Sistem empat hari kerja tersebut pun sudah diterapkan di Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan karyawan, waktu keluarga, dan kehidupan sosial. Selain Jepang ada Islandia, Selandia Baru, Belgia, dan Jerman," rincinya lagi.

Walaupun begitu, Prof. Zubairi mengungkapkan bahwa sistem bekerja seperti ini mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua bidang pekerjaan. Terutama di restoran atau rumah sakit. 

Namun, solusi gabungan antara WFH dan empat hari kerja untuk menangani polusi udara yang semakin memburuk patut dipertimbangkan di Indonesia. (tim redaksi)


#polusiudarajakarta

#polusiudaramakinparah

#efekpolusiudarabagikesehatan

#buslistrik

#kendaraanlistrik

#profzubairidjoerban

#solusiatasipolusiudara

Tidak ada komentar