Breaking News

Pemerintah Segera Evaluasi Kurikulum di Ponpes Al-Zaytun, Dugaan Unsur Pidana Diserahkan ke Polri

Tangkapan layar pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD usai bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait hasil investigasi Ponpes Al-Zaytun.  (Istimewa)


WELFARE.id-Pemerintah tidak ingin membiarkan dugaan penyimpangan terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun berlarut-larut. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, terkait dugaan menyebarkan ajaran Islam yang dinilai menyimpang.

"Pondok pesantrennya kami akan evaluasi secara administratif, tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan," kata Mahfud MD di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Jumat (30/6/2023).

Menurutnya, Ponpes Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Namun, pihak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

"(Ponpes Al-Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena Ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menegaskan bahwa ada aspek hukum pidana pada polemik Ponpes Al-Zaytun yang harus diselesaikan. "Al-Zaytun itu ada aspek hukum pidana, tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara yang diambangkan. Kalau iya, iya; kalau tidak, tidak. Jangan ada laporan ditampung, lalu ada hambatan sana sini, lalu nggak jelas," imbaunya.

Sebelumnya, Mahfud telah menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun, yaitu pidana, administrasi, serta ketertiban sosial dan keamanan.  Tim investigasi sudah dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun. 

Alhasil, berdasarkan hasil kajian tim investigasi, pemerintah melalui Kemenkumham telah menyiapkan 3 langkah dalam menyelesaikan polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. "Ada tiga langkah. Pertama semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat. Ada dugaan kuat telah terjadinya masalah,” ucapnya, Rabu (28/6/2023).

Mengenai pasal pidana dalam polemik Ponpes Al-Zaytun, kata Mahfud MD akan ditangani oleh pihak Polri. Polri bakal menangani tindak pidananya. 

"Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya,” ucapnya. Berlanjut, langkah kedua, akan diberikannya sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang diketahui sebagai pengelola ponpes Al-Zaytun. 

Terakhir, jika dalam hal penindakam ada hal-hal terkait ketertiban sosial dan keamanan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (tim redaksi)


#polemikponpesalzaytun

#ponpesalzaytun

#kontroversipondokpesantrenalzaytun

#adanyadugaanpenyimpanganajaranislam

#panjigumilang

#menkopolhukam

#mahfudmd

Tidak ada komentar