Breaking News

Ruwetnya Pinjol, Bikin 2,3 Juta Warga DKI Terlilit Utang Rp10,5 Triliun

Ilustrasi/ net


WELFARE.id-Pinjaman online (pinjol) makin marak. Peminatnya juga tak kalah banyak. Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi salah satu alasan orang menjadi nasabah pinjol. Mencengangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 2,3 juta pemilik rekening di DKI Jakarta terlilit pinjol senilai Rp10,5 triliun. 

Meski angkanya terlihat cukup besar, OJK mengaggapnya masih aman. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, TWP90 atau tingkat risiko kredit di DKI Jakarta hanya sebesar 3,23 persen. 

Angka tersebut bahkan di bawah nasional yang mencapai 3,36 persen. "Outstanding pinjaman P2P lending di DKI memang Rp10,5 triliun. Tapi yang penting TWP90 hari itu terkendali," kata Ogi dalam konferensi pers virtual, dikutip Rabu (5/7/2023).

Dalam aturannya, OJK menetapkan batas ketentuan atau threshold TWP90 di angka 5 persen. Penyaluran pinjaman P2P lending di ibu kota terbilang tinggi, bahkan, DKI Jakarta menduduki peringkat kedua pengguna pinjol terbanyak se-Indonesia.

Berbanding terbalik, justru belakangan, data OJK mencatat, aduan masyarakat soal pinjol ilegal mengalami penurunan. Hal itu didorong oleh penguatan koordinasi antara Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 kementerian dan lembaga.

"Sehingga jumlah pengaduan bulanan terkait investasi dan pinjaman online ilegal telah berada dalam tren yang menurun,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers daring, dikutip Rabu (5/7/2023).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu mengungkapkan, terdapat 1.222 pengaduan pada Januari 2023 dan jumlahnya terus turun dengan 275 pengaduan pada Juni 2023. Adapun penurunan terbesar yaitu untuk pengaduan atas pinjaman online ilegal.

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, lanjut Kiki, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Lebih lanjut, sejak awal Januari hingga 30 Juni 2023, OJK telah menerima 144.151 permintaan layanan, termasuk 10.071 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 933 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 4.663 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.402 merupakan pengaduan industri financial technology, 1.957 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 869 merupakan pengaduan industri asuransi, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

"Terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan. Baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran,” bebernya.

Dalam hal ini, terdapat 7.962 pengaduan yang terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK. Sedangkan 2.109 lagi pengaduan sedang dalam proses penyelesaian. (tim redaksi)


#OJK

#otoritasjasakeuangan

#penurunanjumlahaduanpinjolilegal

#pinjamanonline

#pinjol

#nasabahpinjol

#investasi

Tidak ada komentar