Breaking News

RI Kecolongan 5 Juta Ton Bijih Nikel Senilai Rp575 M, Diduga Diselundupkan ke Tiongkok

Bijih nikel. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM No.11/2019. Pelarangan eskpor demi penghiliran dalam negeri itu bahkan menuai gugatan dari Uni Eropa. 

Tapi fakta lain di lapangan terkuak. Larangan tersebut justru ada dugaan dilanggar.

Sepanjang 2021-2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan ekspor ore nikel ilegal ke Tiongkok. Dugaan kebocoran hasil tambang yang jelas-jelas sudah dilarang negara itu, ditaksir menyebabkan kerugian sebesar Rp575 miliar.

Adanya dugaan penyelundupan bijih nikel itu diungkap Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.  "Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Tiongkok tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara. Karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," imbuhnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain.

Dia menambahkan, KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut. "Artinya masih ada kebocoran disini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor. KPK punya kajian juga, di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara soal kabar yang menyebut 5 juta ton ore nikel diekspor secara ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab ke Tiongkok. Ia tidak kaget dan mengaku sudah mengetahui dugaan praktik ilegal tersebut, Askolani mengatakan sebelum KPK mengungkap informasi itu, Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah mendalami pengapalan oleh perusahaan berdasarkan data General Administration China Custom (GACC).

Selain itu, pihaknya juga melakukan operasi di lapangan untuk pendalaman proses bisnis perusahaan yang dicurigai. "Kemudian juga dilakukan penindakan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksud," akunya, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Bahkan, lanjutnya, sejak 2020 lalu pihaknya sudah mengingatkan sejumlah instansi untuk meningkatkan pengawasan ekspor nikel  yang berisiko di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai positif temuan awal KPK tersebut.

Luhut berharap, temuan awal dari komisi antirasuah itu dapat membuka jalan pembenahan tata kelola industri nikel domestik seiring dengan komitmen pemerintah melakukan hilirisasi mineral logam di dalam negeri.  "Ya, bagus kalau ketemu, nanti kita cari siapa yang ekspor,” kata Luhut saat ditemui di Kemenko Marves, Jakarta, dikutip Sabtu (24/6/2023). 

Ia menegaskan, penyelundupan ekspor bijih nikel ke luar negeri itu mengandung unsur pidana yang kuat untuk dapat diselidiki lembaga penegak hukum terkait.  "Bisa kita pidanakan,” tegasnya. (tim redaksi)


#eksporilegalorenikel

#eksporbijihnikeldilarang

#eksporbijihnikelilegal

#KPK

#beacukai

#menkomarves

#luhutbinsarpandjaitan

#dugaantindakpidanaeksporilegal

Tidak ada komentar