Breaking News

Butuh Kepastian Hukum Soal Kasus Dugaan Pemanfaatan Aset Pemprov NTT, Pengacara Direktur PT SIM Minta Jaksa Agung Terbitkan SP3

Kasus hukum. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Kuasa hukum PT Sarana Investama Manggabar (SIM) Khresna Guntarto meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Direktur PT Sarana Investama Manggabar (SIM) Heri Pranyoto. Sebab, masalah pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur di Pantai Pede, Manggarai Barat, seluas 31.670 m2 yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Pihaknya berharap, kliennya bisa segera mendapat kepastian hukum. Permintaan yang disampaikan kuasa hukum Heri itu bukan tanpa alasan. 

Sebab, pengusutan kasus hingga penetapan tersangka Heri oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTT didasarkan pada asumsi dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan terkait beberapa hal yang salah, sesat, dan tidak benar. "Kami telah telah menyampaikan permohonan perlindungan Jaksa Agung RI agar proses penyidikan jangan sampai disalahgunakan oleh aparatur Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT untuk menjerat atau menetapkan klien kami sebagai tersangka hingga terdakwa di pengadilan. Klien kami, PT SIM, berikut jajaran pengurusnya, merupakan mitra kerja sama swasta yang melaksanakan proyek dengan skema BOT/BGS tanpa keuangan negara atau daerah sama sekali," ungkap Khresna Guntarto dalam keterangan resminya kepada wartawan, dikutip Sabtu (5/8/2023).

Sejumlah dasar disampaikan tim kuasa hukum Heri Pranyoto dalam permohonan yang disampaikan melalui surat resmi. Khresna mengatakan, persoalan terkait bisnis ini dalam ruang lingkup hukum perdata, bukan dalam ranah tindak pidana korupsi lantaran tak ada unsur merugikan keuangan negara.

"Kami memohon agar penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut bisa dihentikan atau setidak-tidaknya menunggu hasil pemeriksaan dalam Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 302/ PDT.G/ 2022/ PN.KPG antara PT. SIM sebagai Penggugat melawan Gubernur NTT cq. Pemerintah Provinsi NTT sebagai Tergugat I dan PT Flobamora sebagai Tergugat II hingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap," harapnya.

"Karena substansi persoalan yang dipermasalahkan penyidik sangat berkaitan dengan perkara perdata yang sedang berjalan," imbuhnya.

Tim kuasa hukum berharap agar Jaksa Agung dapat memerintahkan Jajaran Aparatur Satgas 53 Kejaksaan Agung RI atau Jaksa Pengawas untuk memantau dan mengawasi kinerja Kejaksaan Tinggi NTT agar mampu mengejawantahkan amanat dan nawa cita dari Presiden Joko Widodo mengenai kepastian hukum, perlindungan investasi, dan kemudahan berusaha. "Klien kami jelas-jelas sudah dirugikan karena mengeluarkan uang puluhan miliar Rupiah atas investasi BOT/BGS yang ternyata tidak pasti, lalu justru dihadapkan pada proses rekayasa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang seakan rumit, yang dapat mengkriminalisasi klien kami," ulasnya.

Khresna menilai, bila hal ini dibiarkan maka benar dan nyata jika risiko yang dihadapi investor yang mengerjaan proyek tanpa APBN atau APBD di Indonesia bukanlah keuntungan, melainkan jeruji besi. Bahkan, bukan tidak mungkin, jika penzaliman ini terwujud dan tersebar ke masyarakat luas dan internasional, hancurlah kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia.

"Sudahlah risiko tinggi, keluar uang banyak, dihantui pidana penjara pula. Sungguh Ironis dan menyedihkan," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Kejati NTT menetapkan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset sekaligus pengguna barang Thelma D S dan Direktur PT SIM Heri Pranyoto sebagai tersangka dugaan korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 3,1 hektare. Jaksa menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. 

Berdasarkan perhitungan ahli appraisal Pemprov NTT perbuatan kedua tersangka dinilai mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp8,5 miliar. Sebab, nilai kerja sama pemanfaatan aset dengan skema bangun guna serah (BGS) yang terjalin sejak 2014 itu terlalu rendah.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat pun sudah memutus kerja sama dengan PT SIM pada 2020. PT SIM lalu mengadukan pemutusan kerja sama tersebut ke Ombudsman. 

Adapun, PT SIM memanfaatkan lahan milik Pemprov NTT dengan membangun Hotel Plago. Berdasarkan temuan tim auditor BPK pada 2021, klaim Pidsus Kejati NTT, bahwa nilai kontribusi kerja sama antara Pemprov NTT dengan PT SIM sangat rendah, sehingga disarankan untuk melakukan revisi terhadap perjanjian tersebut, namun tidak ada tanggapan dari PT SIM.

Adapun nilai kontribusi kerja sama itu sebesar Rp255 juta setiap tahun. Meski HGB dan IMB masih atas nama PT SIM, Pemprov NTT akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain, ditekankan Khresna, kliennya dalam berbisnis atau melakukan kerjasama bisnis telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Ia juga menjamin, kliennya telah melakukan sejumlah tahapan sebelum kerjasama itu terlaksana.

"Klien kami bahkan telah membangun dengan dana yang dikeluarkan dengan kocek sendiri mencapai kurang lebih senilai Rp25.000.000.000, kemudian dihentikan sepihak kerjasamanya dan diminta mengosongkan secara paksa, tanpa ada ganti rugi yang jelas," bebernya lagi. (tim redaksi)


#PTsaranainvestamamanggabar

#investor

#kasushukum

#kejatiNTT

#suratSP3

#jaksaagung

#STburhanuddin

#proyekdiNTT

Tidak ada komentar