Breaking News

12 Jam Dicecar Penyidik Kejagung Soal Kebijakan Ekspor CPO, Airlangga Hartarto Irit Bicara

 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto. (Istimewa/ net)

WELFARE.id-Setelah 12 jam diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya selesai diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7/2023). Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Airlangga dicecar 46 pertanyaan. Pantauan di lokasi, Airlangga diperiksa mulai pukul 08.40 WIB dan baru sekitar pukul 21.15 WIB.

Airlangga keluar dari pemeriksaan dengan wajah letih setelah 12 jam diperiksa. "Saya telah menjawab 46 pertanyaan," kata Airlangga kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Tak banyak berbicara, Airlangga dikawal ketat oleh sejumlah orang. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Airlangga dilakukan setelah penetapan tiga tersangka dari pihak korporasi. 

Pemeriksaan dilakukan untuk menggali kebijakan yang dikeluarkan karena mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,47 triun. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah tiga perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

"Digali terkait kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, dikutip Selasa (25/7/2023).

Merespons ada menteri di kabinetnya yang kembali berurusan dengan hukum, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan cawe-cawe terhadap proses hukum tersebut. "Ya, kita harus menghormati proses hukum di manapun. Di KPK, Kepolisian, Kejaksaan kita harus menghormati," tegasnya, saat ditemui wartawan di Malang, Jawa Timur, dikutip Selasa (25/7/2023).


Materi Penyelidikan


Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mendalami peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat terjadi kelangkaan minyak goreng (migor), sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara dan kesulitan di masyarakat. Kejaksaan ingin mengatahui kebijakan dalam rapat.

"Tentu kami harus mengetahui tentang tindakan-tindakan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil baik itu di dalam rapat dan sebagainya, upaya untuk mencegah, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kuntadi di Gedung Bundar, Jakarta, dikutip Selasa (25/7/2023). Kuntadi menjelaskan, pihaknya memanggil Airlangga untuk dimintai keterangan sebagai saksi guna membuat terang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit termasuk minyak goreng periode Januari 2022 sampai dengan April 2022.

"Kenapa baru saat ini kami panggil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi sehingga ada tiga perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka," tutupnya. (tim redaksi)


#airlanggahartarto

#menkoperekonomian

#airlanggadiperiksakejagung

#kasusdugaankorupsieksporCPO

#kebijakanmenkoperekonomian

#pemeriksaansaksi

#temuanfaktapersidangan

Tidak ada komentar