Breaking News

Novel Baswedan Pesimistis KPK Bisa Tangkap Harun Masiku, Mahfud MD: Kami Tidak Bisa Turun Tangan Kecuali Diminta

Buronan KPK Harun Masiku. (Istimewa)

WELFARE.id-Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, perburuan buronan tersangka korupsi Harun Masiku merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Polhukam, baru bisa turun tangan apabila KPK meminta bantuan. 

"Masalah Harun Masiku adalah (kewenangan) KPK, karena beliau (Harun Masiku) buronannya KPK," kata Mahfud MD di Jawa Timur, dikutip Kamis (10/8/2023). Di Indonesia, lanjut Mahfud, terdapat lembaga negara yang kedudukannya tidak berada di bawah Presiden RI. 

Seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPK. Karena itu, Kementerian Koordinator Polhukam tidak bisa ikut campur atau mengintervensi KPK. Kemenko Polhukam hanya berhubungan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan. Sementara dengan KPK sifatnya hanya koordinatif. 

"Kita tidak boleh ikut-ikut intervensi kecuali KPK minta bantuan, misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka," imbuhnya. Ia mencontohkan, bantuan yang diberikan kepada KPK dalam hal penyidikan kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe. 

"Misalnya, seperti dulu Lukas Enembe, kan, kita yang blokir (rekeningnya). Kita yang memfasilitasi penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK merasa mampu, ya (KPK sendiri yang menangani)," sebutnya lagi. 

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan merespons dugaan Polri yang menyebutkan tersangka kasus suap Harun Masiku berada di Indonesia. Menurut Novel, selama KPK masih berada di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, buronan itu tidak akan tertangkap.

"Ini soal kemauan saja. Sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa selama Firli sebagai pimpinan KPK, Harun Masiku tidak akan ditangkap," yakinnya, ketika ditanya wartawan soal kemungkinan Harun Masiku tertangkap, dikutip Kamis (10/8/2023).

Lebih jauh, Novel mengatakan, jika ada kemauan, tidak mungkin KPK membiarkan buronan lolos hingga tiga tahun. "Apa yang saya sampaikan terbukti, sampai sekarang kita lihat KPK tidak bersungguh-sungguh menangkap Harun Masiku, sehingga sampai dengan sekarang (sekitar tiga tahun) belum juga tertangkap," ungkapnya lagi.

Padahal, Novel mengatakan, tidak banyak faktor yang mempersulit penangkapan Harun Masiku. Namun, ia meyakini, eks caleg PDIP itu tak kunjung ditangkap KPK karena ada unsur politik.

Ia membandingkan dengan  kasus-kasus DPO lain, banyak tersangka yang mempunyai kekuatan finansial dan jaringan, tetap bisa tertangkap. "Sedangkan Harun Masiku mestinya tidak banyak faktor yang membuat sulit penangkapannya," ucapnya lagi.

"Saya yakin demikian (ada kaitan dengan unsur politik)," singkatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Harun Masiku dikabarkan berada di Indonesia. Itu diketahui dari data yang terekam pihak imigrasi. 

Informasi itu dikemukakan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti. Ia menyebut, Harun Masiku bepergian ke Singapura pada 16 Januari 2020, lalu kembali ke Indonesia keesokannya.

Berdasarkan data itu, Krishna meyakini buronan yang merupakan bekas politikus PDIP itu masih berada di Indonesia. Krishna sendiri mengaku terus berkoordinasi dengan Interpol setelah KPK menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku. 

Mantan penyidik KPK yang kini menjadi anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudhi Purnomo, sebelumnya mengatakan bahwa seharusnya KPK mudah untuk menangkap Harun Masiku. Sebab, KPK memiliki keleluasaan lebih untuk memburu buronan kelas kakap itu  

"Gerakan penyidik KPK tentu akan lebih leluasa menjalankan kewenangannya dalam rangka membongkar tempat persembunyian Harun Masiku di mana pun berada,” kata Yudi kepada wartawan, dikutip Kamis (10/8/2023). (tim redaksi)


#KPK

#buronaninterpol

#buronankpk

#rednotice

#harunmasiku

#ekspolitisiPDIP

#novelbaswedan

#menkopolhukam

#mahfudmd

Tidak ada komentar