Breaking News

OJK Keluarkan Aturan Baru untuk BPR-BPRS, Fokus Tingkatkan Modal dan Daya Saing

 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Ilustrasi/ Net)


WELFARE.id-Agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dapat mempertahankan eksistensinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang pengembangan kualitas SDM. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, aturan baru tersebut dikeluarkan agar BPR dan BPRS mampu meningkatkan kualitas, integritas, kompetensi, profesionalitas, dan daya saing.

Sebab menurutnya, BPR dan BPRS juga perlu penyelarasan peraturan. Dengan begitu BPRS mampu membangun SDM berwawasan digital. 

"Khususnya di tengah perkembangan teknologi di sektor keuangan," kata Mirza dalam konferensi pers RDK Bulanan OJK Mei 2023, dikutip Rabu (7/6/2023). Ia memerinci, pengaturan tersebut mencakup penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS. 

Selain itu juga, aturan baru itu memberikan kewenangan OJK melakukan tindakan tertentu untuk memberikan fleksibilitas tindakan pengawasan. "Misalnya, dalam rangka penguatan SDM pada fungsi yang kritikal atau memerlukan pengembangan seperti kompetensi di bidang teknologi informasi," imbuhnya.

Selain itu, Mirza mengatakan aturan tersebut juga mencakup perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan. Hal itu khususnya dilakukan dalam pengembangan kualitas SDM.


Perkembangan BPR di Daerah


Di berbagai daerah, sejumlah BPR juga telah melakukan merger. Hal itu dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas SDM dan memperkuat daya saing.

Seperti baru-baru ini, BPR Modern Express telah merger dengan 10 BPR di sejumlah provinsi di Indonesia bagian timur. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengungkapkan, salah satu BPR berkantor pusat di Kota Ambon, sedangkan BPR lainnya sudah menjadi kantor cabang. 

Konsolidasi ini bagian dari upaya BPR-BPRS untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing. Ia menyebut, dinamika bisnis dan perkembangan teknologi perbankan yang semakin masif memang mendorong untuk lebih agile, kolaboratif, dan adaptif dalam merespon dinamika, dengan landasan permodalan yang sehat.

Sebatas informasi, pada Januari 2023, 10 BPR di sejumlah provinsi, di wilayah Indonesia Timur memutuskan merger. Yakni, PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT. 

Lainnya, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut. PT Modern Multiartha (MMA) yang akan menjadi pengendali kesepuluh BPR yang merger itu. 

MMA, sebuah perusahaan nasional dalam bidang usaha Holding Investment yang berdiri pada 1997. Fokus investasi MMA adalah financial services solution (pelayanan solusi finansial), khususnya di industri perbankan dan solusi teknologi perbankan. 

Founder MMA adalah Bob Sugiarto, Sonny Waplau, dan Robinson Sanjaya. Seperti diketahui, OJK tengah mendorong konsolidasi pada industri perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai upaya mendorong penguatan modal. 

Tenggat waktu untuk memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sampai akhir tahun 2024. (tim redaksi)


#BPR

#BPRS

#merger

#perkembanganBPRBPRS

#bankperkreditanrakyat

#bankperkreditanrakyatsyariah

#OJK

#otoritasjasakeuangan

#kebijakanBPRyangbaru

#perbankan

Tidak ada komentar