Breaking News

Jangan Sampai Mangkir Dua Kali, Airlangga Hartarto Ditunggu Penyidik Kejagung!

 

WELFARE.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dapat hadir memenuhi pemanggilan permintaan keterangan oleh tim penyidik pada Senin (24/7/2023). Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan diperiksa oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait lanjutan kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021-2022.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana mengatakan, surat undangan pemanggilan terhadap Airlangga sudah dilayangkan sejak Kamis (20/7/2023). "Mudah-mudahan undangan yang kita layangkan sejak Kamis kemarin sudah diterima. Dan hari Senin (hari ini), beliau bisa hadir,” kata Ketut, dikutip Senin (24/7/2023). 

Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua dilakukan penyidik, setelah Airlangga mangkir dari rencana pemeriksaan, Selasa (18/7/2023) pekan lalu. Karena itu, ia berharap agar Airlangga memenuhi pemanggilan kedua ini. 

"Harapan kita semua, siapapun yang diundang untuk diperiksa, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan semua taat terhadap hukum,” tegasnya.

Ketut menambahkan, pemeriksaan terhadap Airlangga dianggapnya penting, karena keterangan atas perannya sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku menko perekonomian. "Beliau diperiksa sebagai saksi, selaku menteri koordinator ekonomi yang mengetahui tentang perkara CPO ini,” imbuhnya.

Sementara itu, terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, akan memenuhi panggilan dari Kejagung. Pemanggilan tersebut terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

"Hadir-hadir," kata Airlangga singkat di Stadion Manahan, kepada wartawan, Minggu (23/7/2023). Ditanya apakah ada persiapan untuk memenuhi panggilan tersebut, Airlangga menjawab dengan berkelakar. 

Selanjutnya, ia memasuki mobil dan meninggalkan awak media. "Persiapan? Bekal kalau mau makan siang," singkatnya, sembari tersenyum.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidikan korupsi pemberian izin ekspor CPO ini merupakan kelanjutan yang ditangani oleh Jampidsus sejak Mei 2023. Kasus ini terkait krisis dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia 2021-2022 lalu. 

Dalam kasus tersebut, Kejagung berhasil memidanakan lima terdakwa perorangan. Putusan pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) menguatkan angka kerugian negara mencapai Rp6,4 triliun. 


Namun, putusan mahkamah juga menguatkan perbuatan para terdakwa adalah kebijakan korporasi yang merugikan keuangan negara. Dan membebankan pengembalian kerugian negara kepada para korporasi pengekspor minyak goreng.

Karena itu, pada Mei 2023, Jampidsus mengumumkan tiga tersangka korporasi sebagai tersangka. Di antaranya, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. 

Sebab itu, sambung Ketut, tim penyidikan di Jampidsus memerlukan penjelasan dari Airlangga selaku menko perekonomian dalam penyidikan baru terhadap tiga korporasi penyebab kerugian negara tersebut. "Sehingga penyidik Jampidsus, memiliki kepentingan untuk menggali dari sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudara AH. Menggali dari sisi evaluasi kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara yang cukup signifikan menurut putusan Mahkamah Agung sneilai kurang lebih (Rp) 6,4 triliun,” tuntasnya. (tim redaksi)


#airlanggahartarto

#menkoperekonomian

#ketuaumumpartaigolkar

#kasuskorupsieksporCPO

#pemeriksaansaksi

#kejaksaanagung

#kejagung

Tidak ada komentar