Breaking News

Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima ke Laut Ditentang 2 Negara, Warga Korsel Sampai Demo Kedutaan Jepang

PLTN Fukushima yang sempat meledak pada 2011 silam. (Ilustrasi/ Dok.ABC TV)


WELFARE.id-Pemerintah Jepang mulai membuang air limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut sejak kemarin. Hal itu disebut oleh Tiongkok dan Korea Selatan sebagai tindakan yang "sangat egois dan tidak bertanggung jawab". 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok Wang Wenbin mengungkapkan, lautan itu menopang umat manusia. "Laut itu bukan saluran pembuangan air Jepang yang terkontaminasi nuklir,” tegas Wang kepada wartawan, melansir AFP, Jumat (25/8/2023). 

Ia bahkan menyebut, apa yang dilakukan Jepang tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, tidak masuk akal, dan tidak perlu. "Jepang menempatkan kepentingan egoisnya di atas kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia. China sangat prihatin dan sangat menentang hal ini. China bermaksud mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan laut, menjamin keamanan pangan, dan menjaga kehidupan dan kesehatan masyarakat,” papar Wang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan pembuangan air limbah ke Samudera Pasifik dimulai pada tanggal 24 Agustus. "Jika kondisi cuaca memungkinkan,” ulasnya, dikutip hari ini.

Perusahaan Tenaga Listrik Tokyo (TEPCO) selama dua tahun telah meminta persetujuan untuk mulai membuang air dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Dai-Ichi, yang lumpuh akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2011. PLTN tersebut sebelumnya memproduksi 100 meter kubik air radioaktif setiap hari, untuk menjaga reaktornya agar tidak meleleh.

Namun belakangan, TEPCO kehabisan tempat penyimpanan di lokasi. Perusahaan bermaksud melepaskan total satu juta metrik ton air ke laut, dimulai dengan sekitar 7,800 meter kubik selama 17 hari. 

Tokyo bersikeras air limbah telah diolah dan tidak menimbulkan bahaya bagi umat manusia atau kehidupan laut, namun negara tetangga Jepang tidak setuju. Bahkan, pemerintah Jepang sudah menyediakan dana sebesar 30 miliar yen (setara dengan Rp3 triliun) untuk mengatasi kerusakan tambahan setelah proses pembuangan. 

Jepang juga akan memberikan biaya tambahan sebesar 50 miliar yen (setara dengan Rp5 triliun) kepada industri perikanan. Namun tetap saja, aksi Jepang itu dinilai "egois" oleh negara tetangganya. 

Selain Tiongkok, lebih ekstrem lagi, upaya pembuangan limbah nuklir tersebut sampai memicu aksi protes di Korea Selatan (Korsel). Sebanyak 16 orang ditangkap saat memaksa masuk ke kompleks Kedutaan Besar Jepang di Seoul dalam unjuk rasa, kemarin.

"Lebih dari 10 orang telah ditangkap karena mencoba masuk ke dalam kedutaan," tutur seorang polisi setempat, yang enggan disebut namanya, di lokasi unjuk rasa, seperti dilansir AFP, Jumat (25/8/2023). Sejumlah demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Jepang sembari membawa poster bertuliskan "Laut bukan tempat sampah Jepang" dan "Kami menentang pembuangan air limbah" dalam aksinya.

Melansir kantor berita Yonhap News Agency, melaporkan sebanyak 16 orang, yang semuanya mahasiswa, telah ditahan karena memaksa masuk ke dalam kantor misi diplomatik asing. "Mereka (para mahasiswa-red) berusaha memasuki kantor kedutaan sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sembari meneriakkan slogan-slogan yang mengecam pembuangan air radioaktif," demikian bunyi laporan Yonhap News Agency.

"Polisi menahan mereka atas tuduhan masuk tanpa izin dan melanggar Undang-undang (UU) Berkumpul dan Demonstrasi," imbuh laporan tersebut. Laporan wartawan AFP di lokasi menyebut bahwa para demonstran lainnya dibubarkan dan polisi membatasi akses ke gedung Kedutaan Besar Jepang usai penangkapan dilakukan.

Keputusan Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik menuai protes para nelayan lokal dan negara tetangganya, terutama Tiongkok. Pemerintah Korsel berbeda sikap dengan Beijing, dan mendukung keputusan Tokyo meskipun rakyatnya meluapkan kekhawatiran dan bahkan menggelar unjuk rasa beberapa waktu terakhir.

Perdana Menteri (PM) Korsel Han Duck Soo, pada Kamis (24/8/2023) waktu setempat dan menegaskan bahwa "tidak perlu khawatir berlebihan" soal pembuangan air limbah PLTN Fukushima itu. (tim redaksi)


#limbahPLTNfukushima

#PLTNfukushima

#limbahnuklirdibuangkelaut

#tiongkokmenentangaksibuanglimbahnuklirjepangkelaut

#wargakorselberdemonstrasi

#demowargakorsel

Tidak ada komentar