Breaking News

Imbas Polusi dan Jelang KTT ASEAN, Jakarta Kembali Terapkan WFH ASN hingga Sekolah Online

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bakal kembali diterapkan di DKI Jakarta, 4-7 September 2023. Kebijakan tersebut bukan terkait polusi udara, melainkan dalam rangka menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta.

Sementara untuk kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk para pekerja akan diberlakukan mulai 21 Agustus nanti hingga dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut terkait upaya menekan polusi udara Jakarta yang makin buruk.

"Kemarin salah, saya nggak bilang soal PJJ," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikutip Sabtu (19/8/2023). Pelaksanaan sekolah online ini, kata Heru, hanya berlaku selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 4-7 September 2023 saja. 

Setelah itu, kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti biasa. Imbauan soal WFH ASN nantinya akan dibuat dengan kapasitas 50-50 persen.

Rancangan kebijakan WFH untuk para ASN Pemprov DKI akan diuji coba penerapannya selama tiga bulan yang terhitung mulai dari 21 Agustus 2023. Sedangkan bagi sektor swasta kebijakannya bersifat imbauan saja.

"Kalau DKI saya minta Pak Sekda mulai uji coba di 28 Agustus masuk (WFH dan WFO) yaitu 50-50 persen," terangnya.


Kemenkes Punya Pertimbangan Lain


Sementara itu, menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr Siti Nadia Tarmizi justru punya opsi lain. Alih-alih penerapan WFH, di tengah polusi tinggi DKI hingga Tangerang Selatan, dia justru lebih memilih perbanyak zona car free day, beralih ke kendaraan listrik, dan penerapan insentif bagi kendaraan listrik jauh lebih efektif.

"Kita kan sudah punya studinya ya pada waktu pandemi. Masih ada solusi-solusi seperti memasang air purifier, dan sebagainya," beber dr Nadia ditemui wartawan di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Kemudian, dia juga melihat masih ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa diambil untuk menurunkan polusi udara. "Saya rasa sudah ada ketentuannya ya di Kementerian KLHK terkait hal ini," ucapnya.

Dia juga mengingatkan, kualitas buruk udara kerap dipicu oleh asap rokok. Hal ini termasuk salah satu risiko yang tidak boleh diabaikan.

Peningkatan kawasan bebas asap rokok, khususnya di lingkup sekolah dan tempat bermain anak, perlu menjadi perhatian. "Pada prinsipnya kami yang menentukan kebijakan kesehatan. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi bagaimana kita mengedukasi supaya masyarakat tetap sehat gitu," imbuhnya.

Dia menambahkan, polusi udara yang utama adalah asap rokok. "Itu yang paling dekat. Dan itu kita perjuangkan kalau kawasan bebas asap rokok betul-betul terjadi," tuntasnya. (tim redaksi)


#kebijakanWFHASN

#kebijakanPJJ

#pembelajaranjarakjauh

#PJJ

#kawasanbebasasaprokok

#polusiudara

#KTTASEAN

Tidak ada komentar