Breaking News

30 Perusahaan Asuransi Minus Aktuaris, OJK Ancam Berlakukan Sanksi di Akhir Tahun

Gedung OJK. (Ilustrasi/ net)


 WELFARE.id-Demi membenahi industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan pengawasan ketat ke profesi penunjang industri seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Konsultan Aktuaria. Sejak awal tahun ini, OJK sudah mengultimatum 50 perusahaan asuransi untuk menunjuk aktuaris paling lambat 30 Juni 2023. 

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, baru 20 perusahaan yang memenuhi. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perusahaan asuransi terkendala karena masih khawatir terkait sertifikasi para calon aktuarisnya.

Sebagai gambaran, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) memiliki beberapa gelar untuk hasil ujian sertifikasinya, diantaranya, tingkat Ajun Aktuaris (Associate) dan tingkat Aktuaris (Fellow). Atas hal ini, OJK mendorong PAI, sebagai asosiasi untuk meluncurkan aktuaris yang berkualitas.

OJK juga menekankan pihaknya mengutamakan proses aktuaris tersebut yang terpenting harus berjalan. Bila perusahaan asuransi belum memperlihatkan perkembangan terkait appointed actuary-nya, OJK tak segan memberikan sanksi.

"Yang juni belum memenuhi, kita tentu kasih sanksi bertahap dan minta action plan. Kalau belum juga, OJK bisa kasih pembatasan usaha asuransi," tegasnya, dikutip Jumat (21/7/2023).

Ia pun mengingatkan perusahaan asuransi yang belum memenuhi syarat aktuaris itu untuk segera memenuhinya. Ogi pun memberi batas waktu hingga akhir tahun ini.

Jika tidak, OJK akan memberikan sanksi ke perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun sanksi yang dimaksud mulai dari peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

"Kalau tidak ada (aktuaris), bisa ditutup atau diturunkan statusnya bukan perusahaan asuransi, tapi broker asuransi saja," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, persoalan perusahaan asuransi tak kunjung memiliki aktuaris adalah karena biaya yang tinggi bagi seorang aktuaria. "Persoalannya hanya satu, biaya. Biaya seorang tenaga aktuaria ini enggak kecil, sehingga ini membebankan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (21/7/2023).

Ia melanjutkan, konsekuensi yang perlu dipenuhi perusahaan asuransi yakni ketika seorang aktuaris tersebut mengusulkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis harus diikuti dan tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, kata dia, ada pula biaya remunerasi yang merupakan intensif yang diterima karyawan perusahaan atas prestasinya.

"Tapi saya masih optimistis sampai akhir Desember ini harusnya fulfill semua, karena ada 430 sekian aktuaria di pasar. Sedangkan kita hanya kurang 30 aktuaria lagi, yang sebetulnya mereka sudah berproses. Tinggal mengajukan ke regulator untuk fit and proper,” yakinnya. (tim redaksi)


#profesiaktuaria

#perusahaanasuransi

#perusahaanasuransikekuranganaktuaris

#regulasi

#OJK

#sanksibagiperusahaanasuransi

Tidak ada komentar