Breaking News

Ponpes Al-Zaytun Bakal Diambil Alih Pemerintah, Proses Pidana Panji Gumilang Jalan Terus

 
Menkopolhukam Mahfud MD. (Istimewa/ net)


WELFARE.id-Meski tengah menuai prokontra, Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun tidak akan dibubarkan. Namun, pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  memastikan bakal menuntaskan dugaan tindak pidana pemimpin Al-Zaytun Panji Gumilang agar tak berlarut-larut.

"Ini kita kerjakan betul tindak pidana. Jadi Al-Zaytun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang. Karena tahun 2022 sudah muncul, setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi. Sekarang selesaikan. Dengan catatan, Al-Zaytun sebagai ponpes (pondok pesantren) itu tidak akan dibubarkan," tegas Mahfud, dikutip Rabu (12/7/2023).

Tapi Panji Gumilang, yang merupakan tokoh di Ponpes Al-Zaytun, sambung Mahfud, tindak pidananya akan diselesaikan. "Agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik," imbuhnya.

Ia menduga, ada penyalahgunaan aset-aset Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan keluarga sebagai pimpinan ponpes tersebut. Beberapa aset yang diduga disalahgunakan itu antara lain, tanah milik Ponpes Al-Zaytun yang sertifikat kepemilikannya diatasnamakan Panji Gumilang dan keluarganya.

"Kami sudah melaporkan (ke Bareskrim Polri) adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekayaan Al-Zaytun. Karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya," beber Mahfud.

Menurutnya, hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. "Pokoknya, jumlahnya itu 295 sertifikat. Masih dicari lagi kalau ada nama samaran untuk sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain, sehingga sekarang belum ditemukan," ulasnya lagi.

Mahfud menjelaskan, para pemegang sertifikat itu ialah atas nama Abdussalam Raden Panji Gumilang, yang diketahui mengantongi 107 sertifikat tanah dengan luas lahan kurang lebih 806.000 meter persegi. Lalu, ada pula 22 sertifikat dengan luas tanah 142.500 meter persegi atas nama Farida Al Widad.

"Kemudian, atas nama Imam Prawoto, ini yang sering disebut Abu Toto, sebanyak 35 bidang dengan luas 89.700 sekian meter persegi. Kemudian, Achmad Prawiro Utomo sembilan bidang (tanah) 159.000 meter persegi. Ada Ikhwan Triatmo enam bidang dengan 69.000 meter persegi. Kemudian, Anis Khairunnisa, yang diduga istri atau anaknya berdasar riwayat hidup, 43 bidang, itu seluas 442.000 meter persegi. Kemudian, ada Hakim Prasodjo 30 bidang atau 31 sertifikat; dan yang terakhir Sofia Al Widad sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 meter persegi," paparnya panjang lebar, mengutip data dari BPN per 11 Juli 2023.

"Ada Abu Toto, ada macam-macamlah, dan sebagainya. Kami masih cari itu dan ini kami kerjakan betul. Ini tindak pidana," tambah Mahfud. Mahfud menjelaskan, Al-Zaytun tetap dapat beroperasi dan pemerintah akan memberikan pembinaan. 

Sebab, sambung dia, produk pendidikan yang diberikan pondok pesantren ini dinilai baik. Mahfud menuturkan, pemerintah mengakui para santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Zaytun baik. 

Ia menyebut Ponpes Al-Zaytun akan dibina oleh Kementerian Agama. "Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotoran-kotoran di dalam pelaksanaannya. Tetap, Ponpes Al-Zaytun dan seluruh sekolah dan pesantrennya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa. Akan terus berjalan, dibina oleh pemerintah pemikiran agamanya," ulasnya lagi.

Sebelumnya, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Dinaikkannya status kasus ke tahap penyidikan setelah penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

"Kami sampaikan selesai pemeriksaan penyidik telah (melakukan) gelar perkara bahwa perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Mulai besok melakukan upaya-upaya penyidikan,” tegas Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dalam kasus ini, Panji dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 lalu. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar ketentuan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama. (tim redaksi)


#panjigumilang

#pondokpesantrenalzaytun

#prokontraponpesalzaytun

#dugaanadanyatindakpidana

#bareskrimpolri

#proseshukum

Tidak ada komentar