Breaking News

Merasa Tidak Dilibatkan di Otorita IKN, Masyarakat Adat Dayak Ancam Protes ke Istana

 

Presiden Joko Widodo berbincang dengan masyarakat adat Dayak ketika melakukan sosialisasi pembangunan IKN. ( Istimewa/ Dok.biro setpres)


WELFARE.id-Masyarakat Adat Dayak dijadwalkan akan melakukan aksi di depan Kantor Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6/2023) pekan depan. Hal itu diungkapkan Koordinator Aksi Unjuk Rasa Lawadi Nusah, dalam keterangan resminya, Kamis (8/6/2023).

Ia menilai, semua hasil perjuangan masyarakat adat Dayak dalam mengawal Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) tidak ada nilainya oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Bahkan, ia menuding, ada dugaan kuat kepengurusan OIKN hanya untuk kepentingan kroni-kroninya saja. 

Meskipun untuk perekrutannya, dilaksanakan tes terbuka, nyatanya, tidak ada masyarakat adat dayak yang lolos dan berpartisipasi dalam kepengurusan OIKN. Sehingga, ia menilai wajar, jika pihaknya menduga, tes terbuka itu hanya formalitas saja.

"Ujungnya bisa ditebak siapa yang akan diloloskan. Jelas ini berakibat tidak baik bagi kelangsungan Pembangunan OIKN dan berimbas juga dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Masyarakat Adat Dayak hanya menjadi korban PHP berkali-kali," ucapnya kecewa.

Karena berkali-kali harapan mereka untuk ikut terlibat dalam pembangunan IKN pupus, maka kekecewaan itu pun akan disampaikan saat aksi unjuk rasa nanti di Jakarta. "Kepada masyarakat adat Dayak dan warga Kalimantan mari bergandengan tanggan untuk memprotes keras atas kebijakan yang merugikan kita. Kita saat ini hanya bisa jadi penonton," seru pria yang juga aktif sebagai Humas & Media Center Kantor MADN dan Sekum DAD DKI Jakarta.

Mengenai tidak adanya keterwakilan masyarakat Dayak dalam seleksi jabatan setingkat Direktur dan Kepala Biro di OIKN juga sempat menjadi sorotan ormas Dayak, Fordayak Kota Palangka Raya. Ungkapan kekecewaan juga sempat dilontarkan Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Fordayak Kota Palangka Raya Rintis Santana.

Ia mengugat sikap Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak memperhatikan masyarakat Dayak. "Fordayak menggugat sikap otoritas IKN, yang selama ini kami nilai dan rasakan, mereka hanya melihat orang Dayak hanya sebelah mata. Kami minta dan ingatkan agar jangan jadikan orang Dayak hanya sebagai penonton di daerah sendiri,” tegas Rintis, dikutip Kamis (8/6/2023).

Pihaknya mendukung peryataan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis, bahwa percuma IKN ada di Pulau Kalimantan, kalau masyarakat lokal hanya dijadikan penonton, tidak diberi kepercayaan apa-apa untuk mengisi beberapa jabatan di struktur pemerintah IKN. "Kami mendesak Presiden dan Otorita IKN agar memperhatikan aspirasi orang Dayak, dan memberikan kepercayaan bagi orang Dayak di beberapa jabatan penting di IKN. Sudah banyak orang Dayak yang memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” bebernya.

Dikatakan Rintis, semenjak Otorita IKN atau lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibentuk, tidak ada perhatian bagi orang Dayak. Menurutnya, hal ini sangat mengecewakan. 

"Kami mendesak agar orang Dayak, termasuk ormas Dayak juga dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan. Baik di pemerintahan, perekonomian UMKM, pertahanan keamanan, serta pelestarian adat dan budaya. Masyarakat Dayak sebagai penduduk lokal di IKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN," paparnya.

Ia berharap, Otorita IKN harus memberi kesempatan bagi orang Dayak dalam berbagai bidang pembangunan, serta mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan. 


Fakta Tak Dilibatkannya Masyarakat Adat Dayak di OIKN


Seminar Nasional dengan tema "Kebudayaan Dayak dan Kontribusi terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur" sempat diselenggarakan pada 17 Oktober 2019 di aula kantor Bappenas, Jakarta. Ada Andersius Namsi sebagai ketua Panitia dan Lawadi Nusah sebagai Sekretaris Panitia bekerja sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas sebagai panitia.

Dalam kegiatan tersebut, banyak aspirasi dan permohonan dari perwakilan tokoh masyarakat adat Dayak supaya masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan IKN. Saat itu luar biasa respon positif yang disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Bappenas.

Sesuai dengan tema tersebut ingin membangun ibu kota baru dari sisi budaya dengan keseimbangan masyarakat lokal setempat dengan memahami budaya Dayak dengan baik. Selang beberapa waktu, masyarakat adat Dayak aktif dilibatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di berbagai seminar untuk dukungan agar DPR RI segera menetapkan menjadi Undang-undang dan terbitlah UU No 3 Tahun 2022.

Terpilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Ketua dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo, 10 Maret 2022 lalu.

Pada 13 Oktober 2022 Kepala OIKN Bambang Susantono melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN. Acara pelantikan berlangsung di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara.

Kelima pejabat dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lima pejabat yang dilantik adalah Achmad Jaka Santos Adiwijaya sebagai Sekretaris Otorita IKN; Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN; Mohammed Ali Berawi sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN; Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN; Ida Bagus Nyoman Wiswantanu sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN.

Dari pelantikan itu, masyarakat adat Dayak sudah protes tidak ada yang dilibatkan sebagai pimpinan utama di OIKN dan cukup bersabar. Padahal merujuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang OIKN, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk pertama kalinya di Otorita IKN dapat dipilih berdasarkan penunjukan atau penugasan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita IKN.

Pelantikan pun berlangsung, didasari pada Keputusan Kepala Otorita IKN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Biro/Direktur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

Muji Budda’wan sebagai Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; Tito Gesit Utiarto sebagai Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Agung Purnomo sebagai Direktur Hukum; I Made Suwarjana sebagai Direktur Kepatuhan; Agung Dodit Muliawan sebagai Direktur Pengawasan dan Audit Internal; Agustomi Masik sebagai Direktur Perencanaan Makro; Ferdinand Kana sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Onesimus Patiung sebagai Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; Pungky Widiaryanto sebagai Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan Muh. Naufal Aminuddin sebagai Direktur Pembiayaan. Lagi-lagi, dari nama-nama tersebut, tidak ada keterwakilan dari masyarakat adat Dayak.

Padahal sebelumnya, Majelis Adat Dayak Nasional sudah mengirimkan usulan daftar nama untuk mengikuti tes seleksi terbuka, namun berujung kandas di penyisihan. Di tambah lagi, sebelumnya, pada 14 Oktober 2022, Bambang Susantono sempat dianugerahi Warga Kehormatan Utama Masyarakat Adat Dayak oleh Presiden MADN Marthin Billa.

Dalam dialog interaktif, Lawadi Nusah sempat tegas menyampaikan, bahwa niat baik IKN Di Kalimantan telah disepakati bersama untuk melibatkan masyarakat adat Dayak tapi nyatanya tidak ada yang lolos seleksi. Saat pengumuman 10 orang Direktur ini protes keras dilayangkan Yakobus Kumis Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) namun lagi-lagi tidak ditanggapi.

Terakhir, pada 30 Mei 2023 diumumkan lagi akan ada pelantikan Kepala Biro/Direktur pada tanggal 5 Juni 2023. Tapi ironisnya, lagi-lagi dari daftar penguman OIKN tidak ada keterwakilan warga Dayak yang telah bersusah payah meninggalkan keluarga untuk ikut tes dan rata-rata mencapai peringkat tiga besar dan harus kandas diwawancara. 

Berikut daftar nama warga Dayak dari 24 orang sisa 7 orang dan masuk peringkat akhir tiga besar tetap tidak lolos menjadi Kepala Biro/Direktur OIKN ditahapan wawancara, Ketujuh warga Dayak yang tingkat akhir tidak lolos itu adalah:

Firmannur (Kaltara) Jabatan yang dilamar Kepala Biro Perencanaan; Yoyo (Kalteng) Jabatan yang dikamar Kepala Biro Perncanaan; Stepanus (Kalteng) Jabatan yang dikamar Direktur Transfirmasi Hijau; Fasilitas Iwan Karantika (Kalbar) Direktur Pendanaan; Isrodianson (Kalteng) Direktur Prasarana Dasar; Aprinato (Kalteng) Direktur Pelayanan Dasar; Utia Guna Dharma (Kalteng) Direktur Pelayanan Dasar. Tapi nyatanya, saat pelantikan pada 5 Juni 2023, tidak ada daftar nama keterwakilan warga Dayak. 

Dari sejumlah fakta-fakta tersebut, Lawadi menilai, sudah sepantasnya jika Masyarakat Adat Dayak melayangkan protes keras kepada pemerintah. (tim redaksi)


#masyarakatadatdayak

#otoritaibukotanegara

#OIKN

#IKNnusantara

#keterlibatanmasyarakatadatdayak

#melibatkanmasyarakatdayak

#protes

#unjukrasa

#kepalaOIKNbambangsusantono

#presidenjokowidodo

Tidak ada komentar