Breaking News

Selain Ancam Mogok Kerja, Nakes Siap-Siap Uji Materi UU Kesehatan ke MK

Demo nakes menolak RUU Kesehatan. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Usai RUU Kesehatan disahkan menjadi UU,  Selasa (11/7/2023), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung meminta adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami minta ada hak uji materi Undang-Undang Kesehatan tersebut melalui judicial review di MK," kata Ketua PPNI Lampung Puji Sartono, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, hal tersebut karena banyak substansi dari pasal-pasal dalam UU Kesehatan tersebut yang berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warna negara. Padahal, seharusnya dijamin oleh konstitusi, namun diabaikan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

"Permasalahan kesehatan yang ada saat ini di Indonesia, jauh lebih penting untuk ditangani oleh pemerintah daripada membuat undang-undang baru. Masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia terutama di wilayah terpencil, yang seharusnya didahulukan," kritisnya.

PPNI menilai, bahwa keluhan pemerintah mengenai permasalahan kesehatan saat ini, seharusnya dijawab dengan penegasan pelaksanaan UU yang sudah ada, bukannya membuat undang-undang baru. "Pelaksanaan UU lama saja masih belum maksimal, namun sudah ada yang baru lagi. Dimana banyak mengganti konteks penting dalam kesehatan yang nantinya akan berdampak pada masyarakat luas," imbuhnya.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PPNI Provinsi Lampung Jasmen Nadaek menambahkan, bahwa sudut pandang prosedur penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan sejak awal memunculkan problematika hukum yang panjang di kalangan para ahli. Mulai pelanggaran asas, tidak terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan RUU sampai dengan terlanggarnya pilar pokok meaningful participation.

"Sehingga hal itu, telah cukup kuat sebagai dasar untuk mengatakan telah terjadinya procedural due process terhadap RUU tersebut. Sehingga secara formil apabila RUU Kesehatan ini dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, tentunya UU ini secara formil menjadi cacat hukum," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua PB IDI Adib Khumaidi menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum UU Kesehatan. Salah satunya, akan melakukan uji materi atau judicial review ke MK.

"Kita akan terus mengawal proses hukumnya, apakah ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Ini adalah sebagai bagian dari upaya perjuangan kita,” tuntasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah juga mengatakan, ada berbagai alasan pihaknya menolak UU kesehatan. Salah satunya, menghilangkan mandatory spending atau anggaran belanja yang sebelumnya sudah diatur UU.

"Mandatory spending yang semula 5% dari APBN dan 10% APBD. Apa yang terjadi kalau dihilangkan,” kata Harif yang terpantau di laman resmi Instagram dpp_ppni, dikutip Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, saat ini jumlah tenaga perawat di Indonesia lebih dari 80 ribu orang yang berstatus tenaga honorer dan sukarela. Bahkan, negara sekalipun tidak mampu memberikan kompensasi untuk nakes yang bekerja di daerah terpencil.

Oleh karena itu, pihaknya juga menyepakati akan melakukan aksi mogok kerja massal tenaga medis. Di mana, sejumlah pelayanan kesehatan akan diberhentikan hingga UU Kesehatan dicabut oleh pemerintah.

"PPNI telah mengadakan rapat kerja nasional pada tanggal 9-11 Juni lalu di Ambon. Salah satu keputusan yang diambil adalah mogok kerja nasional,” tegasnya.

Meski begitu, PPNI masih belum bisa memastikan kapan aksi mogok kerja ini dimulai. Sebab masih terus dikoordinasikan dengan organisasi profesi tenaga kesehatan lainnya.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Hal tersebut, lagi-lagi menuai polemik berbagai pihak, utamanya organisasi kesehatan. (tim redaksi)


#tenagakesehatan

#nakes

#UUkesehatan

#PPNI

#ancamannakesmogokkerja

#PBIDI

#ujimaterikeMK

#judicialreview

Tidak ada komentar