Breaking News

Bak Pisau Bermata Dua, Plus Minus UU Kesehatan Omnibus Law yang Baru Disahkan

 
Demo tenaga kesehatan menolak UU Kesehatan yang baru disahkan. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-UU Kesehatan telah disahkan DPR, Selasa lalu. UU tersebut bertujuan merevisi dan merevitalisasi hukum yang menghapus 9 undang-undang terkait kesehatan, di antaranya UU Keperawatan,UU Kebidanan, dan UU Praktik Kedokteran.

Sekaligus juga bertujuan melakukan beberapa perubahan pada sejumlah pasal pada 13 undang-undang. Termasuk di antaranya UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Berdasarkan sejumlah kajian, ada sejumlah dampak positif bagi masyarakat, dan ada juga efek negatifnya. Berikut rangkuman melansir berbagai sumber, Jumat (14/7/2023):

Dampak positif UU Kesehatan:

- UU Kesehatan akan mendorong kebijakan negara untuk fokus pada upaya mencegah masyarakat jatuh sakit (promotif dan preventif) dengan memberdayakan Posyandu dan Puskesmas. Masyarakat yang sehat akan mengurangi beban keuangan keluarga dan negara, serta mendorong ketahanan negara di mana masyarakat akan menjadi produktif.

- UU ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap dokter dan dokter spesialis serta fasilitas kesehatan yang berkualitas, sehingga masyarakat yang berobat menggunakan BPJS tidak didiskriminasi dan harus antre berhari-hari. Masyarakat kelas menengah dan atas tidak berbondong-bondong berobat keluar negeri.

- UU ini juga akan mengurangi harga obat-obatan dalam negeri serta menjamin ketersediaan obat-obat terbaru. Terutama untuk penyakit dengan tingkat kematian dan biaya tertinggi di Indonesia yaitu kanker, jantung, stroke, dan diabetes.

- UU dapat membuka pintu rezeki umat di tanah air melalui pembukaan lapangan pekerjaan di sektor kesehatan. Di mana upaya peningkatan ketahanan kesehatan akan mendorong produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri.

- Semangat UU Kesehatan memberikan perlindungan hukum untuk para dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mulia mereka yang di UU sebelumnya tidak ada.


Seperti pisau bermata dua, setiap UU pasti memiliki dampak negatif. Itu sebabnya, UU Kesehatan juga banyak menuai kritikan dari tenaga kesehatan dan berpotensi juga merugikan masyarakat:

- UU Kesehatan dikhawatirkan memudahkan tenaga kesehatan asing masuk, bekerja, dan membuka praktik di Indonesia. Itu artinya, kompetisi yang tidak sehat bisa terjadi di antara nakes lokal dan asing.

- UU Kesehatan juga dikhawatirkan bisa menjerat nakes ke dalam ranah hukum terkait pekerjaan mereka.

- Bukan hanya untuk tenaga kesehatan, masyarakat luas juga akan menerima kerugian dari disahkannya UU Kesehatan oleh DPR ini. Mandatory spending adalah wajib belanja dan ketentuan ini dihilangkan dalam UU kesehatan terbaru.

Padahal dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur besarannya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji. Nantinya, kebijakan ini akan membebani masyarakat. 

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, jika mandatory spending akan membebani biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat semakin besar. Melalui unggahan di situsnya, PKS mengatakan bahwa penghapusan ini merupakan langkah mundur dan bentuk dari upaya mengurangi tanggungjawab pemerintah di bidang kesehatan.

Padahal dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan tersebar dalam kepulauan, menjadkan layanan kesehatan bagi penduduk memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan anggaran yang besar untuk memberikan pelayanan kesehatan bahkan pada level standar minimum bagi masyarakat yang tersebar luas di berbagai pulau dan pelosok.

- UU Kesehatan membuka peluang penyalahgunaan data genomik pasien. Dalam UU kesehatan yang baru ada pasal yang mengatur ketentuan baru perihal teknologi kesehatan yang berkaitan dengan genomik masyarakat.

Berdasarkan pasal 338 UU Kesehatan, terdapat aturan terkait teknologi biomedis. Pemanfaatan teknologi biomedis itu termasuk mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik terkait organisme, jaringan, sel, biomolekul, dan teknologi biomedis lain.

Pengambilan data harus mendapat persetujuan dari pasien, akan tetapi, kewajiban mendapatkan persetujuan pasien itu dikecualikan dalam sejumlah perkara. Memang bukan hal baru, tapi UU Kesehatan bisa membuat data WNI terancam disalahgunakan. (tim redaksi)


#polemikUUkesehatan

#UUkesehatandisahkan

#UUkesehatan

#dampakpositifUUkesehatan

#dampaknegatifUUkesehatan

#nakes

Tidak ada komentar