Breaking News

PM Belanda Mark Rutte Mengundurkan Diri, Tak Ada Kata Sepakat Soal Imigran

 

PM Belanda Mark Rutte yang baru saja mengundurkan diri, Jumat (7/7/2023). (Istimewa/ net)

WELFARE.id-Pemerintah Belanda tumbang, Jumat (7/7/2023). Kejadian itu terjadi, usai koalisi partai yang berkuasa gagal mencapai kesepakatan soal pembatasan imigran di negeri kincir angin itu. 

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang baru saja meminta maaf kepada Indonesia dan secara resmi mengakui kemerdekaan RI itu pun mengumumkan untuk meletakkan jabatan kabinetnya. Pengunduran dirinya akan diajukan kepada Raja Belanda sesegera mungkin.

Sebagaimana diketahui, saat ini Belanda sedang diterpa krisis politik partai khususnya partai pendukung Mark Rutte di Parlemen. Dipicu oleh dorongan VVD, partai berhaluan konservatif yang dipimpin Rutte, untuk membatasi aliran pencari suaka ke Belanda. 

Usulan tersebut ditolak oleh dua dari empat partai koalisi pemerintah. "Saya akan segera menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada raja atas nama pemerintah," ucap Rutte melansir AFP, Sabtu (8/7/2023).

Koalisi partai pendukung Rutte di parlemen tidak menemukan kata sepakat mengenai langkah membendung migrasi. Rutte dikabarkan memberi usul untuk membatasi kerabat pengungsi perang masuk Belanda maksimal 200 orang tiap bulan.

Rutte mengaku punya rencana struktural untuk mengatasi pengungsi di Belanda. Diketahui, tahun lalu terungkap bahwa pusat migrasi penuh sesak oleh imigran hingga seorang bayi meninggal dunia. 

Ratusan orang pun tidur di tempat terbuka. Akan tetapi, partai-partai pendukungnya punya pandangan berbeda tentang apa yang perlu dilakukan terhadap imigran. 

Rutte merasa sulit untuk mencapai kesepakatan jika melihat pandangan partai-partai politik saat ini. Atas dasar itu ia memilih untuk mundur. 

"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa perbedaan yang ada tidak dapat diatasi," tegasnya. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh kelompok oposisi yang langsung menyerukan untuk pemilihan umum yang baru.

Bahkan sebelum Rutte mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya. Kendati sudah tumbang, koalisi Rutte tetap akan menjalankan fungsi sebagai pemerintah sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu yang baru digelar. 

Proses ini biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Kantor berita ANP melaporkan, Sabtu (8/7/2023), Komisi Pemilihan Umum Belanda menyatakan bahwa pemilu mungkin baru bisa digelar setelah pertengahan November.

Dengan menyandang status sebagai pemerintah sementara, Kabinet Rutte kini tidak dapat lagi memutuskan kebijakan baru pemerintah. Akan tetapi, sang perdana menteri mengatakan, kondisi tersebut tidak akan memengaruhi dukungan Belanda untuk Ukraina.

Sebatas informasi, permohonan suaka di Belanda melonjak lebih dari 30 persen dibandingkan dengan tahun lalu menembus 46.000 aplikasi. Amsterdam pun telah memproyeksikan jumlah tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari 70.000 aplikasi pada tahun ini, melampaui rekor tertinggi sebelumnya pada 2015.

Situasi ini semakin membebani fasilitas suaka yang dimiliki Belanda. Selama beberapa bulan tahun lalu, ratusan pengungsi terpaksa tidur di tempat yang tak layak. 

Mereka hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tanpa akses air minum, fasilitas sanitasi, atau perawatan kesehatan. Rutte adalah pemimpin pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda. Politikus berumur 56 tahun itu juga menjadi kepala pemerintahan paling senior di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hongaria. 

Dia diperkirakan kembali memimpin Partai VVD pada pemilihan berikutnya. Koalisi Rutte saat ini, yang mulai berkuasa pada Januari 2022, adalah pemerintahannya yang keempat berturut-turut sejak dia menjadi perdana menteri pada Oktober 2010. (tim redaksi)


#PMbelandamengundurkandiri

#pemerintahanbelandatumbang

#krisispolitik

#masalahpengungsi

#partaiVVD

#politikbelanda

#persiapanpemilubelanda

#PMbelandamarkrutte

Tidak ada komentar