Breaking News

Kejagung Gali Kemungkinan Ada Kongkalikong, Keterangan Airlangga Hartarto Berpeluang Dikonfrontir dengan Eks Mendag M Lutfi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)


WELFARE.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi izin ekspor CPO dan turunannya. Kejagung berpendapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) itu berpeluang kembali diminta keterangannya.

Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Menurutnya, masih ada peluang untuk menjerat Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu dengan pasal turut serta dalam kasus tersebut.

Pasalnya pada peristiwa kelangkaan CPO dan produk turunannya, Airlangga bertindak sebagai Menko Perekonomian yang mengeluarkan arahan-arahan. "Kalau ternyata sama, dia Pasal 55 dan 56 KUHP, bersama-sama dia, memang kehendak dia, itu yang lagi diuji. Nah makanya perlu pemeriksaan lagi,” kata Febrie kepada wartawan, dikutip Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, penerapan pasal tersebut semakin dimungkinkan, sebab perkara perorangan korupsi minyak goreng sudah terbukti di pengadilan. Baik di pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, telah terbukti ada perbuatan melawan hukum.

"Yang di pengadilan kan sudah diputus bahwa ternyata ini memang ada permainan kan,” ucapnya. Tim penyidik pun kini tengah mendalami irisan kebijakan-kebijakan Airlangga Hartarto dengan perkara 5 terpidana perorangan. 

"Ketika minyak goreng ini langka, arahan dia, ada enggak irisannya dengan perbuatan melawan hukum yang sudah putus,” ulasnya. Bahkan, Febrie menambahkan, pihaknya juga membuka peluang agar dibuka konfrontasi keterangan antara Airlangga dengan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus tersebut.

Ia memberi contoh, antara dua pejabat tersebut. "Kita harus periksa juga Mendag dengan dia Menko-nya. Kalau perlu ini harus konfrontasi mana kebijakan yang benar sebenarnya yang terkait dengan pidana 55-56 yang sudah putus (di pengadilan),” jelas dia.

"Umpamanya pemeriksaan Lutfi dulu, nah ini putusnya yang mana ini. Tapi kalau nggak jelas juga langkah terakhir konfrontasi,” sambungnya.

Febrie yakin, antara Airlangga Hartarto dengan Muhammaf Lutfi memiliki singgungan produk kebijakan terkait kasus mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejagung. "Pasti satu garis dia. Siapa yang berperan harus diuji. Yang jelas ada kebijakan saat itu sehingga barang jadi kosong karena ekspor keluar semua, yang di pengadilan sudah diputus bahwa ternyata memang ini ada permainan,” bebernya panjang lebar.

Hanya saja, belum jelas, kapan eks Mendag M Lutfi bisa diperiksa sebagai saksi di Kejagung. Pasalnya, Lutfi saat ini tengah menemani sang istri berobat ke luar negeri.

Seperti diketahui, Kejagung tengah melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022. Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau sebagai tersangka dengan dugaan merugikan negara sebesar Rp6,47 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal dari tahun 2022 lalu, sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri. Di mana, pada 2022 terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut, salah satunya wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kementerian Perdagangan (Kemendag) kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Bersama 4 orang lainnya, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tidak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (Domestic Price Obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Disebutkan Kejagung, terjadi permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor. Dari alat bukti temuan Kejagung, persetujuan ekspor dikeluarkan kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. (tim redaksi)


#perkaradugaankorupsiizineksporCPO

#crudepalmoil

#mafiaminyakgoreng

#kejagung

#menkoperekonomianairlanggahartarto

#eksmendagmlutfi

#airlanggahartarto

Tidak ada komentar