Breaking News

Airlangga di Pusaran Kasus Minyak Goreng, Berpotensi Dijerat Pasal 55 dan 56 KUHP?

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Istimewa)

WELFARE.id-Nama Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto terus disebut dalam pusaran perkara minyak goreng. Anggota Tim Asistensi Kementerian Koordinator Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei salah satu dari lima terdakwa kasus korupsi minyak goreng bahkan berulang kali menyebut nama  Airlangga selama persidangan. 

Airlangga menurut Lin Che Wei berperan besar dalam membuat kebijakan penanganan kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2021-2022. Airlangga ditengarai mempengaruhi sejumlah kebijakan kelangkaan minyak goreng yang menguntungkan perusahaan kelapa sawit.

Oleb sebab itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyebut Airlangga berpotensi dijerat dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berkaitan dengan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Menanggapi adanya potensi jerat hukum terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Udayana (Unud) Bali Gede Made Suardana menyampaikan, Kejagung sebelum memutuskan Airlangga menjadi tersangka harus memiliki bukti yang cukup terlebih dahulu.

"Perannya Pak Airlangga bagaimana apakah dia juga misalnya menyetujui oh ada mark up ya, udah ada mark up naikin saja, tapi bukan dia (Airlangga) yang mengerjakan atau melakukan itu. Tapi itu dia turut serta artinya,” ujar Suardana, melansir fajarcoid, Senin (7/8/2023).

Suardana menambahkan, Pasal 55 dan Pasal 56 juga bisa dikenakan kepada Airlangga jika memang terbukti melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dengan para terdakwa. "Atau sudah bekerja sama dalam melakukan ada pemufakatan jahat di situ. Sekarang harus dilihat dulu, pelaku utamanya siapa yang dibidik oleh Jaksa Agung. Katakanlah si A, si A berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang perannya Airlangga Hartarto apakah selaku menteri ataukah secara dia sebagai pemegang perusahaan misalnya,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, jika itu benar terbukti di persidangan, bahwa Airlangga ikut serta atau terlibat dalam pemufakatan jahat tersebut, Airlangga baik kapasitasnya sebagai menteri maupun pengusaha sudah termasuk melakukan korupsi karena telah merugikan keuangan negara. "Mau tidak mau juga baik dia sebagai menteri atau sebagai pengusaha karena itu adalah uang negara pasti masuk kategori korupsi hanya persoalannya perannya dia. Peran Pak Airlangga itu dia sebagai apa, apakah dia turut serta, tetapi bisa juga dia menikmati hal itu. Bisa juga karena sama-sama menikmati keuntungan dari korupsi itu dia dapatkan kan bisa jadi begitu,” paparnya panjang lebar.

Namun, kepastian status hukum terkait Airlangga Hartato, Suardana meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari pihak Kejagung. Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran Gede Panca Astawa mempertanyakan juga ikut mempertanyakan Kejagung sampai melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga.

Padahal, lanjutnya, dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng ini sudah ada lima orang yang dihukum atau vonis dan persoalan minyak goreng sudah normal kembali. Adapun, lima tersangka yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana (IWW); Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT).

Kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri atau Permata Hijau Group, Stanley MA (SM); General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang (PTS); dan penasihat kebijakan atau analisa pada Independen Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei (LCW). "Nah masalahnya kenapa kemudian diungkit lagi? Itu pertanyaan saya,” kata Gede Panca kepada wartawan, dikutip Senin (7/8/2023).

Disamping itu, ia juga bertanya-tanya apa motivasi penyidik jaksa memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Apakah terkait dengan kebijakan Menteri Koordinator Perekonomian bicara tentang perekonomian secara umum.

“Namanya Kemenko Perekonomian mengoordinir beberapa kementerian, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kementan dan seterusnya. Artinya, kebijakan di bidang perekonomian tentu disepakati oleh semua kementerian yang ada yg dikoordinir, termasuk yang menyangkut minyak goreng,” ujarnya.

Sekarang, kata dia, persoalan minyak goreng sudah selesai dengan ditetapkan lima orang tersangka, bahkan tengah menjalani hukuman. "Minyak goreng sudah kembali normal tidak lagi seperti dulu, hilang di pasaran, harganya meroket yang meresahkan masyarakat. Karena itu pertanyaan saya apa yang dipersoalkan kembali,” ulasnya lagi.

Ia menduga, diperiksanya Airlangga sebagai saksi dalam kasus minyak goreng, kemungkinan untuk mengonfirmasi apakah pernah mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian pada umumnya dan khususnya minyak goreng. "Enggak salah kalau beliau dimintai keterangan seperti itu. Enggak ada masalah menurut saya. Yang jelas, pasti ada korelasi dalam arti hubungan kerja. Cuma apakah kemudian kebijakan itu bisa dikriminalisasi,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengira Airlangga dimintai keterangan terkait kebijakan tentang minyak goreng yang berubah-ubah, sehingga menimbulkan kebingungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang itu. "Mungkin Pak Airlangga dimintai keterangan ada apa sebenarnya terjadi perubahan-perubahan terus. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang minyak goreng. Ya tentu yang tahu itu Kejaksaan Agung,” tuntasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyampaikan, jika ditemukan alat bukti yang cukup dan kuat, Airlangga Hartarto berpotensi dijerat dengan pasal penyertaan dalam kasus ini. Pasal-pasal yang kemungkinan akan digunakan adalah Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang berkaitan dengan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

"Kalau ternyata sama, dia 55 56, bersama-sama dia, memang kehendak dia, itu yang lagi diuji. Nah makanya perlu pemeriksaan lagi," ucapnya.

Penerapan pasal tersebut semakin dimungkinkan, sebab perkara perorangan korupsi minyak goreng sudah terbukti di pengadilan. Baik di pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, telah terbukti ada perbuatan melawan hukum.

"Yang di pengadilan kan sudah diputus bahwa ternyata ini memang ada permainan kan," tuntasnya. (tim redaksi)


#airlanggahartarto

#kejagung

#kasuskorupsiminyakgoreng

#menkoperekonomian

#ketumpartaigolkar

#pakarhukum

#pemeriksaansaksi

Tidak ada komentar