Breaking News

Nasib Mahasiswa Dipertaruhkan Usai 23 PTS Dicabut Izin Operasional, LLDIKTI Siap Bantu

 

 Ilustrasi/ net


WELFARE.id-Sebanyak 23 kampus ditutup oleh Kemendikbudristek per 25 Mei 2023. Penutupan dan pencabutan izin kampus swasta tersebut dilakukan, setelah ada 52 pengaduan masyarakat melalui laman Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik (Sidali).

Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Lukman tidak merinci kampus mana saja yang ditutup. Namun, di antara 23 kampus yang ditutup, 2 di antaranya berada di Surabaya.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kelanjutan nasib para mahasiswa dan pengajar PT yang terdampak pun menjadi pertanyaan. Wakil Ketua DPR Komisi X Dede Yusuf meminta Kemendikbud untuk terbuka kepada DPR terkait identitas semua PT yang dicabut dan langkah-langkah yang ditempuh. 

Dede juga mengungkap, pihaknya telah menerima laporan dari mahasiswa yang mengadukan nasib pasca PT mereka ditutup. "Nggak perlu di-publish umum, tapi DPR berhak tahu. Yang di Jabar saja, sudah ada surat masuk ke DPR dari mahasiswa yang mengadu, jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan (Kemendikbud) harus dilaporkan ke DPR," ungkapnya, dikutip Selasa (6/6/2023).

Terkait dengan pemindahan mahasiswa, dosen, hingga tenaga pendidik, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai UPT Kemendikbudristek akan membantu. Lukman mengatakan, proses pemindahan tiap mahasiswa ke kampus tujuan berlangsung tergantung pihak terkait.

"Tergantung mahasiswa dan kampusnya," kata Lukman, dikutip Selasa (6/6/2023). Adapun LLDIKTI di berbagai wilayah kampus yang ditutup membantu pemindahan dengan membuka berbagai pos layanan.

Dikutip dari akun Instagram @lldiktiwilayah4, perpindahan mahasiswa menjadi tanggung jawab badan penyelenggara, yakni LLDIKTI dalam hal PTS. Ketentuan ini sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 pasal 21 ayat 3.

"LLDIKTI4 akan membantu dengan memverifikasi data perpindahan mahasiswa," bunyi pengumuman LLDIKTI Wilayah IV terkait tindak lanjut pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pusat Layanan Verval Data Mahasiswa di Kantor LLDIKTI Wilayah IV di buka Senin-Jumat pada hari kerja pukul 08.00-15.00 WIB. 

Proses verifikasi data berdurasi 5 hari kerja. "Untuk proses ini adalah bagi mahasiswa yang belum terdata di PDDIKTI atau terdapat perbedaan data di PDDIKTI. Dan bisa secara online juga, bisa silahkan menghubungi WhatsApp kami ya," tulis pihak LLDIKTI Wilayah 4 di kolom komentar.

Sementara itu, ribuan mahasiswa STIE Tribuana, Jalan Radio, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, kebingungan lantaran izin operasional kampusnya dicabut oleh Kemendikbudristek. Kini mereka menuntut pihak perguruan tinggi mengeluarkan surat pindah dan kelulusan dari kampus.

Salah satu mahasiswa STIE Tribuana Budi Herianto mengatakan, permintaan para mahasiswa tentang surat perpindahan itu tidak kunjung dituruti oleh pihak kampus. Menurutnya, STIE Tribuana kerap mengulur-ulur waktu meski telah didesak oleh mahasiswa.

"Kami mahasiswa STIE Tribuana Kota Bekasi ingin menanyakan perihal nasib kita karena yang kita tahu kampus kita itu ditutup sejak 3 Mei 2023. SK-nya pun sudah dikeluarkan oleh Dikti," kata Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (6/6/2023). Mahasiswa tingkat akhir itu mengaku kecewa dengan STIE Tribuana. 

Sebab syarat surat perpindahan akan diberikan tetapi syaratnya memberatkan mahasiswa. "Alasannya yang KIP harus menunjukkan surat pengunduran diri dan yang beasiswa harus mengembalikan biaya ke yayasan sebesar Rp3 juta per semester," tambah dia.

Menanggapi keluhan mahasiswanya, Ketua STIE Tribuana Edison Hamid enggan dimintai keterangannya untuk konfirmasi hal tersebut. Ia hanya berjalan cepat saat ditanya oleh sejumlah awak media.

"No comment," singkat Edison. Seperti sempat diberitakan sebelumnya, sampai 25 Mei 2023, terdapat 52 pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi ringan, sedang, berat sampai pada pencabutan izin operasional. 

Terdapat 23 Perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya karena PT tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pembelajaran fiktif, melakukan praktik jual beli ijazah, melakukan penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta adanya perselisihan badan penyelenggara sehingga pembelajaran tidak kondusif. (tim redaksi)


#pencabutanizinPTSbermasalah

#PTSbermasalahdicabutizin

#praktikjualbeliijazahpalsu

#kemendikbudristek

#pembelajaranfiktif

#penyalahgunaandanaKIPK

#STIEtribuanabekasi

Tidak ada komentar