Breaking News

Rogoh Uang Negara Rp48,35 Triliun, Anggaran Pemindahan PNS ke IKN di 2024

PNS. (Ilustrasi/ net)

WELFARE.id-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dipersiapkan. Salah satu komponen yang tengah dipersiapkan untuk dipindah pada 2024 nanti adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk pemindahan PNS, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 sebesar Rp48,35 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemindahan ini membutuhkan dukungan anggaran meskipun belum dirincikan jumlah PNS Kemenkeu yang akan dipindahkan ke IKN.

"Kita juga 2024, akan siapkan perpindahan pegawai Kemenkeu ke IKN," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023). Dia menyebut, pihaknya juga akan membentuk jabatan baru untuk membantu tugas perbendaharaan negara meskipun jabatan tersebut pun tidak dirinci olehnya. 

"Kita juga akan membentuk jabatan fungsional baru Kemenkeu yang ini kita koordinasi erat dengan Kemenpan RB," ucapnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemindahan PNS tahap pertama, atau pada 2024, terdiri dari ASN/PNS, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel.

"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/6/2023).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil menambahkan berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kementerian Keuangan berasal dari rupiah murni sebesar Rp38,91 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp21,76 triliun, hibah sebesar Rp1,12 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp9,42 triliun.

Pagu indikatif tersebut dialokasikan kepada program kebijakan fiskal sebesar Rp40,23 miliar dan program penerimaan negara Rp2,48 triliun. Kemudian, program belanja negara sebesar Rp28,74 triliun; program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebesar Rp310,82 miliar; serta program dukungan manajemen sebesar Rp45,49 triliun.

Program kebijakan fiskal direncanakan 41 kegiatan yang diampu oleh enam unit eselon I, yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR). Penerimaan negara direncanakan di 133 kegiatan oleh empat unit eselon I, yaitu DJP, DJBC, DJA dan Lembaga National Single Window (LNSW). 

Program pengelolaan belanja negara direncanakan pada 59 kegiatan oleh dua unit eselon I, yaitu DJA dan DJPK. Pengelolaan PKNR merencanakan 171 kegiatan oleh empat unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan program dukungan manajemen merencanakan 553 kegiatan oleh 12 unit eselon I.  "Program dukungan manajemen berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu,” bebernya.

Menurut Suahasil, hal tersebut termasuk dukungan terhadap program teknis yang dapat didistribusikan ke program lain, seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, serta teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, program dukungan manajemen juga menampung belanja BLU dan/atau misi spesial.

Berdasarkan rincian per fungsi, pagu indikatif Kementerian Keuangan 2024 dibagi fungsi pelayanan umum sebesar Rp44,71 triliun, fungsi ekonomi Rp161,87 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,48 triliun. (tim redaksi)


#IKN

#pemindahanPNS

#PNS

#ASN

#kementeriankeuangan

#anggaranpemindahan

Tidak ada komentar