Breaking News

KPK Bentuk Tim Khusus, Ungkap Dugaan Pungli Rutan KPK Rp4 Miliar

Ilustrasi/ net


WELFARE.id-Peran dan fungsi lembaga antirusuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercoreng. Di satu sisi sebagai lembaga antikorupsi, justru terbelit skandal kasus dugaan suap.

Ya, diduga ada keterlibatan puluhan pegawai pada kasus pungutan liar (pungli) di lingkungan rumah tahanan atau Rutan KPK. "Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf untuk masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan dan perawatan Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK," kata Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (22/6/2023).

Ia pun berjanji akan berlaku transparan pada proses hukum yang sedang dijalankan. "Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara transparan dan juga mengajak masyarakat berperan serta untuk mengawal perkara ini," tegasnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku menyesal, kasus tersebut terjadi. "Kami segenap pimpinan dan insan KPK menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud," ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas KPK, yang telah mengungkap kasus tersebut. "Ini bukti bahwa keberadaan Dewas sangat bermanfaat dalam menjaga harkat dan martabat KPK dengan menjaga dan menegakkan etik," sambungnya.


Bentuk Tim Khusus


Untuk menyelidiki tuntas kasus tersebut, KPK membentuk tim khusus menyelidiki dugaan pungutan liar atau pungli di lingkungan rumah tahanan (rutan) lembaga antirasuah tersebut. Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut, tim khusus itu terdiri dari pegawai lintas unit lembaga antikorupsi.

"Kami telah membentuk Tim Khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai KPK pada Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, dengan melibatkan pegawai dari lintas unit," kata Cahya. Tim khusus tersebut nantinya akan bekerja untuk jangka pendek, yaitu penanganan secara khusus atas peristiwa ini, maupun jangka menengahnya yaitu upaya perbaikan tata kelola di Rutan.

Tim tersebut selain dari internal KPK juga diisi pihak eksternal sebagai pengawas dari Ditjen Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kepada pegawai rutan KPK yang diduga terlibat untuk sementara dibebastugaskan. 

Langkah itu diputuskan demi memudahkan proses hukum dan etik. "Agar para pihak dapat berfokus pada proses penegakan kode etik, disiplin pegawai, maupun hukum yang sedang berjalan, baik di Dewan Pengawas, Inspektorat, maupun Direktorat Penyelidikan," tegasnya.


Novel Baswedan Sempat "Kasih Bocoran"


Sehari sebelum Dewas KPK mengungkap adanya dugaan pungli di Rutan KPK, mantan penyidik KPK Novel Baswedan sudah lebih dulu bicara soal itu. Hal itu diungkap dalam siaran podcast bersama mantan penyidik KPK lainnya, Rizka Anungnata. 

Video itu diunggah ke kanal YouTube Novel, Minggu (18/6/2023). "Informasi yang saya dengar hari ini Rutan KPK masih memintai uang tahanan, bahkan nilai uang terkumpul miliaran," kata Novel dalam video berjudul "Gila !!! Ada Transaksi Miliaran Di Rutan KPK ? Bersama Rizka Anungnata", dikutip Kamis (22/6/2023).

Dalam siaran podcast miliknya itu, Novel menyoroti sikap Dewas dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK. Novel mengaku pesimistis terhadap langkah Dewas untuk mengusut kasus tersebut.

"Katanya diperiksa Dewan Pengawas tapi sekali lagi saya nggak percaya Dewan Pengawas bekerja benar," bebernya dalam video tersebut. Novel dan Dewas KPK saat ini pun berseberangan perihal awal mula pengungkapan kasus tersebut. Novel mengklaim kasus pungli di Rutan KPK pertama kali diungkap oleh penyidik KPK.

Penyidik lalu melaporkan perkara itu ke Dewas. Novel menyebut Dewas KPK sempat mendiamkan laporan pengaduan dari penyidik.

"Dalam kasus petugas Rutan KPK yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, diklaim oleh Dewas bahwa Dewas yang menemukan atau membongkar kasus itu. Padahal sebenarnya praktek suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK, lalu melaporkan ke Dewas KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap dan jelas," bebernya.

Justru, lanjutnya, Dewas setelah menerima laporan tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke penegak hukum yang berwenang. Mengingat subjek hukum petugas rutan, tidak termasuk sebagai subjek hukum KPK. 

"Dewas baru merespon media setelah saya mengungkapkan hal itu melalui podcast saya," tambah Novel, dikutip Kamis (22/6/2023). Anggota Dewas KPK Albertina Ho membantah pernyataan Novel Baswedan terkait pengungkapan dugaan pungli Rp4 miliar dilakukan penyidik bukan Dewas KPK. 

Dia mengatakan, Dewas KPK yang mengungkapkan hal tersebut. "Tanggapannya sama dengan kemarin, Dewas yang mengungkapkan," tegasnya. (tim redaksi)


#KPK

#dugaanpunglidirutanKPK

#novelbaswedan

#dewanpengawasKPK

#dugaanpungutanliar

#pungli

#dewasKPK

Tidak ada komentar