Breaking News

Terkait Dugaan Korupsi di PTPN XI, KPK Geledah Kantor dan Rumah di Jawa Timur

 
Gedung KPK. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen transaksi jual beli lahan terkait kasus pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI. Dokumen diamankan saat tim penyidik KPK menggelar penggeledahan pada sejumlah lokasi di Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

Lokasi yang digeledah, yakni kantor PTPN XI di Surabaya, perusahaan Gula Assembagoes di Situbondo. Lalu sejumlah kantor pihak swasta dan kediaman pihak terkait lainnya di Kota Surabaya dan Malang.

"Tim Penyidik KPK pada Jumat (14/7/2023) telah selesai menggeledah beberapa lokasi di wilayah Jawa Timur," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (17/7/2023). Ali mengatakan, sejumlah bukti ditemukan dari penggeledahan tersebut, termasuk sejumlah bukti dokumen perihal transaksi jual beli lahan.

"Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan antara lain, berbagai dokumen transaksi jual beli lahan dan alat elektronik yang memiliki sangkut paut dengan perkara," bebernya. Sedangkan proses analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara.

Ali mengatakan, dugaan korupsi di PTPN XI itu terkait pengadaan lahan HGU perkebunan tebu. Namun, Ali belum merincikan detail perkara tersebut.

"Ini belum kami sampaikan sebelumnya ya, ini proses penyidikan baru dugaan korupsi di PTPN XI terkait dengan dugaan pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan tebu di sana ya," tuturnya.

KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Adapun saksi-saksi dalam dugaan korupsi tersebut juga akan diperiksa.

"Hari ini dan beberapa waktu ke depan tim masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dengan melakukan penggeledahan dan ke depan tentu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan," bebernya.

Sementara itu, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III menyatakan, menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK. "Penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati, guna mencari kebenaran atas dugaan kasus yang terjadi,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, M Arifin Firdaus dalam keterangannya, dikutip Senin (17/7/2023).

Ia memastikan, pihaknya tetap mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum. Pihaknya memegang teguh komitmen menjaga integritas dalam menjalankan perusahaan.

"Perusahaan memiliki komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bidang hukum oleh pimpinan atau pihak manapun, maka PTPN akan menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (tim redaksi)


#kasusdugaankorupsiPTPNXI

#KPK

#KPKgedelahkantorPTPN

#komisipemberantasankorupsi

#kasusdugaankorupsipengadaanlahanHGU

#perusahaanBUMN

Tidak ada komentar