Breaking News

Divonis Bebas Gazalba Saleh Melenggang Keluar Rutan KPK, KPK Siapkan Upaya Kasasi

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. (Istimewa/ net)

WELFARE.id-Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sudah menghirup udara bebas di luar Rutan KPK. Kebebasannya itu didapat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) itu, Selasa (1/8/2023).

Sidang putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Joserizal di ruang Pengadilan Tipikor Bandung. "Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," demikian dikutip dari putusan yang dilihat di laman SIPP PN Bandung, Rabu (2/8/2023).

Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan agar hak-hak Gazalba dipulihkan. "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," kutip putusan itu.

Selain itu, majelis hakim juga membebaskan terdakwa dari tahanan. "Membebaskan terdakwa Gazalba Saleh dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua. Membebaskan terdakwa dari tahanan," mengutip putusan sidang. 

"Betul, sesuai amar majelis hakim, jaksa membuat BA (Berita Acara) pengeluaran dari rutan terhadap terdakwa dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/8/2023). Gazalba Saleh keluar dari Rutan Pomdam Jaya Guntur malam tadi sekitar pukul 20 30 WIB. 

Ali menegaskan, KPK tidak akan berhenti melakukan penyidikan dugaan TPPU dan gratifikasi dalam kasus ini. "Tadi malam sekitar jam 20.30 WIB dari Rutan Pomdam Jaya Guntur. Kami pastikan KPK tidak hentikan perkara penyidikan atas dugaan gratifikasi dan TPPU-nya," tegasnya.

KPK, lanjutnya, secara prinsip menghargai setiap putusan majelis hakim. "Namun demikian, kami sangat yakin dengan alat bukti yang KPK miliki, sehingga kami akan segera lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," ucap Ali.

Ia menegaskan, penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan, khususnya di MA.

"Agar tidak terjadi praktik lancung korupsi, salah satunya melalui modus jual-beli perkara," tegasnya. Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Rahman mengaku masih memiliki upaya hukum banding merespons putusan majelis hakim. 

Setelah melaporkan hasil putusan kepada pimpinan, Arif mengaku akan mengajukan kasasi. "Kita masih ada upaya hukum jadi akan mengajukan upaya hukum segera setelah hari ini lapor, akan melakukan kasasi atas perkara ini," janjinya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK. "Negara tentu dalam hal ini Kejaksaan, nanti akan saya koordinasikan untuk naik ke kasasi. KPK ya karena yang mewakili negara itu KPK, KPK kita koordinasikan untuk kasasi. Koordinasi ya bukan mendikte, yang jelas hukum ini harus ditegakkan," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Menkopolhukam, Rabu (2/8/2023).

Dalam kasus Gazalba Saleh, kata Mahfud, pelaku utamanya, yaitu Budiman Gandhi Suparman telah divonis 5 tahun penjara. KPK sebelumnya telah menyatakan alat bukti untuk menjerat Gazalba Saleh telah lengkap.

Mahfud menilai pada kasus ini, Gazalba Saleh harus benar-benar dibuktikan apakah memang menerima suap atau tidak. "Misalnya yang Gazalba, itu kan pelaku utamanya Budiman kan sudah divonis 5 tahun. Nah ini Gazalba ini terbukti atau tidak, pengadilan tingkat pertama di Bandung menyatakan tidak," ujarnya.

Sedangkan Komisi Yudisial (KY) menyatakan tak bisa mengomentari putusan bebas yang diketok Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap hakim agung mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh. Walau demikian, KY menegaskan proses etik terhadap Gazalba Saleh tetap berjalan. 

Juru bicara KY Miko Ginting menyampaikan, lembaganya tak berwenang menilai substansi putusan sebuah perkara. Sebab hal itu merupakan bagian dari independensi hakim ketika memutus perkara. 

"Terkait apa dan bagaimana hakim memutus, silakan tanyakan ke MA atau pengadilan, karena KY kan tidak diperbolehkan masuk ke substansi putusan," elaknya. Namun, Miko menyebut KY tetap memantau kasus suap penanganan perkara yang menjerat sejumlah pegawai MA, termasuk Gazalba Saleh. 

Apalagi, Sekretaris MA Hasbi Hasan yang terjerat kasus ini masih menunggu waktu masuk ke meja hijau. Miko mengatakan pemantauan itu tetap mesti dilakukan guna memastikan hakim yang menyidangkan perkara tersebut mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).  

"Sejak awal, KY melakukan pemantauan terhadap perkara ini dan perkara-perkara lain yang berkaitan," ujar Miko. Miko juga mengatakan masih menunggu langkah hukum konkret yang ditempuh KPK pascagagal menjerat Gazalba Saleh di tingkat PN. 

KPK sendiri dikabarkan bakal mengajukan kasasi atas vonis PN Bandung tersebut. "KY menunggu langkah KPK terlebih dahulu. Misalnya, apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak," tambahnya.

Selain itu, Miko menjamin Gazalba Saleh masih harus berhadapan dengan proses penegakkan KEPPH di KY. Dalam hal ini, KY berwenang menjatuhkan rekomendasi pemecatan terhadap Gazalba kalau terbukti melanggar KEPPH. "KY juga menjalankan proses etik sebagaimana kewenangan KY. Proses penegakan hukum dan penegakan etik merupakan dua proses yang berbeda," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gazalba Saleh didakwa menerima uang sebesar SGD20 ribu untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi. Uang yang berasal dari penggugat Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma ini diberikan pengacara mereka Yosef Parera dan Eko Suparno kepada Desy Yustria sebesar SGD110 ribu.

Desy Yustria kemudian memberikan uang kepada Nurmanto Akmal sebesar SGD95 ribu. Sebanyak 10 ribu dolar Singapura diberikan kepada Desy Yustria untuk pengurusan perkara. 

Selanjutnya, uang SGD55 ribu diberikan kepada Redhy dan Redhy memberikan uang SGD20 ribu ke terdakwa melalui Prasetio Nugroho dan diserahkan ke Gazalba Saleh. JPU pun menuntut hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dengan hukuman penjara selama 11 tahun dan denda Rp1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. 

Gazalba dinilai telah terbukti menerima suap menyangkut perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dengan terdakwa Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Tapi Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung justru menjatuhkan vonis bebas. 

Gazalba dinilai tidak bersalah dalam kasus tersebut.  Sidang putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Joserizal. (tim redaksi)


#gazalbasalehbebas

#hakimagungnonaktif

#mahkamahagung

#kasusdugaansuap

#gazalbasalehdivonisbebas

#vonisbebashakimagungnonaktifgazalbasaleh

#kasasi

#KPK

Tidak ada komentar