Breaking News

Pertahankan Mandatory Spending Sebesar 5%, Salah Satu Alasan Partai Demokrat Tolak Pengesahan UU Kesehatan

 
Selain mandatory spending, ketentuan yang mengatur liberalisasi dokter dan tenaga medis asing untuk menjalankan praktik di Indonesia di UU Kesehatan menjadi sorotan. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Meski dua partai di DPR menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi UU, namun sebagai suara minoritas, Partai Demokrat dan PKS tidak bisa berbuat banyak. UU Kesehatan telah disahkan, Selasa (11/7/2023).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang.

 "Ada dua poin utama yang disarankan oleh Partai Demokrat, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan serta liberalisasi dokter dan tenaga medis," kata Ibas, putra kedua Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikutip Kamis (13/7/2023).

Menurut dia, kala itu, fraksinya ingin meminta sedikit waktu kepada DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah isu, yang menurut Fraksi Demokrat penting diwadahi dalam RUU Kesehatan. Diantaranya kewajiban negara dan pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran bagi sektor kesehatan dalam bentuk mandatory spending.

"Kami ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas," ujarnya. 

Ibas menyebut, UU Kesehatan tahun 2009 pada era pemerintahan Presiden SBY sebetulnya telah mengalokasikan mandatory spending kesehatan sebesar 5 persen.

"Demokrat berpandangan, anggaran pendidikan saja bisa memiliki mandatory spending sebanyak 20 persen karena kita tahu angka dari kemajuan sumber daya manusia, salah satunya ya pendidikan. Maka kalau kita bicara usulan Demokrat, minimal tetap dipertahankan 5 persen, sesungguhnya menunjukkan keberpihakan negara kepada kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia,” jelas Ibas.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini juga menyampaikan masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilar utama dalam Human Development Index, jika dipelajari lebih lanjut dan didalami sebetulnya segaris dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang dulu pemerintahan SBY juga ikut menjadi bagian dalam menyusunnya.

"Jadi, Fraksi Partai Demokrat menginginkan mandatory spending 5 persen untuk bidang kesehatan tetap berjalan, bahkan kalau perlu ditingkatkan," harapnya.

Selain itu, sambungnya, materi terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis asing untuk menjalankan praktik di Indonesia juga menjadi sorotan.  Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat mendukung modernisasi rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga medis. 

Partai Demokrat menginginkan adanya kemajuan tidak hanya infrastruktur kesehatan, tetapi juga sumber daya, para dokter, para perawat, dan para tenaga lainnya.  Akan tetapi, tambah Ibas, liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan juga tidak tepat dan tidak adil. 

Hal itu sama seperti saat protes dan marah rakyat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dalam satu bidang usaha skala tertentu.

 "Dan ini menurut kami tidak tepat dan tidak adil. Ingat, dokter di Indonesia juga kalau mau berpraktik di luar negeri ada aturan-aturannya," tegasnya.

Maka itu, ia menggarisbawahi, bahwa partainya tidak menghambat modernisasi dari aspek aturan bagi rumah sakit dan tenaga medisnya, tetapi seluruh aturan yang adil bagi dokter-dokter Indonesia sebagaimana yang juga berlaku di negara-negara lain. 

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka para tenaga medis dan dokter yang telah menjalankan tugas fungsinya dengan sangat baik, termasuk memberikan masukan, saran, perbaikan, yang tidak sedikit mau juga dilakukan perbaikan, pembenahan, dan kritik,” tuturnya.

Sementara itu, sang kakak yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, ada sejumlah substansi dalam UU tersebut yang tidak bisa menjawab harapan tenaga kesehatan di Indonesia. "Memang ada sejumlah substansi yang menurut kami tidak bisa menjawab harapan dari dokter dan tenaga kesehatan, ada masalah keadilan di situ," ulasnya.

AHY mengatakan salah satu poin penolakan Demokrat adalah partainya ingin mempertahankan mandatory spending atau jumlah anggaran yang wajib dipenuhi pemerintah di bidang kesehatan. Menurut AHY, keberadaan aturan itu dapat membuat kondisi sektor kesehatan di Indonesia semakin baik.

Sedangkan Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, penyusunan RUU Kesehatan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Beberapa indikasinya adalah dengan proses konsultasi yang singkat dan tidak dipublikasikannya naskah final kepada publik secara resmi sebelum pengesahan. 

Selain itu, pengesahan ini juga mengabaikan rekomendasi masyarakat sipil terkait aspek formil dan materiil dalam RUU Kesehatan.

Diah mencatat setidaknya empat masalah dalam draf dan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kesehatan yang kini telah disahkan. 

Beberapa ketentuan bermasalah, di antaranya, perihal penghapusan mandatory spending sektor kesehatan sebesar 10% dari APBN dan APBD, beberapa kebijakan yang belum inklusif gender dan kelompok rentan, belum dilembagakannya peran kader kesehatan, hingga belum dimasukkannya pasal pengaturan iklan, promosi, dan sponsorship tembakau dalam RUU Kesehatan.

 "Pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang membuktikan pemerintah dan DPR RI mengabaikan aspirasi masyarakat sipil. Kami mengecam proses perumusan undang-undang yang seharusnya inklusif, partisipatif, transparan, dan berbasis bukti," tegasnya dalam keterangan resminya, Kamis (13/7/2023).

Karena itu, pihaknya mengecam keras pemerintah dan DPR RI yang tidak melibatkan publik secara bermakna, inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti dalam proses penyusunan dan pengesahan RUU Kesehatan.

 "Mendesak Presiden untuk meninjau dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan DPR RI," harapnya.

Merespons polemik prokontra di kalangan tenaga kesehatan, elemen LSM, dan partai penolak pengesahan UU Kesehatan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan sejumlah pengaruh dari pengesahan UU Kesehatan pada perbaikan sistem layanan kesehatan di Indonesia yang lebih baik. 

"Dari semula fokus mengobati, menjadi mencegah. Pemerintah sepakat dengan DPR tentang pentingnya layanan primer yang mengedepankan promotif dan preventif berdasar siklus hidup," ucapnya, mengemukakan pandangannya.  

Kemenkes juga fokus memperkuat aspek layanan promotif dan preventif sesuai siklus hidup masyarakat, berikut dengan penyediaan standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium hingga ke seluruh pelosok daerah. Budi mengatakan, UU Kesehatan juga menghadirkan akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah dengan penguatan layanan kesehatan rujukan, pemanfaatan telemedisin, pengampuan layanan prioritas, sampai layanan unggulan nasional berstandar internasional.

"Pemerintah sepakat dengan DPR melalui pemenuhan infrastruktur, SDM, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi telemedicine, dan pengampuan jejaring prioritas berstandar nasional dan internasional," rincinya. Menurutnya, justru UU Kesehatan membuka peluang bagi industri kesehatan di Tanah Air untuk tumbuh lebih mandiri tanpa bergantung pada kemampuan luar negeri.  

Untuk mendukung hal itu, Pemerintah memperkuat rantai pasok dari hulu sampai hilir serta menetapkan prioritas penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, hingga pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi di dalam negeri. Dikatakannya, UU Kesehatan menghadirkan sistem kesehatan yang lebih tangguh di masa wabah dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu siap dimobilisasi saat terjadi bencana.  

Pada sektor pembiayaan, lanjutnya, diharapkan sektor kesehatan jadi lebih efisien, transparan, dan efektif melalui anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada program kesehatan nasional yang menjadi pedoman jelas bagi pemerintah pusat dan daerah. 

"Pemerintah sepakat menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dikeluarkan dalam rencana induk bidang kesehatan sebagai pedoman jelas bagi pusat dan daerah," katanya.  

Ia juga menyebut, UU Kesehatan mengakomodasi distribusi tenaga kesehatan menjadi cukup dan merata di seluruh daerah melalui percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau collegium based.

 "Izin praktik tenaga kesehatan lebih cepat, mudah, dan sederhana melalui penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup tanpa menghilangkan fungsi penjagaan mutu dan kompetensi," urainya lagi.

Ia menambahkan, UU Kesehatan melindungi tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi, menjadi terlindungi secara khusus, baik dari risiko kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Melalui UU Kesehatan, Pemerintah menghadirkan sistem informasi terintegrasi agar setiap orang lebih mudah mengakses data kesehatan yang dimiliki tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.

"Teknologi kesehatan menjadi terdepan dengan pemanfaatan teknologi genom atau biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi," tuntasnya. (tim redaksi)


#prokontraUUkesehatan

#polemikUUkesehatan

#partaidemokrattolakpengesahanUUkesehatan

#alasanpartaidemokrattolakUUkesehatan

#menterikesehatan

#UUkesehatan

#tenagakesehatan

Tidak ada komentar