Breaking News

Temuan Komisi IV DPRD Maluku, Widya Murad dan Bendahara Diduga Buat Laporan Fiktif Dana Kwarda Rp2,5 Miliar

 
Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail. (Istimewa/ net)


WELFARE.id-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan adanya dugaan laporan pertanggungjawaban fiktif dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Dugaan tersebut muncul usai membaca LPJ Kwarda Maluku dalam LPJ APBD Gubernur Maluku tahun anggaran 2022.

Melansir tribunnewscom, Jumat (21/7/2023), adalah Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail dan bendaharanya yang diduga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Komisi IV DPRD Provinsi Maluku pun bertanya secara formil kepada pengurus kwarda Maluku terkait LPJ kwarda Maluku dalam LPJ APBD Gubernur Maluku tahun anggaran 2022.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Attapary mengatakan, saat dikonfirmasi secara formil pengurus mengatakan hanya Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi dan bendaharanya tak melibatkan pengurus dalam mengelola anggaran tersebut. Anggaran Rp2,5 miliar tersebut, merupakan dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku untuk kegiatan kwarda. 

"Penjelasan mereka, anggaran tersebut hanya dikelola oleh ketua kwarda dan bendahara. Tetapi tidak dalam institusi kwuarda guna dilakukan kegiatan yang pembiayaannya Rp2,5 miliar,” jelas Attapary kepada wartawan, dikutip Jumat (21/7/2023).

Pengurus Kwarda Pramuka Provinsi Maluku mengatakan, tak ada kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut. Komisi IV sendiri, lanjutnya, telah memanggil dinas-dinas terkait untuk memberikan penjelasan terkait anggaran tersebut.

Sayangnya, baik dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Biro Kesra, tidak ada satupun OPD yang hadir. Padahal, Komisi IV ingin mengetahui program dan kegiatan yang dibelanjakan dengan anggaran hibah sebesar Rp2,5 miliar agar tak simpang siur.

Mengingat ada pertangungjawaban dari anggaran tersebut dalam LPJ APBD Gubernur Maluku tahun 2022. "Memang kita menemukan Rp2,5 miliar hibah dari Pemprov ke kwuarda pramuka dan setelah berkomunikasi secara informal dengan para pengurus kwuarda. Mereka mengakui tidak ada kegiatan yang dilakukan tetapi ada pertangungjawaban,” jelasnya.

Akibat belum terkonfirmasinya asal sumber OPD yang memberikan hibah bagi Kwuarda Pramuka Maluku, Komisi IV telah memasukan persoalan ini dalam Daftar Iventaris Masalah (DIM). Hal ini agar dijawab oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Maluku.

Selain itu, komisi IV juga akan memanggil ketua Kwarda Pramuka Maluku guna dimintakan penjelasan terhadap dana hibah tersebut. "Ini yang menjadi catatan di komisi IV coba masukan dalam DIM guna meminta TPAD memberikan penjelasan karena kita tidak mau menjadi bola liar apalagi di internal kwuarda yang mempertanyakan Rp2,5 miliar hibah kepada kwarda,” tandasnya.

Melansir tribun-malukucom, Jumat (21/7/2023) Ketua Relawan Widya Pratiwi Murad, Ibrahim Ruhunussa (IR) menyayangkan penyampaian yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV Samson Attapary terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban fiktif Ketua Kwarda Maluku dan Bendahara dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

"Pernyataan Ketua Komisi IV Provinsi Maluku Samson Attapary kepada Ketua Kwarda Maluku Widya Pratiwi dan juga Bendahara Kwarda Maluku pada sejumlah media terkait laporan pertanggungjawaban fiktif bantuan hibah Pemda Maluku dengan nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar merupakan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar,” jelas IR, dikutip Jumat (21/07/23).

IR menambahkan, setelah melakukan konfirmasi ternyata anggaran yang diterima Kwarda Maluku tidak mencapai Rp2,5 miliar melainkan Rp2 miliar dan telah diperiksa Badan Pemeriksaan Keungan (BPK). "Jika dirunut pernyataan Attapary tentu tidak mengacu pada data yang ada serta penggunaan anggaran yang telah di0eriksa BPK berarti telah melalui audit oleh lembaga negara. Artinya, tuduhan Attapary soal dana hibah Pemda Maluku sebesar Rp2,5 miliar merupakan hoax,” tegasnya.

Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, tiga periode itu, dirinya menyayangkan tuduhan Attapary yang cendrung menuduh Widya Murad, bahkan cenderung bertujuan merusak nama baik beliau. "Sebagai orang dekatnya Widya Pratiwi, saya menyayangkan tuduhan Attapary yang disematkan kepada seorang perempuan, seorang ibu yang juga memiliki anak dan keluarga tentu cara – cara yang dimainkan oleh Ketua Komisi IV tidak boleh dipakai dalam menjastis orang lain yang bertujuan untuk merusak nama baik Widya Pratiwi selaku Ketua Kwarda Maluku,” ungkapnya.

Untuk itu IR menyampaikan, agar Ketua Komisi IV Provinsi Maluku Samson Attapary lebih cermat dalam menyampaikan pemberitaan di media massa apa lagi bicara soal anggaran harus memiliki data yang akurat. (tim redaksi)


#dugaanLPJpalsu

#dugaanadanyalaporanpalsu

#LPJAPBDgubernurmaluku

#LPJfiktif

#dugaanpenyalahgunaanhibahpemprov

#ketuakwardagerakanpramukamaluku

#widyapratiwimuradismail

Tidak ada komentar