Breaking News

Baliho Ganjar Diturunkan di Muara Teweh, Ini Penjelasan TNI

 
Baliho bacapres Ganjar Pranowo yang tersebar di sejumlah titik di Indonesia. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Baliho dengan ukuran cukup besar berwajah bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, dicopot. Aksi penurunan baliho tersebut, terjadi di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Sabtu (15/7/2023).

Rupanya, pencopotan baliho itu bukan tanpa sebab. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, baliho tersebut terpampang di lahan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1013 Muara Teweh.

Maka itu, untuk menjaga netralitas TNI, pihaknya berinisiatif untuk menurunkan baliho tersebut. Ia mengklaim, penurunan baliho sudah sesuai prosedur.

"Pencopotan banner foto Balon Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada Sabtu 15 Juli 2023 adalah demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/7/2023). Dalam keterangannya, ia menyebut,  pencopotan tersebut berawal dari permohonan izin pemasangan banner kegiatan festival musik oleh putera Bupati Barito Utara Ahmad Gunadi.

Ia menyebut, Dandim 0103/ Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko menyadari keanehan saat melihat foto yang dikirimkan Ahmad melalui pesan singkat WhatsApp. Pasalnya persis di sebelah banner kegiatan festival musik, terdapat banner dengan foto Bacapres Ganjar Pranowo.

Usai melihat foto tersebut, Edi kemudian disebut memerintahkan Pasilog untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara guna mencopot banner tersebut. Lebih lanjut, Julius mengatakan, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sudah mewanti-wanti kepada prajurit untuk selalu berkomitmen netral untuk Pemilu 2024.

Ia menyebut ada lima penekanan dari Panglima TNI, pertama yaitu tak memihak dan memberi dukungan bagi partai politik mana pun termasuk pasangan calon yang diusung. "Kedua tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye," tegasnya.

Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberi arahan menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberi tanggapan atau komentar terhadap hasil hitung cepat sementara dari lembaga survei.

Terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberi dukungan kepada pasangan calon serta partai politik. Pencopotan ini sebelumnya viral dalam video di media sosial yang memperlihatkan baliho Ganjar diturunkan pihak Danramil Muara Teweh atas perintah Dandim Barito Utara.

Pencopotan ini sempat diprotes Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli, yang menyebut hal itu bisa menimbulkan persepsi negatif sebab TNI seharusnya netral. "Jika pun perlu ada penertiban baliho, yang berhak melakukannya adalah aparat Pemda. Misalnya Satpol PP. Bukan pihak militer," tegasnya.

Ia lantas menjelaskan, baliho Ganjar dipasang karena berada di lokasi yang bisa disewakan. "Itu baliho di papan reklame komersil. Artinya papan reklame itu disewakan untuk kepentingan apa saja. Kalau memang tidak boleh di lahan Makodim, harusnya jangan ada papan reklame di situ, ditumbangkan saja," katanya, kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Relawan pendukung Ganjar, kata Guntur Romli, hanya menyewa papan reklame untuk baliho Ganjar. Pendukung Ganjar disebut tidak mengurusi asal usul tanah yang ditempati dan menagih bukti pelanggaran terkait pemasangan itu.

"Kalaupun mau copot, buktikan dulu pelanggarannya, apa sewa menyewa tanah untuk papan reklame itu tidak boleh untuk politik?" tanyanya. Jika demikian, sambungnya, seharusnya penyewa reklame itu yang mengontak relawan Ganjar agar membatalkan pemasangan banner tersebut.

"Atau pakai Satpol PP nyopotnya. Oknum TNI itu tidak perlu pakai kata-kata intimidatif," kesalnya. (tim redaksi)


#balihobacapresganjardicopot

#muaratewehkalteng

#bacapresganjarpranowo

#hebohpenurunanbannerganjar

#netralitasTNI

#TNI

#tanggapankapuspenTNI

Tidak ada komentar