Breaking News

Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Dinilai Mengada-ada, DPR: Kok Baru Ngomong Sekarang?

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. ( Istimewa/ net)


 WELFARE.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekonyong-konyong mengusulkan pembahasan agar Pilkada Serentak 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (12/7/2023).

Menurut Bagja, ada sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pilkada karena berdekatan dengan pergantian presiden dan DPR. Adapun masalah yang dimaksud Bagja antara lain, soal pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru. Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja, dikutip dari keterangannya, Jumat (14/7/2023). Maka itu, ia memutuskan adanya pembahasan mengenai opsi penundaan pilkada serentak.

"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ucap Bagja. Ia juga menyoroti pilkada di Makassar yang sebelumnya terdapat gangguan kemanan sehingga memerlukan pengerahan keamanan dari kepolisian sekitar.

"Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ucapnya lagi. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menilai Bawaslu mengada-ada.

"Usul Bawaslu menyangkut penundaan Pilkada Serentak 27 November 2024 dengan alasan Presiden baru dilantik dan masalah keamanan menurut saya mengada-ada dan bukan ranah bawaslu," kata Junimart kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Junimart juga menyoroti sikap Bawaslu yang tiba-tiba berubah menjadi tidak mendukung Pilkada diadakan 2024. Menurutnya, selama rapat kerja hingga rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Bawaslu tidak pernah keberatan.

"Beberapa kali Raker dan RDP dengan penyelenggara Pemilu (termasuk Bawaslu) pembahasan tentang penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 di Komisi II DPR-RI tidak pernah berkeberatan," akunya.

"Kenapa harus sekarang Bawaslu membuat statement begini? Sebaiknya Bawaslu profesional fokus kerja saja sesuai aturan untuk persiapan tahapan Pilpres dan Pileg," lanjutnya. Tak hanya itu, Junimart juga menilai keamanan bukanlah ranah Bawaslu. 

Ia menegaskan, itu ranah penegak hukum. "Masalah keamanan urusan penegak hukum bukan Bawaslu. Bawaslu hanya mengawasi pelaksanaan, penyelenggara, peserta Pemilu," tegasnya.

Sementara itu, Partai Nasdem mengatakan, usulan Bawaslu terkait opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 harus dibahas bersama KPU, pemerintah, dan semua pihak terkait. "Usulan itu perlu dibahas dengan KPU, pemerintah, dan semua yang terkait," kata Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi, melansir cnnindonesia, Jumat (14/7/2023).

Ketika ditanyai soal sikap Nasdem apakah Pilkada 2024 nanti perlu ditunda atau tidak, Gus Choi kembali menekankan hal itu perlu dibicarakan terlebih dulu. Ia menyampaikan usulan tersebut patut dipertimbangkan, namun memang harus melalui diskusi yang mendalam.

"Boleh dipertimbangkan," singkatnya. Sedangkan Deputi Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah belum akan mengubah jadwal Pilkada 2024. 

Mereka tetap merujuk ke jadwal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Tidak (akan mempertimbangkan usul Bawaslu). Pemerintah masih berpegang pada undang-undang yang ada. Bahwa undang-undang mengatur Pilkada November 2024," tekannya. (tim redaksi)


#pilkadaserentak2024

#isupenundaanpilkadaserentak2024

#bawaslu

#ketuabawaslurahmatbagja

#DPR

#bawasluusulpilkadaserentakditunda

Tidak ada komentar