Breaking News

DPR Desak PP Soal Izin Ekspor Pasir Laut Dievaluasi, Berpotensi Disalahgunakan Penambang

 

Penambangan pasir laut. (Ilustrasi/ net)


WELFARE.id-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dicecar sengketa aturan ekspor pasir laut akibat terbitnya PP No 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengingatkan, akibat PP tersebut ada potensi sengketa yang muncul.

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan polemik hukum karena bertentangan dengan amanat yang tertuang dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Maman menuturkan, setiap penambangan pasir dari sedimen laut di Indonesia membutuhkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). 

Sementara dalam PP No 26/ 2023 disebutkan wilayah yang dilakukan sedimentasi laut ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kajian dan tidak boleh masuk dalam WIUP. Oleh karena itu, politisi Golkar ini menyebut dengan tegas dirinya menolak PP tersebut. 

"Saya tegas menolak ini. Sepemahaman saya, dalam UU Minerba, setiap melakukan aktivitas mineral dan tambang kita harus ada dasar wilayah IUP dulu. PP tersebut menabrak UU dan berpotensi menimbulkan dispute (sengketa) karena tumpang tindih aturan," jelasnya dalam Raker dengan Menteri ESDM, dikutip Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Maman menilai, dengan diizinkannya kegiatan eksplorasi pasir hasil sedimentasi laut di luar WIUP maka dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Padahal, dalam Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, ekspor pasir laut menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya. 

"Saya sudah bilang jauh-jauh hari, Kementerian ESDM untuk hati-hati loh. Ini bisa dipanggil aparat hukum gara-gara aturan yang tumpang tindih," tegasnya. 

Selain itu, ia juga menyinggung alasan pemerintah yang menerbitkan PP No 26/ 2023 untuk menjaga dan kesehatan laut dengan upaya pembersihan sedimentasi di laut dianggap tidak masuk akal. "Ini agak lucu karena mengatur kesehatan laut. Sampai sekarang saya belum ketemu korelasi antara sedimentasi dengan kesehatan laut," imbuhnya. 

Merespons hal itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan PP No 26/ 2023 justru merupakan prakasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selanjutnya mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor pasir laut merupakan kewenangan dari Kementerian Perdagangan.

Diakuinya, Kementerian ESDM memiliki kewenangan dalam hal IUP penjualan hasil sidementasi laut mineral. "Dalam hal badan usaha yang melakukan pembersihan sedimentasi, menemukan mineral seperti pasir laut dan akan memanfaatkan secara komersial harus mengajukan IUP untuk penjualan sesuai ketentuan peraturan perundangan," bebernya.

Sebelumnya, Pengamat Maritim dari Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center (IKAL SC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pasti akan merugikan lingkungan perikanan tangkap. Pasalnya, usaha pengerukan sedimentasi pasir laut tidak mungkin dilakukan dalam skala usaha maupun wilayah kerja yang kecil. 

Ia memperkirakan bisnis itu akan digarap pada area kerja seluas puluhan kilometer dan berlangsung dalam hitungan tahunan. "Jadi jika ada yang mengatakan kegiatan nelayan tidak akan terganggu dengan aktivitas sedimentasi pasir laut, akan saya pertanyakan dari mana kajiannya karena usaha itu dalam wilayah kerja yang tidak kecil," papar Marcellus, dikutip Rabu (14/6/2023).

Kondisi tersebut, sambungnya, tentu akan mengganggu habitat dari ikan di laut dan bahkan berdampak negatif terhadap terumbu karang. Artinya, kegiatan penambangan pasir laut tak hanya berdampak pada nelayan, tapi juga pada lingkungan kelautan Indonesia dalam jangka panjang.

Kerusakan habitat ikan dikarenakan proses penyedotan pasir laut yang ditambah dengan aktivitas pemuatan pasir ke kapal tongkang. Belum lagi, hasil limbah pencucian pasir bisa membuat air laut jadi keruh.

"Hasil limbah pencuciannya tentu membuat air laut keruh apabila langsung dibuang ke laut. Seperti yang saya katakan, kegiatan eksploitasi pasir laut akan memunculkan masalah atau kerusakan," sambungnya.

Pada intinya, ia menyebut dampak negatif dari pengerukan dan penyedotan pasir laut ialah kerusakan ekosistem pesisir. Hal itu dikarenakan peran penting yang dipegang pasir laut dalam mencegah abrasi, melindungi mangrove, dan menjaga garis pantai dari banjir maupun intrusi air laut.

"Artinya jika diperbolehkan, akan membahayakan lingkungan hidup masyarakat pesisir juga, serta infrastruktur pulau yang mereka tinggali," imbuhnya. Sedangkan Pengamat Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Zulhamsyah Imran menyebut, pencabutan larangan ekspor pasir laut, seakan memihak kelompok kapitalis.

"Ini perlu dikritisi. Sebetulnya kita memihak rakyat atau kelompok kapitalis untuk memuaskan sisi ekonomi?," kata Zulhamsyah dalam diskusi Kelautan Perikanan, dikutip Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, ia menilai, nomenklatur yang digunakan pemerintah terlalu rancu. Sebab, sedimentasi yang dimaksud dalam PP 26 Tahun 2023 memiliki dua makna yakni soal lumpur dan pasir laut.

Ia mempertanyakan, motif pemerintah membuat peraturan yang begitu rancu. Ia juga sangat sulit membedakan pasir laut dan lumpur.

"Kenapa tidak terang-terangan yang ditambang pasir laut? Apakah ini bermotif ekonomi?" ungkapnya.

Di sisi lain, Zulhamsyah memaparkan, sumber daya laut khususnya ikan di Indonesia semakin meningkat. Jumlah stok ikan atau maximum sustainable yield (MSY) Indonesia bergeser dari semula 6,5 juta ton per tahun menjadi 12,5 juta ton per tahun. 

Kemudian dari 571 wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) menjadi 718 wilayah termasuk di Papua dan Papua Barat. "Ini pertanyaan besar kalau seandainya sumber daya ikan kita besar kenapa kita tidak optimalkan potensi itu?" katanya bertanya-tanya.

"Kenapa harus kita bunuh dalam bahasa sedikit keras dengan menghancurkan ekosistem yang mereka tempati?" tuntasnya.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyebut, tujuan PP itu untuk pembenahan ekosistem perikanan dengan mengambil pasir laut yang tersedimentasi. (tim redaksi)


#ppno26tahun2023

#izineksporpenambanganpasirlaut

#menteriesdm

#arifintasrif

#menterikkp

#saktiwahyutrenggono

#ekosistemlaut

Tidak ada komentar