Breaking News

Tok! MK Putuskan Tolak Permohonan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

 

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Ilustrasi/ Net)




Gedung Mahkamah Konstitusi. (Ilustrasi/ Net)

WELFARE.id -Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup. Sehingga Pemilu 2024 dipastikan akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. 

Dengan kata lain, pemilih nantinya mencoblos langsung gambar calon legislatif yang diinginkan. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, Hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, MK menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu, baik itu lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup.

"Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang," ujar Hakim MK Saldi Isra. Menanggapi hasil akhir keputusan MK, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, partainya siap untuk mengikuti pemilu, baik dengan sistem proporsional daftar terbuka maupun tertutup di 2024.

Said menyatakan, PDIP tidak sedang menunggu hasil putusan tersebut. "PDIP tidak sedang menunggu apapun keputusan MK. Kami itu sudah siap mau tertutup mau terbuka," ucap Said di kompleks parlemen kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Ia mengaku heran, seolah-olah putusan MK soal sistem pemilu akan mengubah semuanya. Said bilang partainya telah mempersiapkan semua opsi sistem pemilu yang akan diterapkan.

Said mengaku akan menghormati apapun putusan MK. Oleh karena itu, menunggu putusan MK menurut dia hanya sia-sia belaka.

"Lebih baik kami mempersiapkan caleg yang secara kualitatif yang pertama, yang kedua secara elektoral bisa diterima publik itu saja," imbuhnya. Sebatas informasi, pasal yang digugat yakni Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.

Pemohon menggugat pasal yang mengatur pemungutan suara dilakukan proporsional terbuka atau sistem coblos calon anggota legislatif (caleg). Mereka ingin sistem coblos partai atau proporsional tertutup yang diterapkan.


Denny Indrayana Dipolisikan


Keputusan MK tersebut, menyelesaikan polemik dan kontroversi yang sempat ditebarkan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Sebelumnya, ia mengaku mendapat "bocoran" bahwa MK bakal ketok palu sistem pemilihan umum proporsional tertutup, atau dengan kata lain, pemilih coblos partai bukan caleg.

Nyatanya, MK memutuskan menolak permohonan opsi sistem Pemilu tertutup. Sehingga itu artinya, isu yang dihembuskan Denny tidak terjadi.

Sebelum MK memutuskan menolak sistem Pemilu tertutup yang diajukan pemohon, Denny sempat menanggapi perihal dirinya yang dilaporkan ke pihak kepolisian. "Kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan terkait laporan yang dilayangkan kepada aparat kepolisian," kata Denny Indrayana dalam keterangan resminya, Senin (5/6/2023) lalu.

Ia menjelaskan, terlepas adanya hak setiap orang untuk melaporkan ke polisi, ia berpendapat hal demikian mesti digunakan secara tepat dan juga bijak. Baiknya, kata dia, tidak semua hal dengan mudah dibawa ke ranah pidana. 

Harusnya, lanjut jebolan UGM itu, persoalan wacana dibantah dengan narasi pula, bukan memasukkan tangan paksa negara, apalagi proses hukum pidana. "Terlebih, pembicaraan terkait topik politik di waktu menjelang kontestasi Pemilu 2024 sangat rentan dengan kriminalisasi kepada lawan politik," jelasnya.

Ia juga mengatakan,  putusan terkait sistem pemilu legislatif sangat penting dan strategis, sehingga menjadi perhatian banyak kalangan dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya dari partai dan bacaleg, tapi juga yang paling penting, mempengaruhi kadar suara rakyat pemilih yang tidak lagi punya bobot menentukan jika MK memutuskan sistem proporsional dengan nomor urut atau tertutup menggantikan sistem dan nama dan suara terbanyak atau terbuka.

Oleh karenanya, lanjut dia, sangat krusialnya putusan MK itu, dan tidak mungkin lagi ada koreksi setelah putusan dibacakan, maka pengawalan publik hanya mungkin dilakukan sebelum putusan dibacakan. "Dengan mengungkap informasi kredibel bahwa MK berpotensi memutus sistem proporsional tertutup, saya mengundang khalayak luas untuk mencermati dan mengkritisi putusan yang akan dikeluarkan (MK) tersebut," klaimnya. 

Sebelumnya Denny Indrayana sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dinilai menyebarkan berita bohong soal MK yang akan memutuskan sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri. Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu, 31 Mei 2023 yaitu, satu atas nama pemilik/pengguna/penguasa Akun Twitter @dennyindrayana, dua atas nama pemilik/pengguna/penguasa Akun Instagram @dennyindrayana99," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (2/6/2023). 

AWW, kata dia, melaporkan Denny karena diduga tindak pidana ujaran kebencian (SARA), menyebarkan berita bohong, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. "Adapun saksi-saksi yaitu An. WS dan An AF. Kemudian barang bukti yang ditemukan, yaitu satu bundel tangkapan layar akun Instagram Denny Indrayana dan satu buah flash disk berwarna putih merek Sony 16 GB," ujarnya.

Sementara itu, ketika mengetahui ada pihak yang mempolisikan Denny, respons MK hanya mempersilakan dan mendukung polisi mengusut pelaporan terhadap Denny Indrayana soal rumor putusan MK yang akan mengubah sistem pemilu ke proporsional tertutup. Namun MK secara lembaga belum memikirkan akan melaporkan sendiri atas cuitan Denny Indrayana itu. "MK belum akan mempolisikan," kata Jubir MK Fajar Laksono kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

"Kalau disebut sudah ada yang melaporkan, itu saja. Silakan diproses sesuai dengan ketentuan hukum," kata Fajar Laksono tegas. (tim redaksi)


#mahkamahkonstitusi

#MK

#putusanMK

#permohonansistempemiluproporsionaltertutupditolak

#sistempemilutetapproporsionalterbuka

#pemilihcobloscalegbukanpartai

#dennyindrayanadipolisikan

#dennyindrayana

Tidak ada komentar