Breaking News

Tak Hanya Kasus Tambang Nikel Ilegal, Windu Aji Sutanto (WAS) Juga Tersangkut Perkara BTS Kominfo

 
Tersangka kasus dugaan tipikor tambang nikel ilegal di Konawe Utara, Sultra. ( Istimewa/ Dok.Fajar Sultra)


WELFARE.id-Pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM) Windu Aji Sutanto (WAS) sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di Sulawesi Tenggara. Namun, nama WAS ternyata juga berkaitan dengan kasus korupsi BTS Kominfo yang menjerat eks Menkominfo Johnny G Plate.

WAS menjadi salah satu orang yang terkait dalam kasus pembangunan menara pemancar atau BTS Kominfo, yang diduga merugikan negara Rp8 triliun. Hal itu diamini oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana.

"Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS, jawabannya iya," ujar Ketut, dikutip Jumat (21/7/2023). Hanya saja, Ketut menyampaikan, bahwa penahanan tersangka hanya berfokus pada kasus tambang ilegal yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penahanan Windu Aji bermula dari adanya Kerja Sama Operasional (KSO) antara Antam dengan PT Lawu Agung Mining (LAM) dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara atau Perusahaan Daerah Konawe Utara. Modusnya, Windu menjual hasil tambang nikel di wilayah IUP Antam menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya dari PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar blok Mandiodo, seolah-olah nikel tersebut bukan berasal dari Antam lalu dijual ke beberapa smelter di Morosi dan Morowali.

Berdasarkan perjanjian KSO, semua ore nikel hasil penambangan di wilayah IUP Antam harus diserahkan ke perusahaan tersebut. Sementara PT Lawu Agung Mining hanya mendapat upah selaku kontraktor pertambangan.

"Akan tetapi, pada kenyataannya PT Lawu Agung Mining mempekerjakan 39 perusahaan pertambangan sebagai kontraktor untuk melakukan penambangan ore nikel. Lalu menjual hasil tambang menggunakan Rencana Kerja Anggaran Biaya asli tapi palsu," bebernya. (tim redaksi)


#kasusdugaankorupsitambangnikelilegal

#winduajisutanto

#kasusdugaankorupsiBTSkominfo

#kejagung

#kejaksaanagung

#penambanganorenikel

#IUP

#izinusahapertambangan

Tidak ada komentar