Breaking News

Terungkap Lagi 165 Orang Jadi Korban TPPO, Modus Tawarkan Gaji Selangit dari Rp10-110 Juta

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (Ilustrasi/ Net)


WELFARE.id-Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) makin marak. Satu per satu kasus perdagangan manusia terungkap. 

Seperti kasus human trafficking yang baru saja dibongkar Polresta Cilacap dan Polda Jawa Tengah. Mereka mengungkap tindak kejahatan perdagangan orang yang tengah gencar digaungkan Presiden Joko Widodo. 

Aparat membongkar sindikat itu hingga ke Jakarta. Dua tersangka kasus ini ialah Sunanta (51) dan Taryono (43). 

Sunanta merupakan warga Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sementara Taryono warga Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

"Kedua tersangka ini merupakan perekrut dari 165 orang yang telah ditipu untuk bekerja di luar negri. Akibat penipuan itu, menyebabkan kerugian hingga Rp2,5 miliar," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada wartawan di Mapolresta Cilacap, dikutip Rabu (7/6/2023).

Modus kejahatannya juga mirip-mirip. Berkedok iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji selangit, mereka berhasil memberangkatkan calon pekerja migran ke luar negeri dengan bayaran jutaan rupiah.  

Para tersangka menjerat korban dengan iming-iming gaji sebesar Rp10 juta hingga Rp110 juta per bulan. Mereka yang telah menyetorkan uang kemudian mendapat pelatihan di Kabupaten Indramayu. 

Dari hasil penyelidikan tim Polda Jawa Tengah, lembaga pelatihan kerja itu tidak berizin alias ilegal hingga memicu keluhan warga.  Selain dua tersangka di atas, ada pula tersangka berinisial S, seorang perempuan. 

S merupakan tersangka yang memberangkatkan pekerja migran ke Eropa. S menjalankan TPPO dengan modus yang sama. 

Di antara korban yang berangkat ke Eropa ternyata tidak mendapat gaji seperti yang dijanjikan. "S ini merupakan jaringan Eropa yaitu Inggris, Spanyol, dan Belanda yang selama ini sudah diberangkatkan ke sana," ulasnya.

Meski berstatus tersangka, namun Polresta Cilacap tidak menahan S karena ia mempunyai bayi. Dalam menjalankan aksinya, S bekerja sama dengan pria berinisial T. 

T kini masuk daftar pencarian orang karena berada di Jepang. Luthfi mengimbau masyarakat yang akan berangkat sebagai pekerja migran memastikan menggunakan jasa agen TKI atau TKW yang resmi. Agen yang resmi biasanya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja.


Kapolri Bentuk Tim TPPO


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TPPO. Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. 

Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto. "Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia," ujar Sandi kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Ia mengatakan, Satgas itu bakal dibentuk di setiap Polda. Satgas TPPO akan berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

"Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang baik oleh satgas pusat dan daerah. Serta memitigasi informasi tersebut kepada teman-teman media," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas TPPO. Jokowi meminta tak ada pihak yang membekingi sindikat TPPO.

"Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu di-beking oleh negara, tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara," kata Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan, dikutip Rabu (7/6/2023). (tim redaksi)


#tindakpidanaperdaganganorang

#TPPO

#humantrafficking

#imingiminggajibesar

#modusTPPO

#kapolrijenderal

#listyosigitprabowo

Tidak ada komentar