Breaking News

Dituding "Cawe-Cawe" PK Moeldoko, Mahfud: Ndak Ada Urusan, yang Saya Bela Pemerintah

Menko Polhukam Mahfud MD. ( Istimewa/ net)

WELFARE.id-Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait pernyataannya yang viral dalam podcast bersama Rhenald Kasali. Dalam podcast tersebut, Mahfud sempat berbicara terkait Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil Demokrat.

Mahfud lantas memberikan penjelasan dirinya tidak membela Demokrat, melainkan membela keputusan pemerintah.

"Soal PK Pak Moeldoko terhadap Demokrat saya tidak membela Demokrat. Saya membela pemerintah yang membuat keputusan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, dikutip Jumat (4/8/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, dirinya tahu betul proses pengesahan kepengurusan Partai Demokrat itu. "Yang membuat pengesahan kepengurusan itu (Demokrat) saya dengan Menkumham Pak Yasonna. Saya dengan Menkumham mengumumkan kepengurusan Partai Demokrat di bawah AHY itu yang sah, muktamar di Medan (Deli Serdang) KLB, itu menurut Menkumham tidak sah," tegasnya.

Maka, dengan demikian, pemerintah harus membela karena keputusan mereka digugat oleh pendukung Moeldoko. Ia menyebut, dalam 4 tingkatan pemerintah selalu menang. 

Demokrat kepengurusan AHY selalu dinyatakan sah. "Ini sudah milik pemerintah, saya harus bela ini. Lalu digugat ke pengadilan, kita bela menang, naik banding. Kita bela lagi keputusannya menang, kita bela lagi ke MA, menang, kan sudah inkrah," ucap Mahfud.

"Lalu sekarang ada PK, ya saya bela. Ini keputusan pemerintah di mana saya ikut membuat," tambah Mahfud.

Ia juga menepis tudingan ada intervensi pemerintah dalam PK Demokrat Moeldoko. Ia menegaskan, sudah jelas kepengurusan Demokrat AHY sah.

"Ini kan masyarakat pada curiga, pemerintah mengulur-ngulur mengganggu terus Partai Demokrat, ndak, pemerintah yang digugat, pemerintah dan Partai Demokrat. Keputusan sudah tetap digugat dan sudah menang 4 tingkatan dari Kumham, masuk PTUN, masuk ke PT, masuk ke MA, sudah menang terus pemerintah sudah selesai tapi ada PK," tegasnya.

Lalu sekarang, kata dia, ada orang tuduh pemerintah kerjai Partai Demokrat. "Ndak ada urusan. Kita ndak ada urusan dengan Partai Demokrat. Saya membela keputusan Partai Demokrat karena ini adalah yang digugat bukan PD tapi keputusan pemerintah, maka saya membela, " tutupnya. (tim redaksi)


#PKdemokratmoeldoko

#moeldoko

#menkopolhukam

#mahfudmd

#eksketuaMK

#partaidemokrat

#demokratAHYsah

Tidak ada komentar