Breaking News

Puluhan Kapal hingga Pesawat dan Helikopter Disita Kejagung, Buntut Penahanan Terpidana Kasus Korupsi Mafia Minyak Goreng

Kejagung sita pesawat dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya.  (Istimewa)


WELFARE.id-Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita puluhan kapal dan dua unit pesawat terbang dalam penanganan perkara korupsi dugaan ekspor CPO. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan, penyitaan ini merupakan pengembangan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebelumnya. 

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, pada 15 Juni 2023. Itu sebabnya, mereka melakukan penyitaan terhadap kapal, helikopter, hingga pesawat terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga April 2022.

Penyitaan tersebut, lanjutnya, merupakan rangkaian dari operasi penggeledahan di tujuh lokasi berbeda yang dilakukan hingga Selasa (18/7/2023) lalu. "Telah melakukan penyitaan terhadap 56 unit kapal dengan 26 kapal milik PT PPK, 15 milik PT PSLS, dan 15 milik PT BBI; 1 unit Airbus Helicopter Deutschland MBB BK-117 D2 pemilik PT PAS, dan 1 unit pesawat Cessna 560 XL pemilik PT PAS," tutur Ketut kepada wartawan, dikutip Kamis (20/7/2023).

Menurut Ketut, penggeledahan yang dilakukan menyasar ke Kantor PT WNI dan PT MNA di Gedung B dan G Tower Lantai 7 Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kota Medan; Kantor PHG di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Kota Medan; dan Kantor PT MM di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 7.8, Tanjung Mulia, Kota Medan. Kemudian Kantor PT PAS di Jalan Platina IIIA, Lingkungan XIV, Titi Papan, Medan Deli, Kota Medan; Kantor PT ABP di Jalan Veteran Nomor 216 Belawan I, Medan Belawan; Kantor PHG di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan; dan Kantor Bank BCA Cabang Utama Medan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 15, Medan.

"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi yaitu FA, DM, KAR, R, ERL, AH, RK, SS, J, GS, DV, ER, AH, M, AS, SH, dan AH," sebutnya. Tidak ketinggalan, kata Ketut, pihaknya juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap helikopter dalam rangka penanganan kasus mafia minyak goreng.

"Terhadap satu unit helikopter jenis Bell 429, nomor registrasi 2946, nomor pendaftaran PK-CLP, nomor serial 57038, milik PT MAN, dan satu unit helikopter jenis EC 130 T2, nomor registrasi 3460, nomor pendaftaran PK-CFR, nomor serial 7783, milik PT MAN," tuntasnya.

Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan, pihak yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi atau tempat di mana para terpidana bekerja. Oleh karena itu, kata hakim, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Ketut mengatakan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp6,47 triliun akibat perkara ini. Selain itu, perbuatan para terpidana menimbulkan dampak siginifikan, yaitu menyebabkan kemahalan dan kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan masyarakat khususnya terhadap komoditi minyak goreng. (tim redaksi)


#kasusdugaankorupsieksporCPOdanturunannya

#kasusdugaankorupsiminyakgoreng

#kejagungsitaasetterpidanakasuseksporCPO

#kasuskorupsikorporasi

#kejagung

#kejaksaanagung

#sitaasetmafiaminyakgoreng

Tidak ada komentar