Breaking News

Kritik Keras Penegakan Hukum di Era Jokowi, Pakar Hukum: Masuk Periode Terburuk!

 

Demokrasi dan hukum. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Indonesia kini, dilihat dari kacamata pakar hukum mendapat kritikan tajam. Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bondan menilai, penegakan hukum di negeri ini masuk dalam periode paling buruk. 

Menurutnya, penegakan hukum yang terjadi saat ini tidak baik-baik saja. "Dalam konteks penegakan hukum saya pikir begini, pendapat saya pribadi, saya bisa jadi salah tapi orang lain juga belum tentu benar. Inilah periode menurut saya di mana penegakan hukum terburuk dalam 52 tahun saya hidup, dalam 27 tahun pengalaman saya mengajar di Universitas Indonesia," ujar Gandjar dalam konferensi pers masyarakat sipil dengan tema 'Tolak Pembunuhan Demokrasi dan Antikorupsi' di Gedung YLBHI, dikutip Jumat (2/6/2023).

Sejumlah aktivis dan akademisi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berkumpul di markas YLBHI guna mengungkapkan pandangan dan kajian terkait sejumlah persoalan di Indonesia. Gandjar mengutip pepatah "fiat justitia ruat caelum"  yang artinya: "hukum harus tegak meskipun langit runtuh".

"Saudara-saudara, langit masih tegak, hukumnya sudah runtuh. Itu yang terjadi sekarang," kritiknya. 

Menurut sejumlah tokoh lain yang turut hadir dalam acara tersebut, banyak contoh hukum di negeri ini, sekarang ini, jauh dari kata berpihak pada rakyat. Misalnya, yang paling baru, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat menjadi lima tahun.

"Saya sempat sudah mengusulkan jangan cuma perpanjangan masa jabatan dari empat jadi lima tahun, tapi perpanjangan periode jabatan. Sekali pilih dua periode sekalian. Gila jangan tanggung-tanggung. Rusak jangan setengah-setengah," sindirnya.

Sedangkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan merasa janggal dengan putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Apalagi, putusan tersebut langsung diberlakukan di era kepemimpinan yang sedang berjalan.

Novel menyatakan, potensi korupsi kemungkinan besar terjadi di balik keputusan atau kebijakan yang aneh. "Biasanya yang janggal-janggal itu ada potensi perbuatan korupsi, kita berharap MK menjadi hakim yang menjaga konstitusi. Kita justru malah khawatir dengan putusan ini," paparnya.

Novel yang kini berstatus ASN di Polri mengaku khawatir agenda pemberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi, dirinya menilai, KPK di bawah Firli Bahuri Cs minim prestasi tapi sarat kontroversi.

"Kita semua berharap agar pemberantasan korupsi berjalan dengan benar, objektif, berkelanjutan dan tentunya menyeluruh. Tapi yang kita lihat belakangan ini justru masalahnya banyak sekali," imbuhnya.

Kritikan juga datang dari Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar. "Khusus kepada KPK, saya nggak tahu ya, saya pribadi mengatakan tidak ada prestasi. Saya pribadi mengatakan, rajin memproduksi kontroversi dibanding membuat prestasi," ucapnya di acara diskusi yang sama.

Maka itu, dirinya mencoba membayangkan kalau diperpanjang lagi satu tahun. "Berarti kita tinggal tunggu kontroversi-kontroversi berikutnya dibanding kita menanti prestasi-prestasi berikutnya. Jadi bahannya di situ, karena kemudian produksi kontroversi akan bisa jadi lebih tinggi dibanding menanti prestasi," ulasnya lagi.

Zainal Arifin atau akrab disapa Uceng mempertanyakan putusan MK tersebut. Sebab biasanya, MK tidak masuk ke dalam ranah hal-hal terkait perpanjangan jabatan atau masa tugas suatu lembaga bersifat open legal policy alias kebijakan pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, ia mengajak komponen bangsa untuk mengingatkan MK. Sebab, putusan tersebut akan membuat publik semakin tak percaya kepada KPK dan MK.

"Saatnya kita mengingatkan kembali bahwa MK nggak boleh bermain-main yang beginian," imbuhnya.

Contoh kasus hukum lain yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, yaitu mengenai "pertarungan" aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidianty yang menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (tim redaksi)


#diskusihukum

#diskusipolitik

#putusanMKsoalperpanjanganmasajabatanpimpinanKPK

#perpanjanganmasajabatanpimpinanKPK

#YLBHI

Tidak ada komentar