Breaking News

ICW Rilis 15 Nama Bacaleg Eks Napi Korupsi, Apa Layak Dipilih Rakyat?

Napi koruptor tahanan KPK. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Daftar Caleg Sementara (DCS) ke publik. Ada nama lama, sebagian calon legislatif muncul nama baru.

Namun secara spesifik,  Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya temuan, setidaknya 15 nama mantan terpidana korupsi dalam DCS bakal calon legislatif (bacaleg). Awalnya 12, kini bertambah 3 orang lagi.

Kelimabelas caleg mantan napi korupsi itu berdasarkan rilisan data ICW adalah:

1. Abdillah, caleg Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I dengan nomor urut 1. Abdillah pernah terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.

2. Abdullah Puteh, caleg Partai Nasdem di Dapil Aceh II dengan nomor urut 1. Puteh terjerat kasus korupsi pembelian 2 helikopter saat menjabat sebagai Gubernur Aceh.

3. Al Amin Nasution, caleg PDIP di Dapil Jawa Tengah VII dengan nomor urut 4. Amin menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindungan di Kabupaten Bintan.

4. Budi Antoni Aljufri, caleg Partai Nasdem di Dapil Sumatera Selatan II dengan nomor urut 9. Budi yang juga eks Bupati Empat Lawang terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) agar menang dalam pemilihan bupati.

5. Eep Hidayat, caleg Partai Nasdem di Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 1. Ia yang merupakan eks Bupati Subang pernah korupsi dalam perkara biaya pungut pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Subang.

6. Nurdin Halid, caleg Partai Golkar di Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 2. Nurdin pernah dihukum atas kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog.

7. Rahudman Harahap, caleg Partai Nasdem di Dapil Sumatera Utara I dengan nomor urut 4. Ia terseret korupsi tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan.

8. Rokhmin Dahuri, caleg PDIP di Dapil Jawa Barat VII dengan nomor urut 1. Ia dihukum atas kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

9. Susno Duadji, caleg PKB di Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2. Susno itu terlibat korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.


Sementara itu, enam eks koruptor yang menjadi bakal caleg DPD, yaitu:

10. Cinde Laras Yulianto bakal caleg DPD dengan Dapil Yogyakarta dengan nomor urut 3. Cinde pernah terlibat korupsi dana purna tugas sebesar Rp3 miliar.

11. Dody Rondonuwu bakal caleg DPD di Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7. Dody pernah terlibat korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004. 

12. Emir Moeis caleg DPD untuk Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 8. Ia terlibat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung tahun 2004.

13. Irman Gusman bakal caleg DPD terdaftar di Dapil Sumatera Barat, nomor urut 7. Diketahui, Irman terbukti terlibat di kasus suap impor gula oleh Perum Bulog.

14. Ismeth Abdullah bakal caleg DPD dengan Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8. Ismeth yang merupakan eks Gubernur Kepulauan Riau itu pernah terseret kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

15. Patrive Rio Capella yang terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil Bengkulu dengan nomor urut 10. Ia pernah menerima gratifikasi atas proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara oleh Kejaksaan.

Bacaleg mantan terpidana kasus korupsi itu mencalonkan diri untuk pemilihan umum (pemilu) 2024 di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka berasal dari berbagai partai politik.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, nama-nama tersebut bisa kembali masuk dalam kontestasi Pemilu 2024, membuktikan bahwa partai politik masih memberi karpet merah kepada mantan terpidana korupsi. ICW menyayangkan sikap KPU yang terkesan menutupi karena tidak kunjung mengumumkan status hukum mereka.

Kurnia menambahkan, ketiadaan pengumuman status terpidana korupsi dalam DCS tentu akan menyulitkan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap DCS secara maksimal. Terlebih, informasi mengenai daftar riwayat hidup para bakal caleg juga tidak disampaikan dalam laman KPU.

"Jika akhirnya nanti, para mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil,” sebutnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/8/2023). Ia menambahkan, kondisi saat ini berbeda dengan yang terjadi di Pemilu 2019. 

KPU saat itu, tambahnya, justru sangat progresif karena mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Artinya, langkah penyelenggara Pemilu saat ini merupakan suatu kemunduran dan tidak memiliki komitmen antikorupsi.

Maka itu, menurut penilaiannya, semakin menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel. Untuk itu, sambungnya, lembaganya mendesak KPU untuk segera mengumumkan nama bacaleg baik tingkat DPRD kota/kabupaten, provinsi, DPR RI dan DPD RI yang berstatus sebagai mantan koruptor.

Anggota KPU, Idham Holik menyatakan, mengenai riwayat hidup baru akan dibuka saat penetapan daftar calon tetap pada November mendatang. Menurut Idham, KPU akan meminta izin kepada bakal caleg melalui partai politik untuk mengumumkan daftar riwayat hidup mereka kepada masyarakat.

Dalam hal ini, KPU memandang daftar riwayat hidup merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengumumkan profil caleg, KPU harus mengantongi izin lebih dulu dari partai politik.

“Selanjutnya nanti pada tanggal 4 November 2023, pada saat kami mengumumkan DCT, kami akan meminta kepada calon anggota DPR maupun caleg pada umumnya se-Indonesia untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka seizin caleg yang bersangkutan,” janjinya. Lebih lanjut, Idham menjelaskan, pada Pemilu 2019 hanya ada 49,5 persen caleg DPR RI yang mau mengumumkan daftar riwayat hidup. 

Pada pemilu 2024 mendatang, tambahnya diharapkan dapat meningkat bakal caleg yang ingin membuka riwayat hidup. Menanggapi daftar eks napi koruptor yang ikut nyaleg, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyambut positif aksi ICW tersebut.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan ICW sudah cukup memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar cermat memerhatikan rekam jejak caleg. "Umumkan saja. Karena dengan diumumkan, buat saya, itu sudah merupakan satu kondisi khusus agar masyarakat memerhatikan bab ini," kata Mardani di Jakarta, dikutip Senin (28/8/2023).

Ia menegaskan, PKS mendorong masyarakat menjadi pemilih cerdas. Hal itu didorong tidak hanya saat Pemilu 2024 saja, melainkan sudah sejak Pemilu sebelumnya.

Menurutnya, PKS tak bisa mendorong masyarakat untuk memilih atau tidak memilih caleg tertentu. "Karena kalau kita menginisiasi agar tidak memilih a, tidak memilih b, itu ada aturan yang membuat mereka (caleg eks napi koruptor) mesti diperlakukan dengan adil," nilai anggota Komisi II DPR itu.

Lebih jauh, PKS juga memandang para eks napi koruptor itu tetap berhak mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Sebab, hak politik mereka memang tidak dicabut.

Oleh karena itu, dia mendukung sikap ICW yang merilis nama-nama tersebut. "Kalau aturannya wajib diumumkan, ya umumkan. Karena pemilih perlu tahu latar belakang caleg, jangan sampai ada yang disembunyikan," jelasnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengkritik keras partai politik yang tetap mengajukan mantan narapidana kasus Tipikor sebagai calon anggota legislatif 2024-2029. Hal ini disampaikan Ketua DPP PSI Ariyo Bimo. 

"Keterlaluan. Ini menghina akal sehat rakyat pemilih. Rakyat dianggap bodoh. Korupsi itu penghianatan urusan publik, kenapa mantan koruptor diberi kesempatan lagi? Apakah sudah tidak ada orang baik lagi yang bisa jadi pilihan?" ujar Bimo dalam siaran persnya, dikutip Senin (28/8/2023).

Ia menambahkan, sejak awal partainya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat daftar hitam politikus-politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi dan menampilkannya secara terbuka agar masyarakat tidak salah memilih.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan, bahwa 15 eks koruptor yang maju sebagai caleg, tak layak untuk dipercaya oleh masyarakat pada Pemilu 2024. "Karena dulu dia sudah bersumpah dan berkampanye, menyatakan akan menyejahterakan rakyat dan pasti otomatis tidak korupsi. Nah tapi ternyata sudah berkhianat dalam bentuk korupsi,” tegasnya, dikutip Senin (28/8/2023).

Sehingga menurutnya, tentu masyarakat harus menolak untuk memilih caleg eks napi koruptor ini. Karena orang sudah sekali berkhianat tentu akan mudah untuk mengulangi perbuatannya. 

"Dan kosongkan (kotak suaranya). Jangan ada yang memilih sebagai bentuk hukuman pada koruptor, mestinya begitu,” ajaknya.

Boyamin juga menyayangkan sikap partai politik (parpol) yang masih mencalonkan seseorang, yang sudah jelas merupakan eks napi koruptor. Sikap parpol seperti ini sama saja dengan menolak aspirasi rakyat yang ingin Indonesia terbebas dari korupsi.

Ia menyarankan, partai seperti ini jangan dipilih. "Karena dari yang sudah terpilih dan menjabat pun tidak memenuhi aspirasi masyarakat secara maksimal, bahkan masih ada beberapa yang juga korupsi. Nah untuk itu, pilih saja (partai) yang baru kalau menurut saya begitu,” imbaunya lagi. (tim redaksi)


#DCS

#bacaleg

#calegeksnapikorupsi

#parpol

#partaipolitik

#KPU

#ICWrilisnamabacalegeksnapikorupsi

Tidak ada komentar