Breaking News

Tangan Kanan Suami Puan Tersangka, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Happy Hapsoro di Kasus BTS Kominfo

Eks Menkominfo Johnny G Plate menjadi salah satu tersangka  yang terseret kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. (Istimewa/ net)


WELFARE.id-Kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo terus menambah deret panjang tersangka baru. Selain eks Menkominfo Johnny G Plate, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menyelidiki keterlibatan sejumlah orang dalam proyek tersebut.

Terbaru, Kejagung menetapkan status tersangka kepada Muhammad Yusrizki. Ia tak lain, merupakan orang kepercayaan dari suami Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Happy Hapsoro yang diduga merupakan pemilik PT BUP.

Yusrizki juga aktif sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ia juga menduduki jabatan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin sejak Oktober 2021. 

Selain itu, ia juga Ketua Kadin Net Zero Hub sejak Oktober 2021. Jabatan lainnya, sebagai Managing Director di Basis Investment Indonesia sejak Agustus 2017, kemudian Founder and President Director di PT Amandana Partners Indonesia sejak 2006. 

Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan investasi di perusahaan yang tidak listing di bursa. Yusrizki juga tercatat menjadi direktur di PT Buana Jati Lestari, sebuah perusahaan patungan bersama PT Indo Terra Indonesia sejak 2012-2022. 

Sebelum ditetapkan tersangka, ia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (15/6/2023) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. "Setelah kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Yusrizki, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan (Muhammad Yusrizki) kami naikkan statusnya sebagai tersangka," ucap Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi di Kompleks Kejaksaan Agung kepada wartawan, dikutip Selasa (20/6/2023).

Penahanan dilakukan setelah dirinya menjalani beberapa kali pemeriksaan. "Selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari kedepan," terang Kuntadi.

Dengan ditangkapnya orang kepercayaan menantu Ketua Umum PDIP Megawati itu, Kejagung memastikan, pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro dalam penyidikan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, dasar dari semua proses penyidikan tindak pidana, mengharuskan penelusuran, dan permintaan keterangan, atau kesaksian ke semua pihak diduga terlibat ataupun yang mengetahui.

Termasuk, kata Febrie, terhadap Happy Hapsoro. “Yang jelas, akan diperiksa apabila kita melihat, ada keterkaitannya dari yang bersangkutan,” kata Febrie, Selasa (20/6/2023).

Namun, lanjutnya, dari tim penyidikan, sampai kini, belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Happy. Menurutnya, tim penyidikannya masih fokus pada pembuktian yang mengarah soal Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki (MY atau YUS), yang baru ditetapkan tersangka.

Ia ditetapkan tersangka selaku Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau Basis Investment. Perusahaan tersebut diketahui merupakan kongsi bisnis antara Happy Hapsoro dan Arsjad Rasjid.

Happy Hapsoro memiliki 99 persen saham. Satu persen milik Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin). 

Terkait Yusrizki, sejak Maret 2023 kerap diperiksa selaku Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan di Kadin. Yusrizki menjadi tersangka ke-8 dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti yang merugikan negara Rp8,32 triliun itu.

Febrie menjelaskan, peran Yusrizki dengan perusahaannya dalam kasus tersebut terkait soal pengadaan infrastruktur baterai dan sistem panel surya atau power system untuk kebutuhan menara BTS 4G Bakti. Ada 4.200 titik pembangunan BTS 4G Bakti yang terindikasi korupsi. 

Dalam pengadaan tersebut, diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Dari penyidikan diduga peran Yusrizki dengan perusahaannya dalam mendapatkan pengadaan baterai dan sistem panel surya tersebut lewat pengaturan, serta penunjukkan langsung. 

Febrie melanjutkan, tim penyidikannya masih terus mendalami antara peran tersangka Yusrizki, dan perusahaan Happy.

Terkait Happy Hapsoro, Febrie melanjutkan, tim penyidikannya belum melangkah untuk menguak apakah peran Yusrizki bersama PT BUP atau Basis Investment dalam mendapatkan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti tersebut merupakan perintah dari keputusan pemilik modal. Atau Yusrizki, adalah pelaku tunggal dari PT BUP sebagai orang yang ditunjuk Happy untuk memimpin perusahaannya itu.

“Untuk sementara ini, kita melihat tersangka YUS ini adalah sebagai operasionalnya. Bukti-bukti masih di dia. Dan perolehan proyeknya masih di YUS semua sebagai tersangka,” bebernya.

Ia memastikan, jika sudah ada dua alat bukti, bisa dari bukti-bukti elektronik. "Atau bukti-bukti seperti percakapan WA (WhatsApp) dengan yang lain, atau bukti-bukti dari pengakuan YUS dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), atau oleh tersangka lain yang mengarah ke sana (Happy Hapsoro) kita pasti dalami lah,” tegasnya.

Sebelum menetapkan YUS tersangka, penyidik Jampidsus juga menjebloskan eks Menkominfo Johnny G Plate (JGP) ke sel tahanan terkait kasus yang sama. Tersangka lain dalam kasus ini, juga adalah Direktur Utama (Dirut) Anang Achmad Latief (AAL). Tersangka lainnya dari pihak swasta. Galumbang Menak Simanjuntak (GMS) tersangka dari PT MORA Telematika Indonesia. 

Yohan Suryanto (YS) tersangka selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV-UI). Lalu Mukti Alie (MA) tersangka dari pihak PT Huawei Tech Investment.

Irwan Heryawan (IH) ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Terakhir, Wendy Purnomo (WP) yang ditetapkan tersangka dari PT Multimedia Berdikari Utama. Total sementara delapan tersangka itu semuanya kini mendekam di sel tahanan terpisah.

Dalam pemberkasan perkara, enam tersangka, JGP, AAL, GMS, YS, MA, dan IH, saat ini dalam penyusunan dakwaan untuk disidangkan ke pengadilan. Sedangkan tersangka WP, saat ini masih dalam proses penyidikan.


Respons PDIP


Kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo melebar hingga disebut-sebut melibatkan suami Ketua DPR Puan Maharani yang bernama Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro. PDIP pun menepis.

"Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat akhir bulan lalu, dikutip Selasa (20/6/2023).

Hasto membantah keterlibatan salah satu kadernya di dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Menurutnya, PDIP tidak merancang kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan yang bersih.

"PDIP sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujarnya. Jadi, dengan tegas Hasto membantah berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. (tim redaksi)


#suamipuanmaharani

#happyhapsoro

#kasusdugaankorupsiBTSbaktikominfo

#eksmenkominfojohnnygplatetersangka

#dugaanketerlibatansuamipuanmaharani

#kejagung

Tidak ada komentar