Breaking News

Operasi Patuh Jaya Digelar Hari Ini, Tilang Manual Kembali Berlaku Tapi Ada Syaratnya

Tilang manual. (Ilustrasi/ net)

WELFARE.id-Tilang manual kembali diberlakukan hingga 23 Juli 2023 mendatang. Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya mulai Senin (10/7/2023) hari ini. 

"(Tujuannya) meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas untuk keamanan keselamatan ketertiban lalu lintas," jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, dikutip Senin (10/7/2023). Informasi soal pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023 ini turut diunggah dalam akun Instagran @tmcpoldametro. Dalam unggahan itu disebutkan ada 14 pelanggaran yang menjadi target operasi.

Adapun 14 pelanggaran itu yakni melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan HP saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM.

Kemudian, sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar, kendaraan yang tidak dilengkapi STNK.

Pelanggaran selanjutnya yang disasar yakni pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar marka atau bahu jalan, kendaraan yang memasang rotator atau sirine, hingga penertiban kendaraan roda empat yang memakai pelat RFS atau RFP.

Ya, Korps Lalu Lintas Polri saat ini sudah memberlakukan kembali tindak tilang manual untuk menindak pelanggaran yang tak terekam ETLE atau tilang elektonik. Tapi, tidak semua anggota kepolisan bisa melakukan tindakan penilangan. 

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi anggotanya apabila ingin melakukan tindak tilang manual. Menurutnya, petugas yang dapat melakukan penilangan harus memiliki sertifikat. 

Ini didapatkan melalui pendidikan kejuruan yang nantinya akan diberikan sertifikat untuk melakukan tindak tilang. "Arahan Bapak Kapolri sudah jelas, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang, karena ini juga konsekuensinya nanti ada kaitannya dengan insentif,” kata Irjen Pol Firman seperti dikutip dalam kanal YouTube Komisi III DPR RI, Senin (10/7/2023).

Kakorlantas menegaskan, agar tidak menugaskan petugas yang belum mengikuti pendidikan kejuruan. "Semoga dari dana tilang ini juga akan diturunkan dana insentif baik yang di back office memegang ETLE maupun petugas yang ada di lapangan. Kita ingin mendorong anggota kita yang malas ikut dikjur tidak kita kasih tilang, biasanya mereka cuma mau di jalan. Kita bilang harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu baru dia dikasih tilang,” tegasnya lagi. 

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas Firman juga menyebutkan, dana tilang yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan penambahan alat penegakkan hukum. Ia ingin menghapus stigma masyarakat bahwa dana tilang masuk ke kantong petugas kepolisian. 

"Korlantas ini baru bisa ditandatangani tahun ini, bersama Jaksa Agung dan dari MA menandatangani kesepahaman tentang pemanfaatan dana tilang. Jadi selama ini masyarakat tahunya kalau tilang itu uang masuk ke polisi,” ucap Firman. 

Ia berusaha meyakinkan, bahwa pemanfaatan dana tilang ini melalui Menteri Keuangan. "Kami fokuskan ke insentif dan penambahan alat-alat penegakan hukum lalu lintas,” tuntasnya. (tim redaksi)


#surattilang

#operasipatuhjaya

#korlantaspolri

#poldametrojaya

#tilangmanualdiberlakukankembali

#syarattilangmanual

#kapolri

#listyosigitprabowo

Tidak ada komentar