Breaking News

Industri TPT Dihantui PHK 500 Ribu Buruh, Lonjakan Pengangguran Terbuka di Depan Mata!

 

Industri garmen. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sedang diujung tanduk. Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam menyelamatkan industri tersebut. 

Anjloknya pesanan ekspor, banjirnya produk impor di dalam negeri, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam kelangsungan industri ini jika tidak ada tindakan yang segera diambil. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri TPT mengalami penurunan kinerja sejak kuartal III-2022 hingga saat ini. 

Lesunya pesanan ekspor dari pasar utama dan meningkatnya produk impor di dalam negeri semakin memperburuk situasi. Redma menyampaikan, kini banyak pabrik TPT yang terpaksa melakukan PHK karena tidak dapat beroperasi. 

Bahkan, jumlah PHK diperkirakan bisa lebih besar dari laporan resmi, yang mencapai sekitar 10.000 pekerja. Asosiasi memperkirakan, gelombang PHK di industri TPT bisa mencapai 500.000 orang jika tidak ada langkah signifikan yang diambil.

Maka itu, dirinya meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) yang fokus pada penyelamatan industri TPT nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu menghentikan impor tekstil selain untuk bahan baku industri yang berorientasi ekspor, serta menindak tegas impor ilegal produk TPT.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, enam pabrik TPT dilaporkan sedang melakukan pemangkasan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan. Namun, jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan lebih besar dari data yang dilaporkan karena tidak semua perusahaan melaporkan ke publik mengenai rencana PHK mereka.

Selain itu, ada beberapa perusahaan yang keberatan untuk diungkapkan ke publik, terkait rencana mereka untuk merumahkan karyawan karena menyangkut trust perbankan dan pergerakan sahamnya di pasar modal. "Akhirnya datanya tidak bisa kami buka secara keseluruhan,” ujar dia, dikutip Kamis (8/6/2023).

Untuk menghadapi situasi ini, ia meminta pemerintah untuk melakukan sensus di semua perusahaan TPT guna memahami kondisi terkini, termasuk jumlah karyawan yang masih bekerja, dirumahkan, atau di-PHK. Ia juga mendorong pengusaha untuk lebih terbuka dalam berdialog dengan pekerja untuk membangun kepercayaan dan pemahaman tentang kondisi perusahaan yang sulit.

Menurut catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), PT Kaban dan PT Prosmatex di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan, PT Duniatex dan PT Agungtex PHK 5.000 karyawan. Di Bandung, PT Adetex dan PT Binacitra Kharisma Lestari (industri garmen) melakukan layoff kepada 2.000 karyawan.

Tren PHK juga bisa dilihat dari data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, hingga April 2023 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada 28 ribu peserta.

"28 peserta dengan total nominal mencapai Rp135,99 miliar," kata Oni, dikutip Kamis (8/6/2023). Menanggapi gelombang PHK tersebut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, sejak pertengahan tahun lalu memang order garmen dan sepatu tujuan US dan EU menurun drastis.

"Kami sudah sampaikan kepada pemerintah agar antisipasi terhadap gelombang PHK," kata Anton. Setelah penyampaian hal tersebut, Anton mengatakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (Permenaker No. 5/2023).

Pemerintah melalui Kemenaker menerbitkan peraturan tersebut yang dinilai dapat menjaga keberlangsungan iklim industri di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan Pasal 2 Permenaker No. 5/2023 ini, peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja buruh. 

Selain itu, dijelaskan pula bahwa peraturan ini dibuat guna menjaga kelangsungan usaha perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar. Pada Pasal 5 Permenaker No. 5/2023, dijelaskan bahwa perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian waktu kerja. 

Penyesuaian waktu kerja tersebut dilakukan dengan cara mengurangi waktu kerja yang biasa berlaku di perusahaan tersebut. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Adhie Rochmanto Pandiangan menjelaskan, bahwa pertumbuhan industri TPT hingga kuartal I-2023 mengalami penurunan 0,07% (C to C) meskipun mengalami peningkatan dari kuartal III-2022. 

Industri TPT juga menghadapi tekanan pada sektor ekspor dengan penurunan nilai ekspor sebesar 23,1%. Meski demikian, ia menyatakan bahwa kepercayaan terhadap masa depan industri TPT masih tinggi. 

Nilai investasi dalam industri ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Para pelaku usaha dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri TPT untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan PHK yang demikian besar di sektor garmen. Namun, lanjut Shinta, ini juga kondisi yang perlu dimengerti semua pihak bahwa produktivitas di sektor manufaktur memang sedang turun karena kondisi ekonomi nasional dan global yang mengalami perlambatan pertumbuhan.

Sehingga pertumbuhan permintaan ekspor baru (sumber demand utama industri TPT) sangat lemah dan hampir tidak ada sejak pertengahan tahun lalu. "Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi. Kalau tidak ada skala produksi yang cukup, tentu perusahaan juga tidak bisa mempertahankan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja secara kontinu. Jadi, kami harap pekerja dan semua pihak juga memaklumi kondisi yang ada," kata Shinta, dikutip Kamis (8/6/2023).

Di luar masalah penurunan demand pasar, lanjutnya, industri garmen di Tanah Air juga memiliki banyak masalah lain terkait daya saing dan produktivitas dari faktor produksi domestik. Di mana hal-hal seperti mesin produksi yang tua dan tidak efisien khususnya di sektor hulu tekstil, menyebabkan ketergantungan impor bahan baku garmen.

"Sehingga, secara tidak langsung meningkatkan beban produksi industri garmen, harga energi dan logistik perdagangan yang mahal, serta biaya tenaga kerja yang mahal tetapi tidak terlalu produktif secara komparatif dibandingkan negara pesaing juga turut mempengaruhi kondisi PHK yang ada saat ini," bebernya.

Menurut Shinta, tidak akan ada solusi instan untuk menciptakan kembali lapangan kerja di sektor garmen. Semua butuh proses dan kunci untuk mengembalikan lapangan kerja di sektor tersebut ada di pembenahan daya saing iklim usaha domestik yang mempengaruhi penciptaan efisiensi yang lebih tinggi pada faktor-faktor produksi tersebut.

Lebih lanjut, Shinta memandang faktor-faktor produksi khususnya rasionalitas perimbangan beban biaya tenaga kerja yang mahal dengan produktivitasnya (yang merupakan sepertiga dari beban produksi garmen dan industri padat karya lain secara umum), peningkatan affordability pada skema penggunaan energi untuk industri. Selanjutnya, peningkatan efisiensi biaya logistik perdagangan, fasilitasi untuk pemutakhiran mesin produksi di sektor hulu tekstil agar terjadi diversifikasi supply garment yang kompetitif, fasilitasi untuk peningkatan branding agar produk garmen nasional bisa dijual di pasar luar negeri dengan brand sendiri (bukan brand asing seperti selama ini), termasuk pembenahan terhadap kebocoran-kebocoran impor ilegal seperti impor pakaian bekas. (tim redaksi)


#PHKmassal

#PHKsektorgarmen

#industriTPT

#produkgarmen

#PHKburuh

#BPJSketenagakerjaan

#stopimporgarmenilegal

#asosiasipengusaha

Tidak ada komentar