Breaking News

Premi LPS Naik di 2025, Alarm Bagi Perbankan Bermargin Tipis

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja. (Istimewa/ Dok.antara)


WELFARE.id-Perbankan akan mulai membayar premi restrukturisasi pada 2025. Perbankan Indonesia diwajibkan untuk membayar premi demi mendanai Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Aturan itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023. Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. 

Diperkirakan, pendapatan premi untuk industri perbankan berdasarkan PRP mencapai Rp1 triliun per tahun. Dalam 40 tahun ke depan, ditargetkan pendapatan premi tersebut sebesar 2% dari PDB tahun 2022.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kebijakan tersebut pada prinsipnya akan menambah beban perbankan. Namun, ia meyakini tidak terlalu memberatkan industri perbankan karena nilainya relatif rendah dibandingkan dengan keuntungan perusahaan.

"Dengan melihat kinerja perbankan yang saat ini juga sangat solid dan baik, tentu ini adalah salah satu prinsip best practice. Bahwa persiapan untuk menghadapi hal-hal yang buruk itu memang harus dilakukan pada saat-saat kita sedang betul-betul well performed. Sehingga tidak menambah beban yang signifikan kepada industri perbankan," ujarnya dalam Konferensi Pers RDK Bulanan Juni 2023, dikutip Kamis (6/7/2023).

Ia berharap, dengan pembayaran premi untuk mendanai program PRP ke depan, pihaknya berharap jika ada persoalan perbankan yang sifatnya sistemik, konsepnya tidak lagi dalam bentuk bailout dari pemerintah, tetapi memang sektor perbankan sendiri yang harus membangun. Sehingga, perusahaan bisa melakukan penyehatan kembali seandainya terjadi krisis keuangan.

Dirinya juga mengaku, sudah mendengar masukan dari industri perbankan. Dari situ, ada beberapa pertimbangan terkait dengan program PRP bagi perbankan. 

"Pertama, penguatan yang harus kita betul-betul nanti kita perkuat adalah penguatan pengaturan dan pengawasan otoritas sebagai dampak dari reformasi struktural. Kedua, juga ketahanan permodalan yang kuat sesuai dengan standar internasional dan kinerja intermediasi perbankan," rincinya.

Merespons kebijakan baru tersebut, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja sebagai perbankan swasta terbesar di Indonesia itu menilai, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 soal Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) tidak akan membebankan BCA dan nasabahnya. Menurutnya, profitabilitas BCA mendukung bank untuk mengikuti program ini nanti tanpa harus meningkatkan suku bunga bank.

 "Kalau profit kita masih besar, ya saya pikir nggak perlu dibebankan ke nasabah, ya. Tapi, kalau untuk bank-bank tertentu yang margin-nya udah tipis, ya. Wah, ini membebankan ya, pasti mereka bebankan (kenaikan suku bunga). Kalau dari BCA sih, rasanya kita nggak perlu membebankan (kenaikan suku bunga). Profitability kita mencukupi," ujar Jahja selepas Rapat Umum Anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Graha CIMB Niaga, Jakarta, dikutip Kamis (6/7/2023).

Jahja menyebut, kebijakan ini sebenarnya sudah lama didiskusikan, bahkan sudah dibahas secara mendalam oleh Perhimpunan Bank-Bank Indonesia (Perbanas). Maka dari itu, BCA mendukung peraturan yang sudah ditetapkan itu.

"Nah, saya pikir topik ini sudah dibicarakan cukup lama, ya. Sudah disampaikan di Perbanas juga, sudah digumuli mendalam. Saya pikir ya, apa yang sudah ditetapkan, ya kita akan dukung, lah. Karena itu memang bukan topik yang baru mendadak saja. Itu udah lama dibicarakan," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga tak memungkiri, mungkin saja peraturan ini berdampak pada kenaikan bunga bank. Tetapi ia meyakini pelaksanaan PRP tidak akan membebani perbankan karena margin perbankan masih besar.

"Mungkin bunga mereka naik, tapi saya nggak tahu, tapi kan kalau dilihat margin perbankan masih besar. Jadi Anda nggak usah takut mungkin dia akan lebih kompetitif," ujar Purbaya kepada wartawan, bulan sebelumnya.

Ia yakin, perbankan dapat menyanggupi peraturan ini karena pihaknya sudah memperhitungkan pelaksanaan PRP. Adapun, perkiraan pendapatan premi berdasarkan PRP sebesar Rp1 triliun per tahun, untuk industri perbankan. 

Dalam 40 tahun ke depan, ditargetkan pendapatan premi sebesar 2% dari PDB tahun 2022. "Jadi targetnya nggak tumbuh, jadi itu masih kecil dan saya pikir kalau sebesar itu (Rp1 triliun per tahun) tidak akan mengganggu perbankan dan bahkan ke depan akan lebih memperkuat confidence masyarakat pelaku bisnis ke perbankan dan ke negara kita sendiri," ulasnya.

Ia menjelaskan PRP ini juga dapat meyakinkan kepada masyarakat dan perbankan, tidak perlu ada kepanikan saat terjadi krisis keuangan. Purbaya menyebut saat krisis keuangan 1998 yang memicu krisis perbankan nasional, bank telah membebani masyarakat dan negara untuk menutup kerugiannya. (tim redaksi)


#perbankan

#aturanbaru

#kenaikanpremiLPS

#premirestrukturisasi

#lembagapenjaminsimpanan

#otoritasjasakeuangan

#OJK

#krisisperbankannasional

#bailout

#BCA

Tidak ada komentar