Breaking News

Catat! UU Kesehatan Disahkan, Berani Tolak Pasien Gawat Darurat Pengelola Faskes Siap-Siap Masuk Penjara!

UU Kesehatan. (Ilustrasi/ net)


 WELFARE.id-Di tengah polemik disahkannya Undang-Undang Pelayanan Kesehatan (UU Kesehatan). Di satu sisi diprotes tenaga kesehatan (nakes), tapi di sisi lain seperti secercah harapan bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, di dalam UU Kesehatan yang baru, mengatur ancaman pidana di bidang kesehatan. Salah satunya, jika manajemen rumah sakit berani mengabaikan pasien dalam situasi darurat.

Tindak pidana ini dapat menjerat pengelola fasilitas kesehatan (faskes), tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, dokumen tersebut didapatkannya dari Ketua Panja RUU Kesehatan Melkiades Laka Lena. 

Dalam Pasal 174 Ayat (1) disebutkan, faskes milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang mengalami situasi gawat darurat guna menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya kedisabilitasan. Kemudian, pada Pasal 174 Ayat (2) disampaikan bahwa faskes tak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka dan mendahulukan urusan administratif lebih dulu, sehingga menunda pelayanan kesehatan. 

Sementara itu, Pasal 275 Ayat (1) berisi kewajiban tenaga medis dan nakes memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat dan atau situasi bencana. Jika kewajiban yang diatur dalam dua pasal tersebut tidak dilakukan, maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 438 Ayat (1) yang berbunyi: Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan 275 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000. 

Lalu, Pasal 438 Ayat (2) menyatakan, bahwa pertolongan pertama tidak dilakukan dan menyebabkan kedisabilitasan dan kematian pada pasien, maka pimpinan faskes bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. (tim redaksi)


#UUkesehatan

#ancamanpidana

#pelayanankesehatanmasyarakat

#dilarangtolakpasiengawatdarurat

#situasigawatdarurat

#faskes

#rumahsakit

Tidak ada komentar