Breaking News

IMF Tentang Program Hilirisasi Nikel RI, 2 Menteri Jokowi Kompak Tegas

Tambang nikel. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) ikut campur dalam kebijakan hilirisasi nikel. IMF meminta kepada pemerintah untuk mencabut larangan ekspor komoditas, seperti nikel, secara bertahap. 

IMF dalam dokumen Article IV merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan tersebut dan tidak memperluas pelarangan ekspor ke komoditas lainnya. Pasalnya, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut dinilai IMF memberikan dampak rambatan bagi negara lainnya.

Menanggapi permintaan IMF tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi santai saran lembaga pemberi utang dunia itu. "IMF boleh punya pandangan, Indonesia memiliki kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri,” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023). 

Dia juga menyampaikan bahwa program hilirisasi pemerintah sejauh ini telah berhasil dan efektif meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. "Dengan keputusan itu, neraca pembayaran kita semakin kuat, jadi malah makin bagus,” paparnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menolak campur tangan asing, termasuk IMF dalam kebijakan hilirisasi nikel. Menurutnya, program hilirisasi pemerintah akan terus dilanjutkan. 

Ia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Namun, menurutnya IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.  

"IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Kedua, berdampak negatif pada negara lain," tegasnya, dikutip Selasa (4/7/2023).

Bahlil mengungkap fakta, bahwa pada periode 2016-2017, defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok mencapai USD18 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok tinggal USD1,5 miliar pada 2022. 

Bahkan, Indonesia mencatatkan surplus USD1 miliar dengan Tiongkok pada kuartal I/2023. "IMF jangan ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi, surplus neraca dagang kita 25 bulan sekarang. Neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan," bebernya.

Bahlil juga mengatakan, hilirisasi tambang masih akan jadi prioritas pemerintahan Jokowi. "Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin," tegasnya lagi.

Dengan berani, ia bahkan meminta kepada semua pihak termasuk IMF yang tidak suka dengan kebijakan larangan ekspor ini untuk menggugatnya ke jalur resmi seperti World Trade Organization (WTO). "Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekspor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan SMI dan Bahlil, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Pemerintah pun dinilai perlu berani dan siap menghadapi pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut. 

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho mengatakan, pihaknya mendukung sikap tegas pemerintah yang menolak rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bijih nikel. "Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/7/2023).

Ia juga menyebut, kebijakan hilirasi yang digalakkan pemerintahan Jokowi dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen pasca pandemi. 

Menurutnya, kinerja ekonomi yang positif seiring dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bahan mentah tambang itu, telah membuat adanya pihak asing yang terkesan kurang suka dengan langkah yang diambil Indonesia. Meski begitu, dirinya menyarankan pemerintah untuk tetap pada pendiriannya dan tak terpengaruh dengan pandangan pihak asing.

Justru, ia menyayangkan, lembaga sekaliber IMF seharusnya objektif dalam menghitung cost and benefit analysis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain. Lantaran, selama ini telah terjadi defisit neraca perdagangan yang cukup besar antara Indonesia dan negara pengimpor nikel, khususnya Tiongkok. 

Maka melalui kebijakan hilirisasi, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok kini tercatat surplus. Nilai ekspor produk nikel hasil olahan di dalam negeri bahkan tercatat mencapai USD30 miliar pada 2022, melonjak dibandingkan nilai ekspor pada 2017-2018 yang masih berbentuk barang mentah sebesar USD3,3 miliar. (tim redaksi)


#hilirisasinikel

#kebijakanhilirisasinikeldikritikIMF

#IMF

#menterikeuangan

#srimulyaniindrawati

#menteriinvestasi

#kepalaBKPM

#bahlillahadalia

#intervensiIMF

Tidak ada komentar